Alexa Metrics

Indonesia Belum Merdeka dari Hoaks dan Ujaran Kebencian

Indonesia Belum Merdeka dari Hoaks dan Ujaran Kebencian

indopos.co.id – Di sudut Jalan Raya Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Perempuan muda tampak berdiri menunggu angkot. Namanya Eskana Carmelia, 22. Berdomisili di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung. Sembari menunggu angkot, INDOPOS mengajak ngobrol soal apakah dia pernah menjadi korban ujaran kebencian.

’’Oh pernah Mas. Saya pernah jadi korban ujaran kebencian di medsos. Banyak yang menyerang saya dan bilang ikut Ahok membenci salah satu agama di Tanah Air. Tentu saya diam dan tidak tahu apa-apa soal itu,’’ ungkapnya kepada INDOPOS yang menemuinya di Jalan Raya Citayam, Selasa (28/07).

Dalam ingatan Eskana, saat kasus Ahok yang dinilai menistakan agama itu menyeruak di media social, Eskana sempat memposting yang berkenaan dengan Ahok. Postingannya mengenai kinerja Ahok membenahi ibu kota. Tak lama setelah postingannya itu, medsos Eskana langsung mendapatkan serangan dari banyak warganet yang kontra Ahok.

Gadia belia yang sedang mengenyam studi kesenian di sebuah universitas di Jawa Tengah ini akhirnya membalas jawaban netizen. Namun, serangan itu, membuat Eskana ketakutan. Sebab, beberapa ancaman terhadap ujaran kebencian itu selalu diterimanya di dalam medsos.

’’Bagaimana tidak takut, karena saya juga berbeda agama dengan mereka. Pasti mereka akan datang dan mencari saya. Makanya saya selalu berada di rumah dan tidak keluar,’’ ucapnya.

Perempuan bekulit sawo matang ini akhirnya menjadi korban ujaran kebencian. Dia pun mendapat olok-olokan dari sejumlah teman satu sekolahnya. Pertemanan mereka pun renggang akibat ujaran kebencian itu. Aliran kepercayaan yang dianut Eskana pun membuat jauh para sahabatnya yang berbeda kepercayaan.

’’Saya dijahui sama mereka karena dianggap mendukung Ahok. Kalau saja saya tahu informasi yang benar mungkin semua cuitan netizen itu bisa saya jawab. Teman-teman saya sempat ada yang bilang kalau saya membela Ahok karena satu agama,’’ celotehnya.

Dari persoalan itu, Eskana Carmelia ini pun menutup medsos miliknya. Dia pun tak berani berkomunikasi dengan beberapa sahabat dekatnya. Dia merasa ujaran kebencian itu kini menyasar kepada dirinya yang masih belia. Karena penasaran, dia mencari kebenaran informasi tersebut.

’’Begitu informasi yang benar saya dapat, saya langsung aktifkan lagi medsos. Di medsos saya kemudian memposting kebenaran ini. Saya buka lagi komunikasi dengan teman-teman saya. Dari sini kehidupan saya kembali berubah dan semakin dekat,’’ imbuhnya.

Lain lagi dengan cerita seorang perawat bernama Yuliana Silvia, 25, yang berdomisili di Kabupaten Bogor ini. Baru-baru ini dia menjadi korban hoaks saat COVID-19 mewabah di Tanah Air. Dirinya mendapatkan kabar jika para perawat di seluruh rumah sakit tertular Corona. Apalagi, dirinya sebagai perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta yang menangani pasien virus asal Tiongkok tersebut.

’’Saya sempat termakan hoaks, karena banyak broadcast di medsos. Begitu gitu saya kirim ke teman ternyata itu tidak benar. Dari sana saya langsung diingatkan kawan. Dari situ saya sadar saya jadi korban hoaks,” tuturnya.

Sejak maraknya hoaks atas informasi COVID-19, Yuliana lebih memilih diam dan mencermati kebenaran informasi tersebut. Dia kerap mencari kebenaran informasi itu melalui situs media massa online. Dan juga kerap berdiskusi dengan sejumlah rekannya membahas penangkalan hoaks COVID-19.

