Alexa Metrics

Kapan Indonesia Merdeka dari Intoleransi

Kapan Indonesia Merdeka dari Intoleransi Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan perkembangan penanganan kasus anarki yang dilakukan kelompok intoleran, di Mako 2 Polresta Surakarta, Selasa (11/8/2020). Foto: ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

indopos.co.id – Indonesia masih belum merdeka dari sikap intoleransi dan radikalisme. Kasus ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al Jufri yang menggelar acara Midodareni menjadi salah satu bukti. Insiden ini menyebabkan kerusakan hingga korban luka. Padahal, acara persiapan hari pernikahan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa sejak dulu.

Lalu apa sebenarnya yang membuat orang bersikap intoleran dan radikal? Aktivis kebhinekaan Guntur Romli menjelaskan, penyebab intoleransi itu banyak. Ada yang karena salah pendidikan atau karena informasi yang terkait agama dan suku yang lain itu tidak benar.

’’Artinya itu sudah terbentuk sejak kecil. Itu intoleransi karena pendidikan yang salah,’’ ujarnya kepada INDOPOS. Namun demikian kata Guntur, ada juga inteloransi karena alasannya politik.

’’Misalnya kayak pilkada, pakai isu agama untuk meraih suara. Ada juga intoleransi karena soal ekonomis

Karena kebutuhan ekonomi. Yang lain dibilang produknya haram, dia sendiri produknya yang halal. Itu kan juga ada faktor ekonomis juga. Kemudian ada juga intoleransi karena mungkin juga soal ketidaktahuan karena keawaman,’’ jelas Guntur.

Tapi, kata dia, ada juga inteloransi yang by design. Karena ada usaha-usaha tertentu. Dengan atas nama apapun menjadi adu domba politik dan konflik.

“Nah yang by design ini yang muncul ditengah masyarakat kita karena yah kondisi politik yang itu yang tidak adil. Yang berpihak kepada isu SARA. Kayak gitu,’’  jelas alumnus Al Azhar Mesir ini.

Dia sendiri juga pernah mengalami intoleransi. Pernah mengalami kampanye hitam. Karena mendukung toleransi, dia dianggap bela gereja. ’’Orang Islam kok bela gereja kok bela orang Kristen. Padahal kan tujuannya bukan ke situ kan. Tapi kan kita boleh hidup berprinsip. Semua agama kan bisa hidup secara harmonis dan rukun di Indonesia. Dan lagi kalau kita itu intoleran, yang tercemar kan juga agama kita juga. Gitu loh,’’ jelas Guntur.

Misalnya, kata dia, seperti aksi terorisme dikaitkan Islam. Kekerasan dikaitkan Islam. ’’Kenapa, karena ada oknum-oknum yang di dalamnya melakukan hal itu. Nah kita sebagai orang Islam melihat agama kita supaya tidak tercemar, harus mengutuk teroris dan kekerasan. Kan untuk itu juga,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Guntur mengatakan, supaya toleran menurutnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama harus mengenal keberagaman, kemajemukan. Membuka pikiran dan juga membuka dan meluaskan hati.

’’Bahwa yah, kalau kata pepatah jangan seperti katak dalam tempurung. Harus keluar dari tempurung bahwa dunia sangat luas,’’ jelas Guntur.

Hidup manusia beragam. Baik etnis, agama, Bahasa, dan aliran. Tidak hanya orang seperti kita yang hidup dunia ini. Tapi majemuk. Beragam. Kebhinekaan. ’’Nah itu kalau untuk  yang intoleran karena keawaman karena ketidaktahuan,’’ terang Guntur.

Nah kalau yang by design, lanjut Guntur, kita harus melawan. Sebab, hal itu bagian dari adu domba. Buat apa kita ribut dengan saudara kita sesama warga negara hanya karena beda agama. Diadu domba oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan.

’’Yah itu kepentingan politik, ekonomi. Itu harus kita lawan upaya adu domba gitu. Adu domba berdasarkan kebencian. Berdasarkan SARA,’’ bebernya.

