Alexa Metrics

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6 Ribu Triliun

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6 Ribu Triliun

indopos.co.id – Utang luar negeri Indonesia hingga Juli nyaris Rp6 ribu triliun. Pil pahit ini konon tidak dapat dielakkan karena defisit dan segala macam. Namun, hasrat utang harus dikendalikan. Sebab, hal ini akan menjadi beban anak cucu.

’’Situasi utang jangan dilihat sekarang ini saja. Sebelum ada COVID-19 utang itu sudah naik sejak 2014 pemerintah ini memimpin. Artinya tren itu sudah terjadi,’’ ujar anggota Komisi XI DPR Eki Awal Muharam kepada INDOPOS, Selasa (4/8/2020).

’’Artinya, utang ini akan jadi beban anak cucu kita. Recoverynya itu bisa puluhan tahun. Term tenornya kan puluhan tahun. Kita akan terbebani membayar cicilan utang,’’ lanjut Eki.

Utang memang suku bunganya cukup tinggi. Itu menjadi beban biaya keuangan yang tinggi. Harusnya pemerintah bisa menekan itu. Harusnya pemerintah bisa memerintahkan kepada menterinya yang jago keuangan.

’’Kenapa kita tidak mendekati bilateral dan multilateral. Seperti IDB dan ADB yang yield-nya lebih rendah,’’ jelas Eki.

Eki menjelaskan, pemerintah harus berani merestrukturisasi utang dalam arti B to B dan multilateral institusi. Trennya di dunia seperti itu. Indonesia harus berani melakukan itu. Multilateral bukan dipengaruhi market. Kalau market terkait yield-nya. Kalau di market yield-nya harus diturunkan.

Eki juga mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati menggunakan dana utang. Jangan sampai dana utang ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio utang yang mendekati 40 persen dari PDB harus menjadi peringatan. Tidak boleh dianggap biasa saja.

’’Jangan dibandingkan dengan Jepang Korea, Singapura dan Amerika. Beda kemampuan mereka. Tax rasio dan revenuenya beda. Empat puluh persen itu sudah sangat warning. Tetapi dalam situasi sekarang yang perlu ditekankan efektif. Juga saatnya mendorong sektor swasta untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka ini kan sudah dapat insentif fiskal dan pajak,’’ pungkasnya.

Sedangkan Ketum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menuturkan, pemerintah harus mampu mengelola keuangan negaranya. Jangan sampai karena ambisi berlebihan memaksa harus berutang dengan negara yang tidak sepenuhnya seratus persen membantu memajukan perekonomian Indonesia.

’’Justru memajukan perekonomian mereka,’’ kata Subandi.

Pemerintah, lanjut Subandi, harus pandai-pandai. Setiap pinjaman pasti ada bunganya. Untuk bayar bunganya saja bisa menggerus APBN. Berapa kewajiban negara untuk membayar bunga utang.

’’Membayar bunganya saja bisa hampir Rp 500 triliun per tahun. Tentu itu pemerintah harus bisa bernegosiasi untuk me-reschedule pembayaran utang luar negerinya. Agar tetap anggaran yang ada dapat membiayai sesuai yang sudah dicanangkan,’’ ujar Subandi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2020 tercatat 408,6 miliar dolar AS. Terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 199,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,3 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy). Ini disebabkan transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.

Selain itu, tambahnya, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah. ULN pemerintah mencatat peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir triwulan II 2020 tercatat 196,5 miliar dolar AS atau tumbuh 2,1 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 3,6 persen (yoy).

Peningkatan ULN pemerintah terjadi seiring penerbitan Sukuk Global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri Green Sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim.

Selain itu, arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang masih cukup tinggi mengindikasikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19, menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi.

Menurut Onny, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,4 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,7 persen).

Sementara itu, ULN swasta meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta pada akhir triwulan II 2020 tumbuh 8,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy).

’’Perkembangan ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan, sedangkan ULN lembaga keuangan tercatat kontraksi,’’ kata Onny.

Dijelaskan, pada akhir triwulan II 2020, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan terakselerasi dari 7,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,4 persen (yoy), sedangkan ULN lembaga keuangan terkontraksi 1,7 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi 2,4 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Karena Defisit
Terkait naiknya rasio utang, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan hal itu terjadi karena defisit. ’’Loh iyah lah Mas.Logikanya kan penerimaan pajak turun. Belanjanya naik. Berarti kan defisit. Kan pasti. Didanai dari mana, dari pinjaman dari utang. Utangnya naik berarti rasionya pasti naik. Itu sudah konsekuensi. Saya kira begitu logikanya,’’ ujarnya, Selasa (4/8/2020).

Dia pun mempertanyakan solusinya apa kalau tidak utang. ’’Boleh ekspor tapi yang mau diekspor apa? Komoditas itu sedang turun, batu bara turun. Itu pilihan utang itu nggak ada yang senang dengan pilihan utang itu. Tapi itu harus kita ambil karena tidak ada pilihan lain saat ini dalam jangka pendek,’’ ujarnya.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah ada burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk berbagi beban.

