Inspektorat Diminta Periksa Pemda yang Realisasi APBD di Bawah 25 Persen

indopos.co.id – Lembaga Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mendesak Inspektorat memeriksa Pemerintah Daerah (Daerah) yang realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya di bawah 25 persen. Sebab menurut Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika di masa Pandemi COVID-19, APBD seharusnya dapat terserap sehingga rakyat bisa menikmatinya.

“Kami mempertanyakan daerah-daerah yang realisasi APBD nya di bawah 25 persen. Apa saja yang dikerjakan kepala daerah dan jajarannya? Apalagi ada daerah-daerah yang bahkan di bawah 10 persen. Artinya rakyat daerahnya tidak menikmati APBD nya. Padahal di saat dampak Pandemi COVID-19 ekonomi masyarakat bertumpu pada pengeluaran yang dilakukan pemerintah,” ujar Nova dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga :

Kepri Minim Anggaran Kesehatan

Sementara itu, saat menyampaikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi, Selasa (11/8/2020), Presiden Joko Widodo menekankan, salah satu upaya untuk bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD nya.

“Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di Juli, Agustus dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi,” kata Jokowi.

Baca Juga :

Piutang DKI Rp5 Trilun Belum Tertagih

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2029 dan pendisiplinan protokol COVID-19 dengan 548 Kepala Daerah yg dihadiri oleh Kepala BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Pusat dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Senin (10/8/2020).

Pada Rakor yang dilakukan secara virtual tersebut, Mendagri mengungkapkan, hanya ada lima provinsi yang realisasi belanja daerahnya di atas rata-rata nasional yaitu DKI Jakarta (54,06 persen), Kalimantan Selatan (53,49 persen), Sumatera Barat (51,88 persen), Sulawesi Selatan (50,25 persen) dan Gorontalo (48,81 persen).

Baca Juga :

Lebih lanjut Nova mengatakan, karena itulah IBSW minta Inspektorat turun tangan untuk memeriksa Pemda yang realisasi anggarannya di bawah 25 persen. Ini jauh di bawah rata-rata nasional.

“Untuk tingkat Pemkab (Pemerintah Kabupaten)/Pemko (Pemerintah Kota) dapat diperiksa Inspektorat Provinsi dan untuk Pemprov dapat diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri “ ujar Nova.

Dia menambahkan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa masih ada APBD Rp170 triliun APBD tersimpan di bank merupakan sinyal mengkhawatirkan. “Rakyat harus segera mendapat manfaat dari kucuran dana-dana APBD tersebut,” pungkasnya.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.