Harmonisasi Aturan terkait IHT Perlu Dilakukan

indopos.co.id – Harmonisasi aturan di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) perlu dilakukan. Serta harus melibatkan stakeholder terkait. Pasalnya, bukan hanya satu kementerian atau lembaga saja yang mengeluarkan aturan terkait tembakau.

“Catatan saya lebih dari 300 regulasi (di berbagai tingkatan) dikeluarkan.  Nah harmonisasi regulasi dengan  melibatkan pihak terkait perlu dilakukan,” ujar. Dosen Fakultas Hukum Bisnis Universitas Jember Fendy Setyawan, saat diskusi via Zoom Meeting, bertajuk “Kepastian Hukum Industri Strategis”, Sabtu (15/8/2020).

Baca Juga :

Tembakau Gorila Seret 13 Tersangka

Fendy kemudian membeberkan sejumlah regulasi terkait IHT. Seperti Undang-Undang (UU) Cukai nomor 39 tahun 2007. UU Pendapatan Daerah dan Retribusi daerah nomor 28/2009. UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. UU Penyiaran nomor 32 tahun 2020.

“Kemudian ada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang akan menjadi guidance kementerian dan lembaga,” jelas Fendy.

Baca Juga :

Desak Ekstensifikasi Cukai Diberlakukan

Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian Supriadi mengatakan, pihaknya telah menyusun roadmap IHT yang komprehensif. Dengan mempertimbanhkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara dan tenaga kerja.

Dia membeberkan tentang tren IHT saat ini. Serta sejumlah antangan IHT tahun 2020. Seperti  Kebijakan cukai tahun 2020 terkait kenaikan tarif cukai rata-rata 23 persen. Dan kenaikan HJE rata-rata 35 persen. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga rencana aksesi FCTC (Frame Work Convention on Tobacco Convention).

Baca Juga :

FPKS Usul Harga Rokok Naik 700 Persen

Sementara itu, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, pihaknya mempunyai sejumlah alternatif strategi lintas sektoral dalam pengendalian tembakau. Dan akan menerima masukan dari stakeholder terkait untuk membahas lebih lanjut.

“Pengendalian tembakau membutuhkan dukungan semua pihak. Target kita menurunkan prevalensi merokok pada anak-anak. Kita konsen pada itu. Kita juga punya misi mitigasi,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Komisi XI M. Misbakhun mengeluhkan kenapa kita sangat represif terhadap IHT. “Kalau sawit kita bisa gagah membela api kalau soal tembakau tidak. Kemenperin melmbina, tapi selalu dijegal dan kalah. Saya juga akan menolak FCTC. Kretek itu salah satu local wisdom,” ujarnya.

Adapun anggota DPR RI dari komisi IV Luluk Nur Hamidah mengeluhkan importasi tembakau yang tidak dilarang. Namun di sisi lain, produktifitas petani tembakau di dalam negeri dihambat.

“Bahkan petani tembakau disuruh alih profesi, apakah itu petani tembakau dianggap tidak benar. Sesuatu yang jahat. Sehingga dicarikan alternatif pekerjaan,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.