Alexa Metrics

Jika Tidak Komitmen Berantas Korupsi, Kapolri Ancam Pidanakan Anak Buah

Jika Tidak Komitmen Berantas Korupsi, Kapolri Ancam Pidanakan Anak Buah Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

indopos.co.id -Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memita kepada seluruh jaja- rannya agar komitmen memberantas korupsi dan tidak berkompromi ter- kait kasus tersebut. Selain itu, Kapolri juga mengingatkan untuk tidak me- nyalahgunakan keuangan negara dan mengelola sesuai peruntukan. Jika melanggar aturan tersebut kapolda dan jajarannya akan dipidanakan.

Hal itu disampaikan Idham saat melakukan telekonferensi dengan Kapoelda Sulawesi Barat, Brigjen Eko Budi Sampurno di tengah acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (11/8). ”Pak Kapolda, gimana kamu sehat tidak? Salam saya sama teman-teman semua, dan saya berpikir polda lain monitor,” kata Idham seperti dikutip dari Youtube Jaksa Menyapa.

Menurut dia, baru saja BPK melaku- kan penandatanganan nota kesepaha- man (MoU) bersama Kejaksaan Agung dan Polri. Nah, cuma ada dua yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman tersebut. ”Kalian komitmen atau kon- spirasi. Kalau kau komitmen, selesai semua urusan ini. Tapi kalau kau kon- spirasi, biar sampai kiamat juga tetap saja ada nanti korupsi itu,” ujarnya.

Jadi, Idham memerintahkan kepada seluruh jajarannya terutama para Ka- polda untuk mengelola semua keuan- gan negara sesuai dengan peruntukan dan aturan. Sebab, pidana menanti jika melanggar aturan. ”Kalau tidak bisa sesuai peruntukannya, kembalikan kepada negara. Kalau kau gunakan semua anak buah tidak sesuai aturan, cuma dua pilihan- nya yaitu kemba- likan atau kau saya pidanakan. Dengar itu,” tegasnya.

Selain menyepakati tidak lanjut hasil pemerik- saan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, BPK dan Polri juga bekerja sama dalam per- tukaran data dan informasi; pemer- iksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli; peningkatan kapasitas dan/atau pe- manfaatan sumber daya; serta bantuan pengamanan.

Sedangkan dengan kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rang- ka mendukung penegakan hukum yang tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemerik- saan investigatif, penghitungan keru- gian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Melainkan juga penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara, bantuan hukum, per- timbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya optimal- isasi pemulihan asset, pengembangan kapasitas SDM serta pertukaran data.

Menanggapi ancaman Kapolri tersebut, Pengamat Hukum dari Universi- tas Nasional (Unas) Ismail Ramadhan mengatakan, Kapolri tidak perlu mengancam-ancam anak buahnya. Karena, itu sudah menjadi kewajiban hukum. Apalagi, menurutnya, institusi Polri yang didalamnya berisi orang- orang yang memiliki pemahaman lebih mendalam soal pidana korupsi.

”Jika ada penyelenggara negara yang korupsi termasuk anggota Polri ya segera ditindak secara tegas, terma- suk Pak Kapolri sendiri kalo korupsi ya harus ditindak tegas,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi langkah Ka- polri. Ia menilai, penegakan hukum tidak ada kompromi.

“Patut diacungi jempol. Kapolri Pak Idham Aziz mesti tegas tegakkan hukum, tidak ada kom- promi meskipun bagi anak buahnya. Bila Bapaknya tegas, saya yakin anak buahnya tidak akan berani macam ma- cam,” ungkapnya. Ia juga mengapresiasi Mou Kapolri dengan BPK untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Dia berharap, agar Polri menjadi teladan bagi instansi penegak hukum lainnya. (gin/nas/ant)



Apa Pendapatmu?