Alexa Metrics

Tiga Nama Berpeluang Jadi Kepala Dindikbud Banten

Tiga Nama Berpeluang Jadi Kepala Dindikbud Banten Calon Kepala Dindikbud Banten, M Yusuf, Komarudin dan Tabrani. (Foto: Yasril/INDOPOS))

indopos.co.id – Gagalnya proses seleksi terbuka (selter) atau open bidding guna menjaring tiga nama calon kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten  membuat roda organisasi dinas yang mengurusi pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kegagalan panitia seleksi (pansel) open biding kepala Dindikbud yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar membuat jabatan Plt Kepala Dindikbud terus diperpanjang. Padahal, plt memiliki kewenangan yang terbatas.

Apalagi, lamanya jabatan Plt Kepala Dindikbud Banten bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 yang mengatur batas tugas paling lama jabatan plt hanya tiga bulan dan diperpanjang tiga bulan lagi. Tapi Plt Kepala Dindikbud Banten M Yusuf menjabat hampir 1 tahun.

Akibatnya, banyak program yang ada di Dindikbud tidak berjalan sesuai rencana, seperti pembangunan gedung sekolah baru, carut-marutnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020, dan tidak sejalannya pengunaan dana Bosda dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018.

Di tengah ketidakpastian itu, beredar tiga nama yang akan mengisi jabatan Kepala Dindikbud melalui jalur mutasi yang akan dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka adalah, Tabrani (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Banten), M Yusuf (Plt Kepala Dindikbud Banten) dan Komarudin (Kepala BKD Banten).

Beredarnya tiga nama yang digadang-gadang akan mengisi posisi Kepala Dindikbud Banten itu mendapat tanggapan dari pengamat Pendidikan Banten, Moch Ojat Sudarjat. ”Calon kepala Dinas Pendidikan itu harus orang yang bisa menjadi contoh dan bersih dari unsur KKN,” terang Ojat kepada INDOPOS, Rabu (12/8).

Menurutnya juga, tidak hanya di Dindikbud di seluruh OPD yang ada untuk unsur pimpinan itu jangan sampai ada yang diduga terlibat atau terjerat kasus korupsi yang nantinya akan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat.

”Jangan sampai terulang lagi. Contohnya, seperti usai pengumuman hasil open bidding, dan nama tersebut mendapatkan skor tertingi saat seleksi namun gagal dilantik oleh gubernur. Karena nama calon pejabat Pratama itu terjerat kasus korupsi di Pandeglang, meski yang bersangkutan tidak jadi tersangka,” cetus Ojat.

Selain itu, kata Ojat juga, calon Kepala Dindikbud Banten harus bisa menjalankan visi dan misi kepala daerah dalam bidang pendidikan yang menjadi program prioritas. ”Jangan pimpinan bilang A tapi implementasi di bawah berbeda. Seperti penggunaan dana Bosda yang menyimpang dari pergub,” cetusnya.

Senada akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Ikhsan Ahmad mengatakan konsep yang baik untuk mengelola dunia pendidikan di Banten adalah bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas tetapi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

”Bukan pendidikan berkualitas tetapi mahal (kapitalisme pendidikan). Tidak mengangkat kepala OPD (Organisisi Perangkat Daerah, Red) yang mengurusi pendidikan yang kolutif dan koruptif.  Karena akan merusak pondasi sistem pendidikan. Termasuk tidak tunduk kepada intervensi kekuasaan,” ungkap Ikhsan.

Selain, katanya juga, kepala Dindikbud tidak hanya fokus pada pendidikan formal namun juga menjadikan  kebudayaan dan kearifan lokal sebagai frame modernisasi pendidikan di Banten. Yakni, tidak membuat gap budaya intelektualitas antara pesantren tradisional, pendidikan informal, dengan sistem pendidikan yang dijalankan.

”Selain itu Kepala Dindikbud tidak menjadikan sekolah sebagai pabrikasi yang bertujuan mencetak anak bangsa di Banten sebagai buruh dan manusia-manusia yang hanya melihat perubahan pada sisi komersialisasi dengan mantra ijazah,” cetusnya.

Selain itu, kata Ikhsan juga, harus ada peningkatan standar kesejahteraan guru. ”Standar fasilitas dalam proses belajar mengajar juga harus di atas semua anggaran fasilitas DPRD Banten. Selain itu juga wajib menyelamatkan anak-anak usia sekolah di Banten mendapatkan akses pendidikan,” paparnya juga.

Tak kalah penting, katanya lagi, yang terakhir adalah membuat sistem pendiddikan yang ketat untuk menutup semua celah pintu korupsi. ”Harus mampu memiskinkan pelaku korupsi di dunia pendidikan,” tegasnya.  Ikhsan juga menyoroti selama ini kelemahan pendidikan di Banten.

”Salah satunya, menjadikan dunia pendidikan dan anak anak miskin usia sekolah sebagai jargon dan janji politik yang seringkali tidak implementatif. Rendahnya indikator inovasi, mentalitas pendidik (dominannya mentalitas birokrat yang kaku),” tandasnya.

Terpisah Asisten Komisioner (Askom) Bidang Monitoring dan Evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kusen Kusdiana berharap segera dilakukan pengisian jabatan Kepala Dindikbud Banten secara definitif. Karena jika terlalu lama diisi plt akan bertentangan dengan surat edaran BKN.

”Kami sebenarnya juga  berharap dan sudah meminta agar jabatan Kepala Dindikbud Banten itu segera disii pejabat definitif. Namun,hingga sekarang belum ada usulan mutasi atau rotasi dari Pemprov Banten untuk jabatan itu kepada KASN,” ujarnya.

Kusen juga mengaku sudah lama memberikan surat rekomendasi agar jabatan Kepala Dindikbud bisa diisi melalui jalur mutasi atau kembali membuka proses seleksi terbuka, setelah proses open biding sebelumnya gagal menjaring tiga besar yang akan menduduki JPT Pratama di Dindikbud Banten. (yas)



Apa Pendapatmu?