Guntur menambahkan saat mendapati tindakan intoleransi, dia akan melawan. Sebab, hal ini sudah masalah prinsip kita hidup bersama. ’’Bahwa kalau kita itu tidak bisa namanya kita hidup bersama, yah memang beragam. Nggak bisa kita hidup sendiri-sendiri,’’ jelas Guntur.

Dia pun kembali mengajak masyarakat untuk membuka pikiran. Membuka wawasan. Membuka hati kita menerima kemajemukan dan perbedaan. Pemerintah yang harus tegas melindungi warga negara. siapapun suku dan agamanya. Apalagi yang mengalami diskriminasi. Ini amanat Konstitusi.

’’Tindaklah kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi,’’ ujar Guntur.

Tindakan intoleransi tidak boleh terjadi Indonesia dibangun dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kemajemukan tidak ada, berarti tidak ada Indonesia.

Sementara itu, Prof Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), mengatakan, peran pemerintah dalam menekan radikalisme dan intoleransi sangat besar. Sebab, pemerintah bisa menekan pertengkaran atau perselisihan di masyarakat, bahkan bisa berkurang dan hilang.

’’Masyarakat harus mendapatkan perhatian serius, sangat berbeda dengan kalangan intelektual dan politisi. Karena, mereka sudah terbiasa,’’ kata cendekiawan muslim ini.

Lalu, apa yang semestinya dilakukan pemerintah untuk menekan angka radikalisme dan intoleransi muncul di permukaan?

’’Murah saja, yang penting suasana aman, sejahtera, dan adil, maka radikalisme dan intoleransi tidak mudah menyusup di Indonesia,’’ lanjut dia.

Di tempat terpiosah, Kepala Pusat (Kapus) Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Nifasri memiliki catatan tersendiri. Secara umum kasus intoleransi tidak banyak, hanya kasuistik. Tidak muncul ke permukaan. Hanya di daerah tertentu dengan alasan tertentu.

’’Kami sedang melakukan dialog dengan pihak terkait seperti pihak PKUB, tokoh agama, dan kami melakukan sosialisasi modernisasi beragama. Kalau di daerah konflik, kami turun ke lapangan. Seperti kemarin di Kuningan, kami belum ke sana. Karena terbentur dengan pemerintah daerah (Pemda). Ini menyangkut kebudayaan. Tapi terus dorong PKUB untuk melakukan dialog,’’ kata dia.

Sejak dahulu masyarakat Indonesia sangat toleransi. Namun karena perkembangan zaman dan teknologi, masuk unsur dari luar yang mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Semestinya masyarakat bersatu serta tidak menonjol agama kita dan menafikan agama lain.

’’Karena negara yang maju itu menjunjung tinggi toleransi. Saya berharap tokoh agama bisa menjadi garda terdepan menjaga toleransi, dengan menyampaikan agama dengan sejuk. Jangan menyampaikan ajaran agama yang menyulut intoleran.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengecam terjadinya kasus intoleransi di Solo saat ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni. “Saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo,” kata Menag kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Fachrul mendesak jajarannya dapat mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan mengatasnamakan agama tidak terjadi lagi.
Menurut Fachrul, bentuk kekerasan dan intoleransi seperti itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

’’Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama ‘rahmatan lil’alamiin’, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun,’’katanya.

Fachrul mengatakan dialog antartokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat, harus terus diintensifkan agar terbangun kesadaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Terlebih, kata dia, Kementerian Agama terus menggencarkan pengarusutamaan moderasi beragama. “Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar pihak dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan sehingga tidak terjadi anarkisme,” kata dia.

’’Indonesia adalah negara majemuk. Semua pihak harus saling menghormati. Karena itu, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini,’’ katanya.

Fachrul berharap aparatur dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai koridor hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang. (nas/ant/dai/cok)



Apa Pendapatmu?