Alexa Metrics

Masih Butuh PSBB Transisi

Masih Butuh PSBB Transisi

Indopos.co.id – Kalangan politisi Kebon Sirih meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di ibu kota. Pencegahan penyebaran COVID-19 harus diperketat. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mendukung perpanjangan PSBB transisi.

”Intinya diperpanjang dan kontrol ketat pada perkantoran, pasar, dan mal,” ujar dia di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta juga sebaiknya tidak mengizinkan pendidikan di gedung sekolah.

Diperlukan pencegahan klaster COVID-19 di lingkungan sekolah, pasar, mal, dan perkantoran.

”Iya karena sekarang klasternya di situ. Kenapa timbul klaster di situ, karena kontrolnya tidak ada,” ucap Baco.

Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan terobosan dan tegas atas perpanjangan PSBB transisi fase ketiga yang berakhir Kamis (13/8/2020).

Menurut Gilbert, jika tidak ada terobosan kasus penularan COVID-19 di Jakarta akan mengkhawatirkan. ”PSBB transisi nya akan berlanjut karena situasinya malah makin parah. Pemprov juga terlihat tidak mampu membuat kebijakan yang pas mengatasi kenaikan jumlah kasus,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

Gilbert mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mengawasi secara ketat dalam jangka panjang. Terutama di titik-titik yang menjadi sumber penularan, yaitu pasar dan permukiman padat penduduk. Dia berpendapat jika munculnya klaster-klaster baru, seperti perkantoran berasal dari pasar atau permukiman warga.

Ia berpendapat, pengawasanm protokol kesehatan masih lemah. Tingkat kepatuhan warga yang juga belum menyeluruh. Terbukti dengan terus meningkatnya tambahan kasus positif baru. “Kalau tidak ada pengawasan ya kasus tetap saja akan bertambah,” tutur Gilbert.

Sedangkan untuk menarik rem darurat, sambung Gilbert, Pemprov DKI tidak akan siap. Sebab, kondisi anggaran saat ini tidak memungkinkan. Setidaknya kata dia, butuh anggaran Rp3 triliun untuk kembali ke PSBB sebelum transisi.

Perpanjang 14 Hari

Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB Transisi yang berakhir pada Kamis (13/8/2020). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza mengatakan, PSBB Transisi diperpanjang 14 hari. Pertimbangannya, masih tingginya kasus positif COVID-19 di Jakarta.

Menurut dia, pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan akan semakin diperketat. “(Alasan diperpanjang) karena masih cukup tinggi angkanya (positif COVID-19). Akan diperketat, perkantoran, rumah sakit, semualah, tempat-tempat umum (pengawasan) ditingkatkan,” kata dia.

Hingga Selasa kemarin, jumlah akumulatif pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 26.664 orang. Sebanyak 16.927 orang dari jumlah itu dinyatakan telah sembuh, 953 orang meninggal dunia, dan 8.784 orang masih dirawat atau menjalani isolasi.

”Kemungkinan kalau memang hasilnya baik sekali kita akan memasuki masyarakat sehat, aman dan produktif. Tapi kalau sebaliknya atau angkanya buruk sekali, maka kita akan melakukan emergency break policy (kebijakan rem darurat) untuk kembali masa PSBB sebelum transisi yah,” ujar Riza Patria.

Dia mengatakan, data-data yang diteliti Pemprov DKI Jakarta saat ini akan mempengaruhi langkah Anies dalam mengambil keputusan. ”Kami akan liat tergantung pada data-data yang dicermati dan analisa. Tetapi kami sangat bersyukur sekalipun ada angka penyebaran di DKI Jakarta, ini angka kematiannya kecil atau 3,6 persen, sementara angka nasional lebih tinggi,” kata Riza.

Riza mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan jajarannya di tingkat Sudin serta Puskesmas dalam memaksimalkan pengetesan COVID-19. Kata dia, pengetesan memakai alat PCR sangat membantu pemerintah dalam memetakan wabah COVID-19 di ibu kota.

Selain itu, pengetesan dilakukan sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 secara masif. Terutama bagi yang terjangkit COVID-19 tanpa gejala klinis, akan diminta isolasi mandiri di rumah. Dengan begitu, potensi mereka menularkan kepada yang lain jadi semakin rendah.

”Alhamdullilah angka yang sembuh sangat besar sekali signifikan. Kemudian sebaliknya yang angka meninggal kecil, mudah-mudahan pertanda yang baik dengan upaya kita selama ini. Sebab Jakarta termasuk provinsi yang baik dalam penanganan COVID-19,” papar dia.

Anggota Dewan WFH

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku, pihaknya memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini seiring temuan kasus positif COVID-19 di kantornya.

”Saya telah meminta kepada Sekretaris Dewan (Hadameon Aritonang) untuk mengoptimalkan sistem kerja dari rumah atau work from home,” kata dia.

Menurut politisi PDIP itu, perkantoran masih menjadi klaster penyumbang penularan virus Corona yang cukup tinggi hingga saat ini, tak terkecuali Kantor DPRD. Dengan adanya penambahan kasus positif terhadap anggota DPRD, aktivitas kerja ditiadakan sementara.

”Meniadakan sementara aktivitas DPRD Provinsi DKI Jakarta hingga dua pekan ke depan,” kata Prasetyo. Ia juga memerintahkan seluruh anggota dewan, tenaga ahli, hingga petugas penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) untuk diperiksa. Mereka diwajibkan menjalani tes swab. (dni/ibl)



Apa Pendapatmu?