Lampaui Ambang Batas WHO, Dewan Sebut Pemprov DKI Gagal

indopos.co.id  – Kasus penularan COVID-19 terus bertambah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai Pemerintah DKI Jakarta gagal mengatasi penyebaran penyakit mematikan itu.

”PSBB masa transisi masih gagal, belum bisa menekan penambahan kasus COVID-19,” ujar Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris di Jakarta, Jumat (14/8/2020.

Baca Juga :

Rumah Hangus Gara-gara Lupa Matiin Kompor

Selain itu, angka persentase penularan COVID-19 (positify rate) melonjak menjadi 7-8 persen melampaui batas ambang batas WHO yaitu 5 persen. Sedangkan jumlah penambahan kasus positif COVID-19 juga tinggi hingga 400 kasus. Idris mendesak Pemprov DKI lebih tegas menerapkan PSBB.

Meski saat ini DKI kembali memutuskan untuk memperpanjang PSBB Transisi. Dia mengkritik sej umlah kebijakan yang telah dikeluarkan DKI sejauh ini karena belum mampu menekan angka penularan COVID-19. Menurut dia, Pemprov DKI seharus nya sudah memprediksi peningkatan kasus saat masa PSBB transisi.

Baca Juga :

Sejumlah Pejabat Teras Sembuh

”Tapi sampai sekarang kebijakan tentang COVID-19 Jakarta masih plin-plan, reaktif, dan rawan memperburuk situasi,” cetus dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB transisi hingga 27 Agustus 2020.

Baca Juga :

”Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi de ngan jajaran Forkopimda, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB transisi,” ujar Anies.

Dirinya mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan kasus COVID-19 dengan melarang kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumuman seperti penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD hingga kegiatan perlombaan saat hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Anies juga berjanji akan lebih ketat menegakkan aturan, khususnya penggunaan masker. Pengawasan Lemah Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan salah satu sektor yang perlu diperketat pengawasannya yakni perkantoran.

Sebab, dalam beberapa waktu belakangan, perkantoran menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona. ”Secara khusus kami harapkan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pengawasan protokol kesehatan terhadap beberapa sektor atau kegiatan yang sudah dilonggarkan, seperti mal, perkantoran dan juga pasar pasar,” kata Judistira, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Hingga Selasa (11/8/2020), terdapat 56 perkantoran di Jakarta yang ditutup. Sedangkan 49 di antaranya ditutup karena kedapatan pegawainya terpapar COVID. Sementara itu, tujuh perkantoran lainnya ditutup karena ketahuan melanggar aturan dan protokol pencegahan COVID-19.

Judistira mengatakan, untuk memperketat pengawasan tersebut, Pemprov DKI perlu menggandeng pihak lain, seperti kepolisian dan TNI. Sebab, menurut dia, selama ini pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih cukup lemah.

”Libatkan TNI-Polri dalam pelaksanaannya,” ungkapnya. Di sisi lain, sambung Judistira, Pemprov DKI juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga atas bahaya COVID-19. Selain itu, tokoh masyara kat juga dinilai perlu menyampaikan kepada warga untuk terus menjalankan protokol kesehatan.

”Gugus Tugas tingkat RW dan tokoh masyarakat juga tokoh agama, kita harapkan juga dapat berperan dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan masyarakat adalah garda terdepan pencegahan COVID-19,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang PSBB Transisi adalah tepat. Bahkan, menurut dia, seharusnya Pemprov DKI lebih memperketat lagi aturan-aturan yang ada untuk menekan laju penyebaran virus corona.

”Hidup di tengah pandemi inilah kenyataan kita. Jadi kalau aktivitas kita semakin diperketat, itu hal yang wajar. Pemprov mengeluarkan kebijakan pasti basisnya data, dan menurut data angka penyebaran di DKI meningkat drastis,” ungkap Zita.

Dirinya juga menyoroti keputusan Pemprov DKI meniadakan CFD dan kawasan khusus pesepeda pada perpanjangan PSBB transisi kali ini. Menurut politikus PAN itu, kegiatan-kegiatan tersebut malah justru menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi pusat penyebaran COVID-129.

”Saya sepakat, karena penyebarannya meningkat di situ juga. Laporan Satpol PP di sana masih ada banyak anak kecil, lansia, dan ibu hamil. Padahal sudah dilarang, tapi tetap masih ada yang lolos. Sehingga menurut saya harus diperketat, tindak tegas bila perlu,” tutur dia.

Zita juga mendesak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI untuk menyediakan wifi gratis untuk membantu pendidikan jarak jauh (PJJ) siswa tak mampu. Pihaknya sendiri membantu penyediaan wifi gratis di Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, beberapa hari ini.

”Saya dapat laporan, tiap hari selalu bertambah jumlah anak yang datang ke lokasi free wifi,” ungkap Zita. Menurut dia, warga sangat antusias merespon bantuan internet. Mereka sangat bahagia, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos lagi untuk belajar anak.

”Bahkan saat ini, tidak hanya dari PAN saja yang memberi wifi gratis, sudah banyak warga mampu yang memberika cuma-cuma wifinya,” ungkap Zita. Zita membayangkan, andaikan di setiap RT bisa di fasilitasi wifi gratis, tentu ini akan sangat membantu ekonomi warga.

”Kita berdayakan kantor-kantor pemerintah, gunakan kantor RW, RPTRA, atau mushola. Tidak hanya dalam hal ekonomi, juga mengurangi beban orang tua, karena belajarnya gotong royong. Anak-anak juga tidak perlu keluar dari lingkungannya masing-masing, sehingga lebih aman, mencegah penyebaran COVID-19,” ungkap dia.

Dirinya khawatir kalau pemerintah tidak segera sadar melihat kondisi di akar rumput, akan bahaya. Karena warga sudah mulai berjalan dan tegak sendiri. Mereka sudah punya inisiatif sendiri tanpa mengandalkan pemerintah.

”Lama-lama pemerintah di anggap tidak ada, atau ada tapi tidak respect, karena di anggap tidak berperan memberi solusi terhadap kesulitan warga,” cetus dia.

Ia menambahkan, pemerintah tak perlu malu untuk segera menerapkan langkah yang sama. Bahkan dirinya menuntut agar pemerintah melaksanakan dengan yang lebih baik lagi.

”Tidak perlu khawatir jika free wifi dianggap akan membawa dampak negatif bagi anak. Wifi ini hanya aktif pada jam sekolah, apabila sudah selesai kegiatan belajar, maka otomatis jaringan internet wifi akan mati. Sehingga tidak bisa di akses untuk membuka hal-hal di luar pendidikan anak,” tandas dia.

Dia mendesak, pemerintah harus segera hadir untuk menjalankan langkah tersebut. Jangan terlalu banyak berdebat dalam rapat, rakyat butuh kerja nyata para pejabat. Menurut Zita, Langkah tersebut menjadi amal ibadah bagi pejabat apabila menjalankan tugas dengan sebaikbaik nya dan peduli dengan kesulitan masyarakat.

”Mas Menteri (Mendikbud), Pak Gubernur, kami Fraksi PAN dan rakyat menunggu perhatian kalian. Tunaikan sila ke-5 Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Zita. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.