Alexa Metrics

Hanya 30 Persen Siswa Akses Belajar Daring

Hanya 30 Persen Siswa Akses Belajar Daring

indopos.co.id – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama pandemi COVID-19 sudah darurat, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kemendikbud terkesan gagap dan tidak siap menghadapi situasi pandemic saat ini.

“Seharusnya di era pandemi ini, Kemendikbud lebih siap untuk melakukan PJJ karena memang itu tugasnya dan itu sudah dicanangkan jauh-jauh hari,” kata Jazilul dalam webinar bertema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Wilayah 3T antara Harapan dan Kenyataan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sistem PJJ di Indonesia sudah darurat mengingat bahwa sistem PJJ bagi Kemendikbud sebenarnya bukan sebuah sistem yang baru. PJJ bagi Kemendikbud, sebenarnya sudah dirancang sejak era 80-an. Oleh karena itu, PJJ di masa pandemi semestinya bisa lebih dipersiapkan, karena sistem tersebut telah dirancang sejak lama dan memang menjadi tugas Kemendikbud.

Namun demikian, ia mencatat data yang menunjukkan bahwa dari 86 juta peserta didik di Indonesia, hanya 30 persen di antaranya yang dapat mengakses PJJ selama pandemi COVID-19.

“Menurut saya itu sudah darurat. Pemerintah atau Kemendikbud mestinya mempercepat, mendukung atau mengkhususkan 3 pilar pendidikan yang disebut dengan peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh Nusantara,” katanya.

Dari pengamatan yang ia lakukan di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT),  ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait akses telekomunikasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar akses untuk dapat mengikuti PJJ tersebut benar-benar perlu ditingkatkan, terutama di daerah 3T.

Sementara itu, menurut anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, Kemendikbud agar segera mengevaluasi PJJ termasuk menyusun kurikulum darurat yang lebih bagus lagi. ”Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan,” ujar anggota Suaedy.

Menurut Suaedy, Ombudsman RI telah menerima pengaduan dari orang tua murid dan guru tentang pelaksanaan PJJ. Beberapa yang dikeluhkan seperti padatnya durasi PJJ yang diterapkan beberapa sekolah, permasalahan jaringan Internet, hingga ketersediaan waktu orang tua yang bekerja untuk mendampingi anaknya belajar.

Para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran juga mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Ombudsman meminta agar adanya evaluasi PJJ dengan platform online untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.

Secara terpisah, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sudah membuat kurikulum baru khusus pandemic. “Kurkulum darurat ini penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru,” kata Nadiem Makarim. Secara umum, kurikulum darurat diambil dari kurikulum 2013, hanya saja ada sejumlah kompetensi dasar yang dipangkas. Kompetensi dasar yang dipertahankan hanya yang dinilai penting dan yang berpengaruh terhadap pendidikan di tingkat selanjutnya.

Kendati begitu, sekolah maupun guru tidak diwajibkan mengambil kurikulum darurat. Bagi mereka yang masih nyaman dengan kurikulum 2013 tetap boleh melanjutkan, dan bagi sekolah sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri pun tetap dibolehkan melanjutkan. (ant/nas)



Apa Pendapatmu?