Merdeka Itu Bebas Impor

Oleh Mardigu Wowiek P.

indopos.co.id – Dahulu negara Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor minyak. Dan masuk dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak, OPEC. Pada 2004-2005 lalu Indonesia tidak lagi mengekspor minyak. Karena produksi minyak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan minyak saat itu 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan dalam negeri juga satu juta barel per hari.

Oleh Mardigu Wowiek P.

Mendadak kemudian kita tidak menjadi negara pengekspor minyak lagi, karena untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terus meningkat. Sementara produksi minyak terus menurun hingga di kisaran 800 ribu barel per hari.

Sementara kebutuhan terus naik, di kisaran 1,1 juta barel per hari. Yang pada akhirnya, negara kita memutuskan keluar dari OPEC. Karena kita bukan lagi pengekspor tapi pengimpor minyak. Kalau berbicara mengenai kebijakan, negara kita sebagai pro dusen.

Tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menyebabkan, negara meminta kontraktor untuk melakukan cost recovery. Tapi kebijakan itu sekarang diubah jadi production sharing.

Padahal penerapan sistem production sharing tidak tepat diterapkan untuk produk high risk seperti minyak, kecuali itu diterapkan pada penambangan low risk seperti batu bara. Karena, akan menyebabkan negara tidak mandiri secara energi.

Kendati, kebijakan itu telah dikembalikan semula dengan menerapkan cost recovery. Menjadi negara mandiri energi saat ini masih mungkin. Caranya, seperti dulu, yang namanya maskapai penerbangan ada Garuda.

Lalu muncul enam perusahaan swasta lainnya. Namun, Garuda tetap memegang lebih dari 50 sekian persen pasar, sementara sisanya swasta. Kemudian juga pada bidang telekomunikasi. Dulu hanya hanya ada Telkom, kemudian berdiri enam provider.

Tetap saja Telkom dan Telkomsel pegang kendali. Sudah sewajarnya PLN dan Pertamina memegang kendali seperti Garuda dan Telkomsel. Dengan tetap membiarkan perusahaan swasta masuk. Mulai menggali sendiri, kilang sendiri, hingga distribusi sendiri.

Bukan perusahaan swasta menggali minyak di Sumatera Selatan, tetapi oleh Pertamina proses penyulingan dilakukan di Dumai. Sementara produk hilirnya didistribusikan di Balikpapan. Semestinya, perusahaan swasta diberikan keleluasaan untuk menggali minyak di Sumsel, kemudian proses penyulingan hingga distribusikan juga di Sumsel.

Tingginya biaya bukanlah pada proses lifting tetapi karena biaya distribusinya. Maaf-maaf, karena pada proses distribusi ada mafia yang suka kencing di sana dan kencing di sini. Jadi cara untuk memotong mafia tidak tepat, apabila me nerapkan strategi saat ini.

Karena mafia tidak akan pernah hilang. Sejak 2000 lalu pun para mafia ini sudah ada. Apalagi sifat pasar selalu ada mafia. Jadi untuk menggunting mafia hanya dengan mengizinkan pihak swasta memproduksi minyak secara mandiri.

Mulai lifting, distribusi hingga penjualan di SPBU. Katakan saja, Shell sekarang sudah ada. Tapi bahan minyak mereka dari Pertamina. Karena pengelolaan hulu ada di tangan Pertamina, sementara mereka hanya menjual produk hilirnya.

Kemudian, untuk menjadi negara berdaulat energi, semestinya minyak-minyak mentah yang secara keekonomian tidak bisa ditambang secara besar harus dibiarkan dibuka lagi. Kendati tambang-tambang rakyat atau penambangan kecil ini banyak diharamkan.

Tetapi pemerintah sendiri membuka keran impor dengan lebar. Padahal jelasjelas di sana banyak bercokol para mafia. Kalau ingin cepat mewujudkan swasembada energi, maka berikan izin kepada swasta.

Kalau kebutuhan minyak saat ini misalnya 1,5 juta barel perhari, maka selama empat tahun itu akan terpenuhi. Negara Indonesia tidak lagi melakukan impor dan bisa swasembada energi. Selain itu, untuk mewujudkan swasembada energi, pemerintah harus mengelola recovery flare gas.

Dan ini banyak dibuang dalam proses pengeboran minyak. Lebih dari 600 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) dibakar dan dibuang ke langit. Padahal, apabila itu dikelola, bisa menghasilkan energi listrik yang besar.

Apalagi 40 persen bahan dasar listrik nasional masih bergantung pada batubara. Kecuali, listrik untuk mereka yang berada di pinggiran dan pedalaman. Sayang sekali, flare gas itu dibiarkan terbuang.

Sementara, beberapa pihak yang ingin mengelolanya harus membayar mahal. Padahal recovery flare gas tidak murah. Hal ini menyebabkan Indonesia penyumbang 4 persen panas bumi. Bila saja pemerintah memberikan cuma-cuma flare gas kepada swasta, maka bisa menghasilkan energi yang bisa dipasarkan dengan harga murah.

Dan memangkas impor energi untuk kebutuhan nasional. Lalu, bicara impor energi, terbesar adalah impor BBM. Karena lebih dari 40 persen untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau rumah tangga. Padahal idealnya 80 persen pemenuhan energi harus digunakan untuk kebutuhan manufacturing.

Merdeka dalam energi itu artinya tidak impor. Karena itu harus ada pemetaan dalam jangka oendek. Dari pengelolaan flare gas yang dibuang saja, dibukanya lagi penambangan kecil yang secara ekonomi tidak berskala besar.

Karena ribuan barel per hari itu sangat bermanfaat menekan impor minyak dari luar negeri. Kemudian pemetaan jangka panjang harus ada pembenahan regulasi agar swasta bisa masuk dalam sektor listrik dan BBM. (nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.