Alexa Metrics

Masuk Sekolah Diperlonggar, Zona Kuning Boleh Tatap Muka di Kelas

Masuk Sekolah Diperlonggar, Zona Kuning Boleh Tatap Muka di Kelas Siswa SDN 09 Pandan Airmati, Solok, Sumbar, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan membuat sekat di tiap meja. (ANTARA FOTO)

indopos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama dengan sejumlah kementerian tengah menyusun dan melakukan evaluasi penyusunan kebijakan terkait masuk sekolah secara tatap muka tidak hanya untuk zona hijau tapi diperluas ke zona kuning. Meski boleh bertatap muka di kelas, protokol kesehatan tetap menjadi syarat mutlak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Ainun Na’im menuturkan, pembukaan pendidikan tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kami ingin proses belajar tidak berhenti,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini tengah melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan terkait bagaimana zona non-hijau, khususnya zona kuning, dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan kriteria lebih ketat. “Yang jadi perhatian kami zona non-hijau, khususnya kuning bisa tetap melakukan pembelajaran tatap muka,” katanya.

Pembukaan sekolah di zona kuning pun, dikatakan Ainun akan melalui prosedur yang lebih ketat. Seperti membatasi jumlah siswa hingga mengatur jadwal pertemuan siswa untuk memperkecil risiko.

Dalam kesempatan yang sama,  Ainun menyebutkan, dari total 479 kabupaten kota tercatat 79 melanggar, 18 di antara berada di zona hijau Corona yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pelanggaran tersebut seperti tidak menggunakan masker, tidak ada social distancing saat masuk kelas.

“Pelanggar SKB lainnya berasal dari zona non hijau yang nekat membuka pembelajaran tatap muka di sekolah meski dilarang. Di zona kuning belum buka, tapi udah buka, di zona oranye dan juga merah ada yang buka,” bebernya.

Ainun merinci yang melanggar ketentuan zona sebanyak 39 kabupaten kota zona kuning, 20 kabupaten kota zona oranye dan dua kabupaten kota zona merah. Dia tak merinci daftar kota ataupun kabupaten tersebut. “Kami tidak bisa memberikan sanksi. Kami hanya memberikan peringatan dan meminta kepada satuan pendidikan untuk tetap mematuhi SKB 4 Menteri,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri Nunung mengatakan, pihaknya memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam menerapkan pembelajaran tatap muka pada masa new normal. Setiap pelanggaran penerapan pembelajaran tatap muka, akan dilakukan secara bijak. Pasalnya, hingga saat ini sosialisasinya masih belum optimal.

“Evaluasi nanti dari Kemdikbud. Kami akan tegur Pemda yang melanggar, tapi bertahap,” ujarnya.

Ia menuturkan, pendidikan sangat penting. Namun di tengah pandemi Covid-19, kesehatan lebih jauh utama. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka harus tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami tampung semua usulan masyarakat untuk membuka kembali sekolah. Tentu harus memperhatikan aspek kesehatannya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh P Daulay mengatakan, kegelisahan orang tua siswa pada pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19 ini semakin tinggi. Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran covid-19 masih belum turun.

“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini. Begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh tidak disediakan sama sekali,” katanya.

Proses belajar mengajar yang ada saat ini dinilai belum ideal sebagaimana diharapkan. Menurutnya, Kemdikbud dinilai tidak inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar tersebut. Masing-masing sekolah seakan-akan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan.

“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah,” bebernya. (nas)



Apa Pendapatmu?