Alexa Metrics

Gubernur Banten Tak Setuju Pembukaan Sekolah

Gubernur Banten Tak Setuju Pembukaan Sekolah

indopos.co.id – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan dirinya tidak sepakat dengan kabupaten/kota yang mengizinkan pembukaan kelas tatap muka atau kegiatan belajar mengajar luar jaringan (KBM luring). Apalagi, pembukaan kelas  untuk tingkat SD dan SMP tanpa adanya kajian terlebih dulu terhadap situasi kasus COVID -19 di daerah tersebut.

”Kaji dulu! Gurunya harus di-swab (skrinning COVID-19, Red). Lalu bagaimana kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya. Termasuk juga sistem dan kurikulumnya,” terangnya usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020 di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang,  Selasa (18/8).

Masih menurut Wahidin, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. ”Pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh. Situasi seperti saat ini dulu saya alami pada 1966. Karena kondisi politik kita belajar di rumah. Jangan sampai anak-anak nanti terdampak,” terangnya juga.

Dijelaskannya lagi, kondisi saat ini merupakan keadaan terpaksa atau darurat. Kelas KBM tatap muka, ujar Wahidin lagi, bisa laksanakan di daerah zona hijau. Namun tetap dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak, ada fasilitas cuci tangan, siswa dan guru memakai masker, serta persyaratan lainnya.

Karena itu, gubernur yang akrab disapa WH ini mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati/wali kota yang telah mengizinkan kelas tatap muka di daerahnya dan tentang kesiapannya.

”Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang jadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka Desember,” cetusnya.

Perspektif umum, lanjut WH, sekolah penting memang. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini orang tua juga harus mempertimbangkan. ”Kalau anaknya kena (COVID-19), sakit, siapa yang bertanggungjawab? Seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab?. Kalau kena corona biayanya mahal,” cetusnya.

Menurut Wahidin juga, meski sudah ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua dan bukan menjadi tanggungjawab sekolah kalau ada anak yang terpapar virus corona. ”Kalau sudah kena menjadi tanggung jawab pemerintah. ”Jadi jangan korbankan anak-anak untuk kelas tatap muka,” tegasnya.

”Ini kebijakan nasional, kebijakan Presiden Jokowi. Negara sudah mengeluarkan uang Rp600 triliun untuk membiayai corona. Ini keadaan darurat, abnormal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan kegiatan KBM luar jaringan (luring) atau tatap muka akan dimulai Selasa (18/8).

Hal tersebut dilakukan untuk uji coba sekaligus merealisasikan keinginan masyarakat yang meminta sekolah dibuka kembali.  Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, masyarakat menginginkan agar sekolah kembali dibuka dan melakukan pembelajaran seperti biasa.

”Kami mencoba mengikuti keinginan masyarakat, karena anak-anak sudah mulai jenuh selama empat bulan berada di rumah. Maka kami akan tetap melaksanakan sekolah tatap muka, walau memang sebagian guru belum melakukan rapid test, tapi nanti akan sambil berjalan,” terangnya. (yas)



Apa Pendapatmu?