Alexa Metrics

Kantong Belanja Langka, Harga Kemahalan

Kantong Belanja Langka, Harga Kemahalan

indopos.co.id – Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 142 tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2020. Pergub tersebut menimbulkan polemik dan disebut membebani pedagang dan masyarakat.

Ketua KPPLI (Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia) Puput T.D. Putra mengatakan, pergub tersebut melarang pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat menggunakan plastik sekali pakai di kalangan tenant dan pelaku usaha.

Pelaku usaha dipaksa beralih ke kantong ramah lingkungan seperti berbahan kertas, kain bebahan polimer dan sebagainya yang dapat digunakan berulang kali (reusable).

”Namun terjadi di lapangan adalah pedagang dan masyarakat mengeluh karena kesulitan untuk mendapatkan kantong ramah lingkungan dengan harga murah dan praktis, sehingga hal demikian membebani perekonomian di kala pandemi COVID-19,” ungkap Puput di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Puput mengungkapan, kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi dan tidak membebani masyarakat. ”Saat ini telah terdapat kantong belanja plastik ramah lingkungan teknologi oxobiodegreble dapat mendegradasi plastik melalui proses oksidasi dan biodegradasi dan bisa dimakan mikroba atau oxidation-biodegradation process,” cetus dia.

Dengan teknologi tersebut, proses degradasi plastik yang semula membutuhkan waktu selama 500–1000 tahun, dipercepat menjadi dua hingga lima tahun saja. Sehingga, kantong dan kemasan plastik ramah lingkungan merupakan salah satu alternatif solusi pengurangan sampah plastik yang tidak dapat terurai di tempat pembuangan akhir (TPA). ”Kantong kemasan plastic ramah lingkungan ini sesuai dengan UU 18/2008 persampahan karena semua sampah yang ke TPA harus terurai,” tutur dia.

Puput menjelaskan, perbedaan pemahaman mengenai definisi kantong belanja ramah lingkungan harus segera disamakan. Dia mencontohkan produk-produk kantong dan kemasan yang sudah ecolabel, merupakan bagian dari menghadirkan produk kantong dan kemasan plastik yang ramah lingkungan.

Namun itupun, dipahami berbeda-beda. ”Dianggapnya ramah lingkungan itu adalah kantong plastik dengan ketebalan tertentu, wadah yang dapat dipakai berulang kali, walaupun itu berbahan plastik konvensional. Maka masyarakat perlu diberi penyadaran untuk beralih menggunakan plastik ramah lingkungan yang mudah terurai di alam secara alami di TPA,” kata dia.

Menurut dia, dengan berbagai polemik dan suara dari pedagang dan masyarakat sudah saatnya Pergub tentang KBRL direvisi. Seharusnya pergub tersebut mengakomodasi teknologi kontong belanja plastik ramah lingkungan dan permasalahan di lapangan yang dialami pedagang dan masyarakat.

Medium Penularan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali Pergub No. 142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL). Menurut dia, setelah pergub tersebut diterapkan selama satu bulan, nyatanya tak terlalu efektif. Sebab, masyarakat rata-rata belum memiliki alternatif untuk mengganti kantong plastik.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan, kantong ramah lingkungan pengganti juga perlu fungsional, misalnya, sesuai konteks atau keadaan saat ini. ”Misal perlu bisa dicuci, atau dipakai ulang tetapi pastikan bisa bersih atau sanitasi ya, karena jangan sampai menjadi medium transmisi penularan (untuk COVID-19),” ucap Taufik.

Alternatif kantong plastik juga seharusnya juga banyak tersedia seperti yang terbuat dari bahan-bahan alami daun-daun, anyaman, bambu, termasuk juga umbi-umbian.

Ia menilai pergub ini merupakan permulaan yang baik, terutama untuk mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kangong plastik.

Demikian pula industri harus berubah dengan memproduksi yang ramah lingkungan. ”Tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai serta kurang konsisten, dan juga memang di tingkat implementasi masih belum banyak alternatif pengganti. Sehingga, perlu ada pengkajian ulang guna menyempurnakan pergub tersebut,” tutur dia.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat sejak 1 Juli 2020. Bagi pelaku usaha yang melanggar, bisa diberi teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Karena itu, Taufik menegaskan, perlu penyempurnaan payung hukum. Setiap kebijakan harus sensitif terhadap situasi ekonomi rakyat yang sangat tertekan saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan informasi yang dia dapat, masyarakat dan pedagang mengeluh karena kesulitan mendapat kantong ramah lingkungan harga murah. ”Pasar-pasar sangat tertekan, mereka membutuhkan kantong yang ramah lingkungan, sekaligus dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian. Bukan malah membebani,” kata Taufik.

Bahkan, sambung dia, kantong ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik yang dapat dicuci atau dibersihkan karena dapat menjadi media penularan virus. Kemudian, terbuat dari bahan kuat dan tahan terhadap air, sehingga bisa berkali-kali digunakan. Akan tetapi, kantong tersebut harus bisa terurai dengan sendirinya. ”Bisa pakai bahan yang alami seperti dedaunan, anyaman, bambu, singkong dan sebagainya,” kata Taufik.

Meski begitu, Taufik tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong warganya memakai kantong belanja ramah lingkungan. Menurut dia, Pergub yang dikeluarkan Anies Baswedan sifatnya dinamis sehingga bisa diubah seiring kemajuan zaman.

”Pergub ini saya nilai permulaan yang baik, dalam artinya mungkin ada sifat eksperimen di dalamnya, agar rakyat bisa berubah dalam kebiasaannya. Nanti seiring dengan inovasi-inovasi baru, pemerintah juga perlu mengakomodir di dalam pergub ini, sesuai perkembangan yang ada,” kata dia.



Apa Pendapatmu?