Khawatir Dampak Negatif Meluas, Dewan Tolak Wacana Ganjil-Genap 24 Jam

indopos.co.id– Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membulatkan tekat pemberlakukan kebijakan ganjil-genap 24 jam di wilayah ibu kota. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menilai, kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan pada penurunan pergerakan orang di Jakarta. Malah hanya akan menimbulkan dampak negatif yang luas.

Bahkan, pihaknya sejak awal tak setuju dengan kebijakan ganjil-genap. Sebab, langkah itu tidak akan efektif dalam mengurangi mobilitas masyarakat dan malah membebani transportasi umum. ”Dari awal kami tidak setuju karena kebijakan ganjil-genap tidak mengurangi mobilitas masyarakat. Melainkan hanya membebani transportasi umum Jakarta dan menambah risiko penularan (COVID-19-red) karena orang berdesak-desakan baik di stasiun maupun di bus atau KRL,” ujar Idris di Jakarta, (12/8/2020).

Selain menambah risiko penularan yang lebih massif karena perpindahan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, kebijakan ganjil-genap 24 jam juga semakin menambah panjang waktu kepadatan transportasi di Jakarta. ”Ini hanya akan menambah waktu dan luas kepadatan karena penerapan ganjil-genap hanya akan menimbulkan imbas negatif yang lebih luas. Jika sekarang terjadi penumpukan pada saat jam berangkat dan pulang kantor, nantinya akan terjadi penumpukan saat jam makan malam dan terutama saat akhir pekan. Ini tentu menambah lagi risiko penularan COVID-19,” beber dia.

Kepadatan penumpang di transportasi umum menjadi sorotannya karena saat kebijakan ganjil-genap digulirkan beberapa waktu lalu. Banyak terjadi penumpukan di stasiun dan ini berisiko menimbulkan kluster baru COVID-19. ”Jumlah penumpang transportasi umum sudah banyak, bahkan sebelum ganjil genap, apalagi setelahnya. Sekarang TransJakarta melaporkan ada peningkatan penumpang sebanyak 6.9 persen, apalagi nanti jika diperluas. Di lapangan, kondisinya berdesak-desakan. Lihat saja di Stasiun Tanah Abang. Itu jelas menimbulkan risiko kluster,” tandas Idris.

Menurut dia, wacana yang juga digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah penerapan kebijakan ganjil-genap juga pada kendaraan bermotor roda dua. Idris mengatakan, rencana ini dianggap akan semakin memperparah kepadatan penumpang di stasiun maupun Transjakarta.

Saat ini, sambung Idris, masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sangat banyak sehingga penumpukan penumpang yang akan menggunakan moda transportasi umum akan sangat tinggi. ”Jika motor juga harus mengikuti ganjil genap, maka penumpukan jumlah penumpang akan lebih tinggi lagi. Ini karena mayoritas masyarakat menengah ke bawah menggunakan motor. Sehingga mereka semua akan terpaksa menggunakan transportasi umum,” kata dia.

Idris menegaskan, harus dipikirkan yakni solusi operasional ojek online (ojol) yang saat ini menjadi transportasi alternatif favorit masyarakat. ”Jika hal itu terjadi maka kepadatan akan semakin menggila. Ojol menjadi sarana favorit untuk berpindah antar-moda transportasi. Jika tidak ada ojol, maka penumpukan di daerah pergantian moda transportasi akan semakin parah,” terang dia.

Bila penerapan ini kembali dilakukan maka secara ekonomi juga akan berimbas pada penghasilan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hasil pendapatan dari pekerjaannya menarik Ojol.

”Terakhir, imbas ekonomis akan lebih besar. Misalnya, pendapatan ojol akan kembali turun drastis karena ruang gerak mereka akan dibatasi kembali,” cetus dia.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim adanya penurunan volume kendaraan hingga empat persen pada pekan pertama penerapan kembali sistem ganjil-genap. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penurunan volume kendaraan itu membuat tak terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota.