’’Burden sharing dengan BI, ada yang bunganya ditanggung BI. Dan sebagainya. Ini jadi cara paling mudah,’’ jelasnya.

Pihaknya setuju ekspor digenjot untuk membuat tidak selalu utang. Tapi itu butuh waktu. Perlu ada nilai tambah dari produk yang diekspor. Tidak hanya mengandalkan produk komoditas.

Utang itu dibahas dengan DPR melalui UU APBN.

’’Jadi ini keputusan bersama. Jadi tentu kita harus waspada supaya tidak naik terus. Caranya bagaimana, tahun ini mau tidak mau tinggi. Tapi tahun depan skenario sudah harus turun. Karena menurut Perppu defisit harus kembali di 3 persen di 2023. Jadi kita nggak bisa berleha-leha terus. Karena defisit kita dibatasi,’’ beber Yustinus.

Mantan pengamat perpajakan itu menambahkan, utang merupakan pilihan pahit. Tentu harus waspada.

’’Tapi burden sharing dengan BI beban dibagi. Karena untuk penerimaan pajak ke depan. Harus makin baik. Saat ini kan penerimaan pajak turun karena ekonominya tidak ada aktivitas. Kalau pajaknya agresif malah nggak bisa ke rakyat. Kasihan rakyatnya,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita pada Senin lalu (20/7/2020) membeberkan Realisasi APBN semester I 2020. Dikutip dari APBN Kita, dalam mengelola keuangan negara, Pemerintah menerapkan strategi kebijakan countercyclical. Yaitu APBN digunakan sebagai buffer untuk mengakselerasi pembangunan negara. Sumber pembiayaan APBN dipenuhi melalui salah satunya penerbitan Surat Utang Negara. Kebutuhan penerbitannya sesuai target yang ditetapkan APBN.

Namun sebagai salah satu tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dalam upaya memperoleh sumber pembiayaan khususnya dalam penerbitan surat utang, Pemerintah menerapkan strategi oportunistik. Yaitu diutamakan saat suku bunga bergerak turun agar biaya yang dikeluarkan semakin efisien.

Harus Utang

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan masih menilai wajar utang-utang itu. Alasannya, pertumbuhan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap masih terkendali. Meningkatnya utang luar negeri itu didorong arus modal yang masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) plus penerbitan surat utang global pemerintah. Terkait aliran modal yang masuk sebagian untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

  Luhut menyampaikan, kemampuan membayar utang luar negeri dijaga dengan cara mencari sumber pembiayaan murah dan meningkatkan pendapatan negara. ”Jadi kalau ada orang bilang utang kita berlebihan segala macam. Ya memang harus dilakukan (berhutang). Tapi (utang) itu masih sangat-sangat terkendali,’’ kata Luhut belum lama ini di Jakarta.

  Luhut memproyeksikan hingga 2023 utang pemerintah akan terus bertumbuh di level 38,1 persen. Utang-utang itu terpaksa dilakukan untuk menutupi kebutuhan akibat defisitnya anggaran negara. ’’Tetapi kalau bisa tertangani dengan baik. Maka beban utang bakal berkurang,’’ imbuhnya.

Akibat pandemi, sektor investasi maupun sektor konsumsi masyarakat di Tanah Air sangat terpukul. ’’Jadi dari sisi permintaan, konsumsi, dan investasi ini betul-betul terpukul berat. Sudah kami petakan itu dari awal tahun sampai sekarang ini,’’ katanya.

 Namun, menurutnya, saat ini mulai ada geliat dari sisi ekspor, khususnya sektor hilirisasi. Salah satunya ekspor besi dan baja yang merupakan produk hilirisasi. Dia menargetkan pada 2020 ini ekspor besi dan baja bisa mencapai 10 miliar dolar AS. ’’Dari 2014, ekspor raw material kita 1,1 miliar dolar AS. Tahun 2019 lalu, setelah smelter dibangun, ekspornya menjadi 7,4 miliar dolar AS untuk iron and steel,’’ katanya.

  Sedangkan untuk membantu sektor konsumsi masyarakat, kalau pemerintah pusat segera  menyalurkan dana sebesar Rp15 triliun ke daerah-daerah terdampak pandemi. Tujuannya untuk memitigasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rencana kerja daerah. Dana sebesar itu akan ditempatkan di tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

 ’’Pandemi memang berdampak signifikan terhadap PAD, mengganggu keuangan dan rencana kerja daerah. Karena itulah pemerintah pusat memberi bantuan kepada daerah. Total anggarannya Rp15 triliun. Sehingga semua lini kita harapkan tidak ada yang tidak dibantu pemerintah,’’ kata Luhut.

  Daerah yang akan menerima bantuan Rp15 triliun di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus DKI Jakarta dan Jawa Barat, PAD-nya menurun sangat signifikan. ’’Dengan adanya penempatan dana di BPD, dapat lebih banyak tersalurkan kepada yang membutuhkan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,’’ pungkasnya. (dew/dai)



Apa Pendapatmu?