Alexa Metrics

DPR Dukung Pemerintah Atasi Pandemi COVID-19 dan Pulihkan Ekonomi

DPR Dukung Pemerintah Atasi Pandemi COVID-19 dan Pulihkan Ekonomi Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/pras.

indopos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RepubIik Indonesia, Puan Maharani mengatakan, transformasi strategis, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor dan bidang, juga perlu diarahkan dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Yakni dibidang pangan dan industri nasional.

Pada saat ekspor-impor mengalami kontraksi secara global dan semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan transformasi strategis.

“Yakni dalam membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional. Berbasis bahan baku dalam negeri,” ujarnya dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I tahun 2020-2021dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Lebih lanjut Puan Maharani menjelaskan, DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi. Hal itu sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan dalam KEM PPKF 2021 (kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal).

Pembahasan pendahuluan dalam KE PPKF 2021 menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP, reformasi TKDD (transfer daerah dan dana desa), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.

Dalam kondisi Ruang Fiskal APBN yang semakin tertekan, diperlukan upaya reformasi tersebut untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat. APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik.

“Rakyat merasakan bahwa kesejahteraannya meningkat, rakyat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, rakyat mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, rakyat mudah mendapatkan bansos yang diperlukan, rakyat merasakan kehadiran negara yang melindungi dan mengayomi hidupnya,” jelas Puan Maharani.

Sementara itu, dia juga menegaskan dukungan lembaganya terhadap langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 berikut dampaknya.

DPR RI telah memberikan dukungan kepada Pemerintah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

“Melalui UU tersebut, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Puan Maharani meminta pemerintah dapat melaksanakan amanat UU tersebut secara efektif. Yakni untuk memperkuat penanganan dibidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan umum negara.

“Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak hanya sebatas permasalahan kesehatan, tetapi telah mengubah tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia, bahkan di seluruh dunia,” ujarnya.

Menurut dia, pandemi ini telah mengancam kesehatan umat manusia, mendistorsi perekonomian global, dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat tanpa diketahui kapan ancaman ini akan berakhir.

Oleh karena itu, pemulihan global, termasuk pemulihan di Indonesia pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat.

Meski demikian, Puan Maharani mengatakan bahwa pulihnya kehidupan sosial dan perekonomian nasional dari pandemi COVID-19 menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif. Baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, instrumen fiskal, maupun moneter, untuk dapat segera mewujudkan harapan rakyat tersebut.

Terlebih lag kinerja pemerintah makin dituntut oleh rakyat agar dapat bertindak sigap, cepat, dan terpadu.

“Yakni dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?