Alexa Metrics

Industri Tekstil Hadapi ‘Penjajahan’ Tiongkok, Pabrik Hanya Bisa Produsi 20-30 Persen

Industri Tekstil Hadapi ‘Penjajahan’ Tiongkok, Pabrik Hanya Bisa Produsi 20-30 Persen Aneka kain yang dijual di pasar sebagian besar adalah produk Tiongkok.( Foto: Adrianto/INDOPOS)

indopos.co.id – Ekonomi tengah dihantam Pandemi COVID-19. Seluruh industri manufaktur tiarap.Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitu kira-kira kondisi industri tekstil dalam negeri. Sudah sulit produksi karena bahan baku impor kritis dan harga melambung, di pasar pun sulit bersaing dengan produk tekstil dan garmen asal Tiongkok.

Impor pakaian dan aksesori (bukan rajutan) pada Mei 2020 mencapai USD29,6 juta atau naik 33 persen ketimbang April 2020 yang senilai USD22,1 juta. Padahal impor pada bulan-bulan sebelumnya masih kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor pakaian dan aksesori (bukan rajutan) Januari hingga Mei 2020 mencapai USD159,8 juta atau turun 10 persen secara tahunan. Alhasil, produk lokal bisa mengisi kebutuhan itu seiring penutupan Pusat Logistik Berikat (PLB) tekstil serta pemberlakuan safe guard benang dan kain.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta berharap pada kuartal III 2020 industri benang dan serat kain lokal bisa kembali menikmati permintaan pasar domestik seperti di kuartal I 2020. ”Oknum importir tekstil punya cara bermain yang baru. Selain cara-cara lama yang masih digunakan,” bebernya.

Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga praktik yang kini digunakan oleh oknum importir agar angka impor tinggi, yakni pelarian pos tarif, praktik undervolume, dan praktik impor borongan. ”Kami melihat banyak yang lari (angka) HS (Harmonized System/Pos Tari),” paparnya lagi.

Di sisi lain, pihaknya mengaku, peningkatan permintaan konsumen tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah mulai bergerak. Hanya saja, pergerakan tersebut baru dinikmati oleh industri hilir TPT.

Menurut APSyFI, volume impor tekstil pada semester I/2020 belum berkurang secara signifikan. Hanya saja, berdasarkan data BPS, volume impor TPT sepanjang semester I/2020 bakal terpangkas dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

BPS juga mencatat, impor pakaian dan aksesori (bukan rajutan) Januari-Mei 2020 mencapai USD159,8 juta atau turun 10 persen secara tahunan. Namun impor di bulan Mei 2020 saja tercatat sebesar USD29,6 juta atau naik 33 persen dibandingkan bulan April 2020 yang senilai USD22,1 juta.

Redma berujar, pihaknya telah mengajukan agar penambahan bea masuk tersebut dikenakan pada pos tarif dengan empat digit. Artinya, cakupan produk yang mendapatkan bea masuk akan lebih luas.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil. Dengan kata lain, produk yang dikenakan bea masuk sangat spesifik.

Di samping itu, lanjutnya, penambahan bea masuk untuk produk garmen dilakukan pada pos tarif dua digit. Pihaknya menilai hal tersebut seharusnya dilakukan lantaran pabrikan hilir TPT nasional sudah dapat memproduksi segala jenis garmen, sedangkan produsen kain masih belum dapat memproduksi seluruh jenis kain.

Terpisah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) terus mendorong safe guard untuk produk industri TPT, mulai dari benang sampai kain. Dimana langkah ini disebut Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, diharapkan dapat memproteksi industri TPT nasional agar mampu menguasai pasar domestik.

”Kami juga mendorong perbaikan regulasi yang memberatkan industri. Salah satunya terkait implementasi harga gas industri USD6 per mmbtu yang belum terealisasi. Selain itu, API juga mendorong pembaruan mesin-mesin industri agar daya saing dapat semakin meningkat,” paparnya.

