Alexa Metrics

Kegiatan 17 Agustusan Dilarang di Depok

Kegiatan 17 Agustusan Dilarang di Depok ilustrasi

hut kem – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok terus berusaha keras menekan penyebaran Virus Corona yang masif. Caranya, kembali mengoptimaklakan Kampung Siaga Covid-19 (KSC) Berbasis Rukun Warga (RW). Kebijakan tersebut diperkuat dengan surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Senin (10/8/2020).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif di Jabodetabek dan Kota Depok, dalam 2 (dua) minggu terakhir. Peningkatan jumlah kasus tersebut berasal dari kluster perkantoran dan tempat kerja lainnya, yang berpotensi menularkan pada lingkungan keluarga di rumah.

”Kita ketahui bahwa hampir 60 persen warga Depok bersifat commuter, dan saat ini pergerakan orang di wilayah Jabodetabek sudah cukup tinggi,” ujarnya, Kamis (13/8).

Idris menegaskan, guna mengantisipasi penularan kasus, baik melalui import case maupun transmisi lokal, beberapa kebijakan telah GTPPC Kota Depok. Di antaranya menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 443/376-Huk/GT Tentang Protokol Kesehatan Bagi Warga Setelah Melakukan Aktivitas Perkantoran, Tempat Kerja dan Aktivitas Lainnya di Luar Rumah.

Selain itu, telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 003.1/377-Huk/Promentasi Tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kota Depok.

Dalam surat edaran tersebut, lanjutnya, memuat tentang tidak diperbolehkannya menyelenggarakan perlombaan atau kegiatan Perayaan Puncak HUT RI yang mengumpulkan banyak orang secara tatap muka langsung.

Mengintensifkan geraka bermasker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan dengan sabun, melalui peran kecamatan dan kelurahan dengan seluruh stakeholdernya. Selain itu, kata dia, mengoptimalkan kembali peran Kampung Siaga COVID-19 (KSC) Berbasis Rukun Warga (RW) dalam membantu upaya pencegahan penularan COVID-19, dengan rencana bantuan dana stimulan operasional KSC sebesar Rp2.000.000.

Pemerintah Kota Depok akan meningkatkan upaya pengawasan, dan penertiban terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Pada semua aktivitas yang rentan penularan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman PSBB Proporsional, berikut penerapan sanksinya. Pengoptimalan program Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS), dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 pada RW yang termasuk memiliki risko tinggi juga dilakukan Pemerintah Kota Depok.

”Kami meminta masyarakat untuk memproteksi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 dengan melaksanakan standar protokol kesehatan. Ya mungkin kita sudah jenuh mendengarnya (gunakan masker, jaga jarak fisik, cuci tangan dengan sabun), tetapi itulah upaya yang harus kita lakukan. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari penularan COVID-19,” tegasnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, bergerak cepat setelah dinyatakan zona merah. Berdasarkan data 10 Agustus 2020, status risiko indikator epidemiologi dengan skor indikator epidemiologi Kota Depok yaitu 1.71 (tinggi) menjadi 1.86 (sedang).

Dirinya menginformasikan status Kota Depok saat ini yang berubah dari zona merah atau risiko tinggi kembali ke status risiko sedang atau zona orange. Perubahan tersebut setelah dilihat dari data 10 Agustus 2020.

Sementara itu, Pengamat Kesehatan Ratna Sitompul menuturkan, tingginya angka penularan Corona di Depok karena tidak seriusnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan pengawasan. Itu terlihat tidak adanya data pasien positif COVID-19 di dalam situs yang disediakan. Artinya ada hal yang ditutupi Pemkot Depok untuk menghindari penanggulan itu.

”Jika benar serius maka lapiran dari tim itu ada setiap hari. Ini seperti dianggap sudah tidak ada Corona. Jadi semua melepaskan beban dan tanggungjawab mereka,” kritiknya. (rd/dic/hmi/cok)



Apa Pendapatmu?