Ini Upaya Pemerintah Menahan Laju PHK

indopos.co.id – Dampak COVID-19 menyasar semua sektor. Tak terkecuali sektor industri dan tenaga kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi menyusul pelemahan sektor ekonomi. Bagaimana upaya pemerintah untuk menahan laju PHK?Berikut perbincangan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

 Apa upaya pemerintah untuk menekan angka PHK di tengah pandemi?

Semua tidak menginginkan pandemi COVID-19. Dampaknya menyebabkan perlambatan ekonomi, sehingga terjadi gelombang PHK. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun menjadi fenomena global. Kami sudah mengimbau kepada pengusaha untuk tidak melakukan PHK, sekalipun keuangan perusahaan terganggu.

Jadi apa opsi pemerintah?

Baca Juga :

Adapun beberapa opsi kami berikan untuk menekan angka PHK, seperti mengurangi upah/fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer, mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja dan merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu serta memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi ketentuan.

Apa yang harus dipenuhi pengusaha jika PHK menjadi cara terakhir?

Baca Juga :

Pengusaha harus memenuhi hak para pekerja yang di-PHK. Kami juga mengingatkan kepada pegusaha jangan menjadikan pandemi sebagai alasan melakukan PHK. Apalagi kondisi keuangan perusahaan masih bagus. Pemerintah tidak hanya mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Kami juga memberikan berbagai insentif bagi pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Misalnya dengan insentif pajak bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK hingga memberikan upaya mempermudah pasokan bahan baku produksi.

Bagaimana dunia industri di era normal baru?

Kita melihat aktivitas industri berangsur normal. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kami berharap perusahaan yang telah melakukan PHK bisa memanggil kembali pekerjanya untuk kembali bekerja.

Kami sudah lakukan di beberapa perusahaan. Salah satunya perusahaan di sektor transportasi udara yang melakukan PHK. Ketika industri penerbangan mulai aktif, mereka memanggil pekerja yang ter-PHK untuk bekerja kembali pada Agustus ini.

 Kira-kira berapa banyak orang akan terkena PHK?

Data pekerja terdampak pandemi baik yang dirumahkan maupun ter-PHK lebih dari 1,7 juta orang, sisanya sebanyak 1,2 juta orang belum dilakukan cleansing yang saat ini dilakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk melengkap data tersebut.

Sangat mungkin, angka riilnya bisa lebih dari itu. Karena data selalu dinamis. Tapi seiring geliat industri yang mulai bangkit di era adaptasi baru ini, kami berharap angkanya akan terus ditekan.

Bagaimana upaya pemerintah memitigasi dampak PHK?

Selain mengimbau perusahaan untuk memperkerjakan kembali karyawan yang di-PHK, pemerintah melakukan program padat karya melalui kementerian dan lembaga. Di Kemnaker sendiri ada program padat karya, bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), bantuan pengembangan kewirausahaan melalui program Teknologi Tepat Guna (TTG), dan sebagainya.

Dan sesuai instruksi presiden Jokowi, kami melakukan refocusing anggaran kementerian hingga 50 persen untuk penanggulangan dampak COVID-19, termasuk untuk mengantisipasi pekerja ter-PHK maupun dirumahkan namun belum ter-cover oleh Kartu Pakerja.

Apakah disiapkan semacam program pelatihan oleh Kemnaker?

Itu sangat tepat. Pelatihan memegang peranan penting pada masa pelemahan ekonomi seperti saat ini. Di saat lapangan kerja menyusut, pelatihan menjadi salah satu terobosan dalam menjaga masyarakat tetap aktif dengan meningkatkan kompetensi, untuk mengisi peluang kerja yang ada atau berwirausaha.

Pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, melalui BLK dan LPK, Kemnaker menyiapkan berbagai terobosan dalam pelatihan, antara lain pelatihan tanggap COVID-19. Hasil pelatihan berupa alat kesehatan dan pangan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, menyediakan pelatihan online berkualitas pada platform sisnaker untuk program kartu prakerja.

Sisnaker ini satu-satunya platform pemerintah yang terlibat aktif dalam program kartu prakerja. Kemudian pelatihan blended, campuran antara online dan offline. Hal ini untuk mengurangi jumlah tatap muka secara fisik namun tidak mengurangi kualitas pelatihan.

Berapa jumlah BLK Komunitas yang melakukan pelatihan?

Sebanyak 1.113 BLK. Mereka memberikan pelatih kurang lebih 45.000 peserta pelatihan pemagangan tenaga kerja hingga pelatihan yang diintegrasikan dengan program kewirausahaan.

Upaya kerja sama Kemnaker dengan negera lain untuk memperdayakan pekerja lokal bagaimana?

Kami tengah menjajaki Kerjasama dalam kerangka Kerjasama dengan Jakarta Japan Club (JJC), kemudian Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA), Qatar dan negara lain untuk program pemagangan di luar dan dalam negeri.

Kemnaker sebagai focal point dari beberapa forum internasional seperti ILO, G20, ASEAN dan IMT-GT telah menyepakati untuk melakukan kerjasama sebagai upaya pemulihan pasar kerja dan ketenagakerjaan di masa pandemi.

Di antaranya di bidang peningkatan K3 di tempat kerja bagi perusahaan dan pekerja, peningkatan kapasitas keterampilan pekerja, optimalisasi peran BLK melalui program Upskilling/ Reskilling bagi pekerja terdampak, peningkatan pelatihan kewirausahaan/Inkubasi bisnis bagi pekerja hingga peningkatan kapasitas pekerja UMKM. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.