Alexa Metrics

Merdeka Itu Kalau Tak Di-PHK

Merdeka Itu Kalau Tak Di-PHK Ilustrasi: Pekerja saat unjuk rasa di luar Istana Presiden menuntut kenaikan upah, kesejahteraan, dan penghentian PHK. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Hari masih pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 08.00 WIB. Ita Permatasari sibuk menyiapkan makanan ringan dalam toples-toples kecil. Ada bermacam-macam makan ringan dari kue nastar, kue akar kelapa, dan beberapa makanan ringan lain. Perempuan genap berusia 25 tahun ini baru tiga bulan mencoba keberuntungannya dengan berjualan makanan ringan.

’’Ya alhamdulillah hasil jualannya bisa buat tambah-tambah mencukupi kebutuhan keluarga,’’ ujar Ita Permatasari kepada INDOPOS, Jumat (31/7).

Ibu satu anak ini dulunya bekerja sebagai akunting di sebuah pusat makanan siap saji di bilangan Jakarta Timur. Namun karena pandemi COVID-19, penjualan perusahaan menurun. Alhasil dia bersama rekan kerjanya yang lain terpaksa harus di-PHK.

’’Habis kontrak sih. Kalau kondisi perusahaan normal, mestinya diperpanjang. Tapi karena keuangan perusahaan sedang sulit, banyak pekerja kontrak diputus di tengah jalan,’’ bebernya.

Setelah menganggur, Ita bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia tidak saja berjualan makanan ringan saja. Tetapi dia mencoba keberuntungan berjualan produk-produk peralatan rumah tangga hingga pakaian anak-anak dan dewasa. Barang-barang tersebut bukanlah miliknya, tetapi milik sahabat yang baru dikenalnya melalui media sosial (medsos).

’’Saya posting foto-foto barang di medsos. Jadi yang ditawarkan hanya leaflet, barangnya masih di gudang. Kalau ada pembeli, barang kita pesan dan diantar langsung dari gudang,” bebernya.

Ita mengaku, berjualan melalui medsos tidak semudah yang dia pikirkan. Karena harus membutuhkan kesabaran. Setiap hari dia harus meluangkan waktunya untuk memposting semua jenis barang dagangannya. Dan tidak sedikit, menurut perempuan yang tinggal di bilangan Pasar Rebo ini hanya merespons pertanyaan-pertanyaan dari para pelanggan saja.

“Ya begitulah. Jualan online memang harus sabar. Banyak yang nanya-nanya saja, tapi enggak beli. Tapi semua harus dilayani, biar pelanggan tidak kecewa. Meskipun mereka tidak jadi membeli produk kita,” katanya.

Hal serupa dialami Reza Adi Santoso. Pria lajang yang genap berusia 22 tahun ini harus kehilangan pekerjaan karena di-PHK perusahaan. Restoran yang bergerak di bidang makanan siap saji khas Jepang tempatnya bekerja terdampak COVID-19. Puluhan karyawan harus rela dirumahkan dan di-PHK karena restoran sepi pelanggan.

’’Kebetulan outlet sepi. Sejak berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak pusat perbelanjaan tutup. Dan ini menyebabkan outlet sepi pelanggan, akibatnya karyawan kontrak pada diputus,”’’ungkapnya.

Kini Reza harus bekerja serabutan. Gaji yang dia terima pun kecil. Tidak sebanding saat bekerja di restoran makanan siap saji. Bahkan, bekerja di sebuah pengepul kerang untuk aksesoris pintu menuntut Reza bekerja tidak mengenal waktu. Meskipun, pekerjaan itu tidak dia lakukan setiap hari.

“Pas barang datang, kita baru kerja. Barang kita sortir sampai tengah malam. Untuk keperluan bongkar muat, kami ikut kirim ke pembeli. Sampai rumah bisa menjelang Subuh,” ujarnya.

Reza mengatakan, penghasilan dari bekerja serabutan hanya cukup untuk membantu orang tuanya. Bahkan, dia rela berjualan baso bakar untuk menambah penghasilannya. “Mau coba melamar pekerjaan di perusahaan saat ini sedang sulit. Banyak yang tutup dan mengurangi karyawan, jadi jarang banget lowongan kerja,” katanya.

Reza dan Ita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Sehingga mereka bisa kembali bekerja seperti semula. “Ingin sih kerja lagi. Kan lumayan gaji sebulan bisa cukup untuk bayar sewa kontrakan dan kebutuhan lainnya,” kata Ita diamini Reza.

Mereka adalah beberapa orang terdampak PHK. Masih ada jutaan lain yang kehilangan pekerjaan. Jauh sebelum pandemi, kondisi perekonomian Indonesia memang mengalami tekanan.

Manfaatkan KUR

Pekerja kena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin memulai usaha baru dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif, dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro dengan bunga nol persen hingga Desember 2020.

“Kami targetnya akhir Agustus setelah keluar Permenko sehingga bisa dieksekusi,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.

Adapun persyaratan dalam KUR super mikro adalah memiliki usaha mikro, kemudian lama usaha calon penerima KUR tidak dibatasi minimal 6 bulan, tapi bisa kurang dari 6 bulan atau usaha baru.

Untuk pekerja kena PHK, tidak diwajibkan punya usaha minimal tiga bulan dengan pelatihan tiga bulan sesuai Permenko Nomor 8 Tahun 2019, tapi untuk KUR super mikro ini dapat kurang dari tiga bulan atau usaha baru dan belum pernah menerima KUR.

Namun catatannya, baik untuk usaha kurang dari 6 bulan dan kurang dari tiga bulan atau usaha baru, wajib mengikuti program pendampingan baik formal atau informal misalnya ada perusahaan swasta sebagai pendamping dan produknya sudah ada yang menyerap.

“Atau tergabung dalam suatu kelompok usaha atau ada keluarga yang punya usaha,” katanya.

Sementara itu untuk suku bunga nol persen tersebut, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR dari normalnya sebesar 6 persen.

Sedangkan setelah tahun 2020, besaran suku bunga KUR super mikro itu sebesar 6 persen dan pemerintah menanggung bunga reguler KUR sebesar 13 persen, sehingga total subsidi bunga KUR super mikro mencapai 19 persen sudah termasuk premi penjaminan dua persen dengan cakupan penjaminan 70 persen pemerintah melalui penjamin dan 30 persen bank.

Adapun besaran plafon yang disiapkan untuk tahap pertama pada 2020 adalah Rp12 triliun dengan target mencapai 3 juta debitur dan maksimum jumlah kredit mencapai Rp10 juta

Untuk jangka waktunya adalah paling lama tiga tahun dan jika ada penambahan diperpanjang menjadi empat tahun untuk kredit mikro. Sedangkan untuk kredit investasi, paling lama lima tahun atau tujuh tahun jika ada suplesi.

Dalam skema KUR super mikro ini pemerintah menetapkan tidak ada agunan tambahan, namun agunan pokoknya adalah usaha yang dibiayai KUR.

Pada 17 Agustus 2020 nanti, Indonesia memeringati hari kemerdekaannya yang ke-75. Tentu, masyarakat Indonesia sangat berharap tidak terjajah kehidupan ekonomi dan sosialnya. Mereka ingin merdeka dari PHK. (nas/ant/cok)



Apa Pendapatmu?