Alexa Metrics

APAB Usulkan Revisi UU 12/2006

APAB Usulkan Revisi UU 12/2006 Pengurus Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)

indopos.co.id – Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) mengusulkan revisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006. Yakni tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dengan diberlakukannya Kewarganegaraan Ganda untuk Keluarga Perkawinan Campuran.

Adapun kewarganegaraan ganda yang dimaksud adalah memperoleh kewarganegaraan lain tanpa melepaskan Kewarganegaraan asalnya.

“Kami mengusulkan WNI (warga negara Indonesia) yang berhak memperoleh kewarganegaraan di negara pasangan WNA nya (warga negara asing), maka dapat memperolehnya tanpa melepaskan Kewarganegaraan Indonesianya,” ujar Pengurus APAB, Nia K. Schumacher, di dampingi rekannya di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain itu, dia juga menerangkan permasalahan utama yang dihadapi keluarga perkawinan campuran dalam menjalani kehidupannya di Indonesia. Misalnya, terbentur berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga membatasi hak mereka dalam berkeluarga. Seperti terkait mencari nafkah dan hak keperdataan tempat tinggal.

“Kami mengusulkan apabila usia perkawinan sudah lebih 10 tahun, pasangan kami yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tanpa melepaskan Kewarganegaraan asalnya,” jelas Nia.

Lebih lanjut dia juga membeberkan urgensi bagi anak/keturunannya dari keluarga perkawinan campuran. Anak dari keluarga perkawinan campuran kehilangan hak untuk mempertahankan identitasnya. Akibatnya mereka dihantui
keresahan.

“Karena itu kami juga mengusulkan bagi anak/keturunan dari keluarga perkawinan campuran diberlakukan kewarganegaraan ganda tanpa dibatasi oleh usia dan status sipilnya,” jelas Nia.

Dia menambahkan saat ini lebih dari 130 negara menerima atau mentolerir kewarganegaraan ganda dalam berbagai macam bentuk.

Sementara itu, sejumlah permasalahan yang dihadapi Keluarga perkawinan campuran, beragam. Ada yang kesulitan bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, karena bisnis suaminya yang WNI gagal karena krismon.

Kemudian ada yang tidak bisa memiliki rumah, serta kesulitan untuk mewarkan harta ke anaknya yang berkewarganegaraan asing, dan sebagainya. (mdo)



Apa Pendapatmu?