’’Daripada termakan dan jadi korban ke dua kali lebih baik saya telaah dulu kebenaran itu. Tidak enak jadi korban hoaks, karena akan dijauhi banyak orang. Kalau pun ada saya langsung cari kebenarannya di internet,’’ kata perawat ini.

Hal serupa dialami Raditya Rangga, 24. Dirinya pernah menjadi korban hoaks soal isu rasisme di Wamena, Papua. Saat itu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta ini melakukan diskusi soal permasalahan tersebut dengan sejumlah rekannya dari Bumi Cenderawasih.

’’Saya dicemooh karena dinilai tak menguasai isu sebenarnya. Saya termakan hoaks waktu itu. Jadi agak kikuk karena mendapatkan kebenaran soal itu dari teman di sana. Saya hanya ingin bahas penyelesaian itu agar semua bisa bersatu kembali,’’ ucapnya.

Sejak saat itu, Raditya pun tak mau lagi melakukan diskusi mengenai apa pun. Karena dirinya tak mau diceomoh para rekannya lantaran tak menguasai isu fakta atau hoaks. Dia lebih memilih diam dan mencoba mencari tahu kebenaran sebuah isu yang berkembang dari para seniornya di kampus.

’’Paling dengar dulu fakta dari isu itu. Jangan sampai jatuh lagi ke lubang yang sama, nanti jadi malu-maluin. Yang saya takutkan adalah gangguan hidup bersosial,’’ pungkasnya.

Kasus yang dialami Eskana Carmelia, Yuliana Silvia, dan Raditya Rangga menjadi salah satu bukti bahwa di usia kemerdekaan ke-75 RI, mereka masih belum benar-benar merdeka. Mereka masih belum bebas dari intoleransi, hoaks, dan ujaran kebencian.

Belum Merdeka

Indonesia memang masih belum merdeka dari hoaks dan ujaran kebencian. Kita pun masih jauh dari bebas intoleransi. Selain kasus penyerangan terhadap masyarakat yang menggelar midodareni di Solo, belum lama ini kasus yang tidak menghormati perbedaan pendapat itu juga menimpa Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy berharap polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindakan intoleransi, hoaks, dan ujaran kebencian yang ada di masyarakat. Baik yang dilakukan dalam sebuah aksi unjuk rasa maupun melalui media sosial (medsos).

’’Aparat harus bertindak sigap dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Apalagi dilakukan di dalam aksi yang kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian,’’ ujar Aboe Bakar Alhabsy di Jakarta belum lama ini kepada INDOPOS.

Dia mencontohkan aksi unjuk rasa yang membakar gambar Habib Rizieq. Seharusnya, menurut Aboe, aparat bertindak sigap dengan kondisi saat ini. Jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak. Namun jika ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau slow response.

Sebut saja ketika kasus Ahmad Dhani lalu. Laporan soal tindakan ujaran kebencian bisa diproses dengan cepat. Sejatinya, hal sama bisa dilakukan aparat dalam kasus pembakaran foto Habib Rizieq ini.

’’Harus diingat bahwa setiap tindakan yang diambil aparat akan selalu menjadi sorotan publik. Tentu kita tidak ingin masyarakat melihat Polri seolah berat sebelah,’’ katanya.

Dia meminta polisi segera melakukan tindakan. Terlebih lagi banyak rekaman yang sudah beredar. Sehingga cukup mudah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang harus bertanggung jawab.

’’Saya khawatir jika aparat tidak bertindak sebagaimana mestinya, nanti ada yang mengambil langkah sendiri. Mereka bisa melakukan tindakan eigen rechting atau perbuatan main hakim sendiri. Tentunya ini tidak boleh terjadi,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama (Kemenag) Nifasri mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog dengan pihak terkait seperti pihak PKUB dan tokoh agama agar kasus intoleransi bisa ditekan. Selain itu, PKUB juga secara intens turun ke wilayah konflik.

“Kalau kasus di Kuningan, kami belum ke sana. Karena terbentur dengan pemerintah daerah (Pemda) karena menyangkut kebudayaan. Tapi kami terus melakukan dialog,” katanya.

Ia menyebutkan, secara umum kasus intoleransi tidak banyak, dan hanya kasuistik. Kasus intoleransi ini tidak banyak muncul ke permukaan, tetapi di daerah tertentu karena alasan tertentu. (nas/cok)



Apa Pendapatmu?