”Evaluasi kinerja ganjil-genap periode 3 sampai 7 Agustus, volume lalu lintas mengalami penurunan antara 2,47 sampai 4,63 persen. Sedangkan, kecepatan lalu lintas mengalami peningkatan antara 1,36 sampai 16,36 persen,” kata Syafrin.

Berbeda dengan kepadatan lalu lintas, Syafrin menyebut, ada peningkatan jumlah penumpang transportasi umum hingga enam persen.

Kendati begitu, peningkatan jumlah penumpang tidak mengakibatkan penumpukan di halte dan stasiun.

Menurut dia, hal itu terjadi karena Dishub DKI menambah armada Transjakarta dan memperpanjang waktu operasional MRT Jakarta guna mengantisipasi penumpukan dan antrean penumpang.

”Jumlah penumpang angkutan umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL mengalami peningkatan antara 0,64 sampai 6,25 persen,” ungkap Syafrin.

Sistem ganjil-genap diberlakukan kembali mulai 3 Agustus 2020 setelah sebelumnya ditiadakan mulai Maret 2020. Peniadaan sementara sistem itu terkait dengan pandemi COVID-19 dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Namun, aktivitas perkantoran semakin meningkat setelah pelonggaran PSBB di Jakarta.

Kasus COVID-19 di Jakarta terus melonjak. Sistem ganjil-genap kemudian diterapkan kembali untuk mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi COVID-19 ini. Sosialisasi dilakukan selama sepekan. Para pelanggar hanya diberikan teguran oleh polisi.

Sementara penindakan berupa penilangan bagi pelanggar mulai dilakukan sejak awal pekan ini. Aturan ganjil genap hanya berlaku pada Senin-Jumat dan tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Selain itu, aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan akan diterapkan pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.

 

Kesiapan Organda

Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, pihaknya sepakat bila ganjil-genap di Jakarta diterapkan 24 jam. ”Harusnya seperti itu, saya setuju. Intinya ini bukan sekadar memberikan efek untuk pertumbuhan penumpang angkutan umum, tetapi cara tersebut merupakan hal yang paling efektif bila untuk mengurai kemacetan,” kata dia.

Menurut dia, bila ganjil genap diterapkan dengan metode yang ada saat ini, maka tingkat kemacetan tidak akan banyak mengalami perubahan atau menurun signifikan. Hal tersebut lantaran sudah banyak pemilik mobil yang pintar mengakali ganjil-genap.

Contoh seperti sebelum ada pandemi, mulai dari memalsukan pelat nomor, menunggu di bahu jalan tol yang terdampak ganjil-genap, hingga lainnya.

”Kita lihat banyak aksi kucing-kucingan mengakali ganjil-genap, jadi tidak signifikan bila diterapkan dengan model pagi dan sore saja, kalau bisa pagi sampai jam 12 malam, itu baru efektif,” cetus dia.

Berbeda dengan kondisi KRL. Penerapan sistem nomor polisi ganjil-genap di Jakarta tidak berdampak pada lonjakan penumpang Kereta Rel Listrik ( KRL). ”Kalau dibandingkan, minggu kemarin itu malah turun (jumlah penumpang),” kata Manajer External Relation PT Kereta Commuter Indonesia Adli Hakim di Jakarta.

Berdasarkan data penumpang, jumlah penumpang pada Senin (10/8/2020), sebanyak 416.593 orang. Sementara, pada Jumat (7/8/2020), sebanyak 380.958 orang.

Berikut data penumpang KRL selama aturan ganjil genap diterapkan: Pada 3 Agustus: 414.637 orang, 4 Agustus: 388.609 orang, 5 Agustus: 383.959 orang, 6 Agustus: 384.922 orang, 7 Agustus: 380.958 orang, 8 Agustus: 311.124 orang, dan  9 Agustus: 256.774 orang. (dni/ibl)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.