Alexa Metrics

Tahun Depan Pemerintah Anggarkan Pengadaan Vaksin Antivirus

Tahun Depan Pemerintah Anggarkan Pengadaan Vaksin Antivirus Ilustrasi penelitian vaksin virus

indopos.co.id – Presiden Joko Widodo menyatakan, seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk berbagai program.

“Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus. Sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU,” jelas Jokowi saat pidato Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada rapat paripurna DPR-RI tahun sidang 2020-2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Kedua jelas dia, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Yakni melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

“Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun. Yakni melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM dan penjaminan. Serta penempatan dana di perbankan,” jelas Jokowi.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

“Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN,” jelas Jokowi.

Sementara itu, pada tahun 2021, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat. Yakni melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak. Serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

“Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,60 persen pada tahun 2019,” jelasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?