Alexa Metrics

Pandemi COVID-19, PAD Pajak Kendaraan di Banten Tidak Maksimal

Pandemi COVID-19, PAD Pajak Kendaraan di Banten Tidak Maksimal Danau Rawa Dano di Padarincang Kabupaten Serang, Banten

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana melakukan revitalisasi sejumlah aset berupa danau pada Perubahan APBD 2020. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menggali potensi pendapatan daerah yang baru. Lantaran, saat ini keuangan daerah sedang terganggu akibat Pandemi COVID-19.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penyebaran corona cukup berdampak pada pendapatan daerah. Dari yang awalnya, Pemprov Banten bisa memperoleh Rp20 miliar dari pajak dan retribusi setiap hari, kini hanya Rp3 miliar per hari. ”Jadi perlu ada upaya optimalisasi pendapatan daerah,” terangnya belum lama ini.

Wahidin juga mengungkapkan, untuk menutupi pendapatan daerah yang menurun, Pemprov Banten bakal menggali potensi PAD (pendapatan asli daerah) yang belum tergali. Salah satunya adalah, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah tersertifikasi seperti danau atau situ.

”Memberdayakan untuk menjadi pendapatan atau penerimaan. Dalam rangka pemulihan ekonomi sudah saya sarankan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mencantumkan juga revitalisasi danau atau setu yang ada. Kita usahakan untuk kegiatan yang bersifat mendapatkan retribusi ataupun pendapatan,” katanya juga.

Menurutnya gubernur yang akrab disapa WH ini, Pemprov Banten memang sedang fokus mengoptimalkan aset yang belum termanfaatkan. Diantaranya sewa ruang penyimpanan, mesin, lahan, gedung dan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. ”Pemanfaatan aset yang belum termanfaatkan akan kita berlakukan segera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan, agar lebih optimal pihaknya juga akan melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset daerah. Dari 1.022 aset berupa lahan, 329 diantaranya sudah bersertifikat.

”Aset yang belum kita manfaatkan sedang kita lakukan upaya sertifikasi. Akan kita kejar tahun ini, semua aset kita sudah disertifikatkan. Sehingga kita bisa berdayakan menjadi pendapatan daerah,” tuturnya juga.

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sochari mengatakan bahwa PAD Banten dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurun drastis saat masa Pandemi COVID-19 ini.

Sebelum pandemi corona, kata Opar juga, penerimaan pajak setiap harinya mencapai Rp20 miliar pada situasi saat ini pendapatan hanya mencapai Rp 9-10 miliar perharinya.

Opar Sochari menjelaskan, pertemuannya dengan Komisi III DPRD Banten belum lama ini juga membahas terkait dengan intensifikasi pajak agar bisa meningkat meski saat ini masih Pandemi COVID-19. ”Pendapatan rata-rata Rp 9-10 miliar. Kalau kondisi kaya gini mah susah mau ditingkatkannya lagi,” cetusnya.

Kata Opar juga, saat ini pendapatan daerah Banten masuk enam besar tingkat nasional, yang artinya masih bagus dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Tanah Air.  Namun, kata Opar lagi, pihaknya selama ini belum bisa memaksimalkan tagihan pajak tersebut.

Lantaran, masyarakatnya masih terdampak pandemi corona. ”Mohon maaf, roda dua ini yang memilikinya para pekerja, buruh. Makanya kita masih menggunakan bebas tunggak. Kalau PKB mah sudah 65 persen,” ungkap juga pejabat senior ini.

Opar juga menyebutkan pemilik kendaraan dari total 4,5 juta unit yang ada di Banten didominasi oleh kendaraan roda dua yang mencapai sekitar 90 persen.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi menyebutkan pendapatan yang masih bisa diandalkan dari lima item pajak yaitu sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea pajak nomor kendaraan bermotor (BPNKB).

”Kita tadi fokus pada dua hal itu. Memang lebih kepada kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.

Menurutnya juga, jika dilihat kemampuan daya beli masyarakat memang terlihat sekali terjadi penurunan. Buktinya, BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) yang mustinya pada triwulan ke dua sudah mencapai 60 persen, namun kini baru mencapai 40 persen.

”Ini menunjukkan, daya beli masyarakat menurun. Tapi kita melihat ada potensi dari sisi PKB. Nah itu potensinya cukup besar dan dari tahun ke tahun ini tunggakan kendaraan bermotor semakin banyak,” pungkasnya.

Gembong juga mengatakan, memang sudah seharusnya Pemprov Banten menggali potensi pendapatan dari sumber lain. Saat ini, pendapatan pemprov masih bergantung pada PKB dan BBNKB.

”Harus digali potensi PAD lainnya. Jangan bergantung pada PKB dan BBNKB saja. Ketika pendapatan di dua sektor itu lesu, maka pemprov masih bisa mengandalkan dari pemasukan lainnya,” cetusnya. (lib)



Apa Pendapatmu?