Sekretaris Umum API Jawa Barat Kevin Hartanto mendata, saat ini pabrikan tekstil yang masih berproduksi hanya memiliki utilitas sekitar 20-30 persen. Dia juga mengakui, pasar domestik saat ini masih dipenuhi kain impor.

”Utilitas pabrikan saat ini sangat tidak sehat. Tapi terpaksa dilakukan untuk bisa bernas agar masuk 2021 kondisi (permintaan nasional) sudah membaik,” harapnya. 

Misi Utama Bertahan Hidup di 2020

Bagi pengusaha tekstil, misi utamanya adalah bertahan hidup melewati 2020. Saat ini, menurutnya, semua pabrikan TPT ikut terpapar COVID-19 , bahkan sudah ada yang kritis.

Industriwan berharap, pemerintah menjaga pasar domestik TPT dari produk impor. Dengan kata lain, ujar Kevin, pemerintah harus menyadari prioritas utama saat ini adalah insentif untk menjaga pasar, bukan insentif perpajakan.

”Kalau insentif perpajakan seperti ini (diterbitkan), tapi bisnisnya sudah terburu ‘stres’, itu (insentif perpajakan) jadi tidak berarti apa-apa,” imbuh Redma.

Dia menambahkan, pasar domestik menjadi andalan sebagian besar produsen di tengah sepinya aktivitas pasar ekspor yang masih tertekan. APSyFI berharap pemerintah segera merevisi Permendag 77 tahun 2019 terkait Tata Niaga Tekstil, karena aturan tersebut sangat tidak sesuai dengan semangat dalam mengendalikan impor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara mengungkapkan, pembenahan industri tekstil secara komprehensif penting dilakukan mengingat sektor ini banyak menyerap banyak tenaga kerja. Dia mengungkapkan keahlian pekerja industri tekstil masuk kategori menengah.

Artinya, apabila industri ini jatuh, tenaga kerjanya tidak bisa langsung diserap oleh industri lain yang memerlukan keahlian tinggi. Ujung-ujungnya, mereka akan lari ke sektor informal yang kurang bagus bagi kualitas tenaga kerja di Indonesia.

”Terlebih, menjelang bonus demografi. Sektor lain belum bisa menyerap sebanyak sektor tekstil, makanan dan minuman, dan alas kaki,” ujarnya.

Ke depan, sambung Bhima, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi industri tekstil. Selain harmonisasi tarif dan peningkatan produktivitas, pemerintah juga perlu berperan untuk negosiasi tarif ke pasar alternatif seperti Afrika.

Dia menyebutkan, rata-rata bea masuk produk tekstil ke Afrika bisa kena 30 sampai 40 persen. Padahal, negara lain bisa memasukkan produknya ke Indonesia dengan tarif rendah.

”Kita bisa membuka impor tetapi untuk membuka pasar alternatif pemerintah tidak hadir untuk membela kepentingan pelaku usaha untuk memasarkan ke pasar alternatif. Produk kita tidak tidak kompetetif juga di negara lain,” kritisnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan pemerintah jangan sampai terlena untuk membesarkan sektor jasa dan digital, seperti e-commerce dan ojek online. Sebab, negara maju manapun harus melalui fase industrialiasi sebagai pijakan ke tahap berikutnya.

Sedangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata utilitas industri tekstil dan produk tekstil telah membaik pada Juli 2020. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan, utilitas industri kain saat ini berada di kisaran 60 persen. Seperti diketahui, Pandemic virus corona atau COVID-19 telah memukul utilitas industri kain ke bawah level 20 persen pada April-Juni 2020.

”Saya melihat sekarang di pasaran itu kekurangan barang untuk produk-produk tertentu yang terkena safe guard. Sekarang, pasar itu sedang mencari (kain produksi) dalam negeri,” yakinnya optimistis. (dew)



Apa Pendapatmu?