Alexa Metrics

Rawat Tradisi Gotong Royong, Badui Tolak Bantuan Pemerintah

Rawat Tradisi Gotong Royong, Badui Tolak Bantuan Pemerintah Warga Badui luar berakivitas di tempat tinggalnya di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak lama, warga Badui hidup mandiri menyatu dengan alam tanpa bantuan pemerintah. (Foto: Muhamad Bagus Khoirunas/ANTARA)

indopos.co.id -Kawasan Wisata Budaya Badui yang berlokasi di Kabupaten Lebak jadi salah satu destinasi wisata yang banyak didatangi wisatawan. Perkampungan suku yang hidup dalam kesederhanaan di kaki Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, itu hidup menyatu dengan alam.

Banyak wisatawan yang datang ke perkampungan Badui untuk belajar dan mengagumi falsafah hidup suku asli tersebut. Wisatawan tidak dipatok tarif untuk bisa masuk ke perkampungan suku Badui. Ada dua perkampungan di sana yakni Badui Luar dan Badui Dalam. Badui Dalam luasnya 1.975 hektare dan Badui Luar luasnya 3.127 hektare.

Bedanya, Badui Dalam tidak mengenal modernitas. Hingga kini, mereka hidup dengan cara kesederhanaan dan tidak ada penerangan listrik sekalipun. Sedangkan Badui Luar sudah mulai mengenal listrik. Bahkan kini, televisi dan handphone sudah dipakai oleh warga Badui Luar.

Jadi jangan heran, banyaknya wisatawan datang ke Badui tidak berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Selain itu, ternyata masyarakat adat budaya Badui juga tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Bukan tanpa sebab Badui tidak pernah mau menerima bantuan baik dari pemerintah baik pusat, maupun pemerintah daerah. Para jaro (pemimpin adat) dengan tegas menolak segala bantuan itu agar tradisi gotong royong yang telah terbangun sejak zaman nenek moyang mereka punah.

Warga Badui yang populer disebut ’Orang Kanekes’ yang mempunyai populasi sekitar 26.000 jiwa dengan kepercayaan Sunda Wiwitan atau sering disebut ajaran leluhur turun temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam (animisme).

Sebagai mata pencaharian utama bertahan hidup, masyarakat Kanekes mengandalkan hasil alam dengan cara bertani padi di huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian, asam keranji, dan madu hutan.

Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak Luli Agustina membenarkan bahwa masyakat adat budaya Badui menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah, baik dari Pemkab Lebak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat. ”Kecuali bantuan itu berbentuk fasilitasit di luar wilayah Badui. Seperti kegiatan acara Saba Badui, itu kan itu acaranya digelar di luar Badui,” katanya kepada INDOPOS.

Luli juga mengaku Pemkab Lebak melalui Dinas Pariwisata setempat tidak pernah menganggarkan bantuan untuk wisata adat Badui, baik untuk pembinaan dan kegiatan lainnya. ”Dari kabupaten (Pemkab Lebak, Red) kita memang tidak pernah ada bantuan untuk destinasi wisata di Badui,” ungkapnya.

Dirinya juga memaparkan, dari 219 destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Lebak, ada 215 destinasi mulai dari wisata alam, wisata alam buatan, wisata religi, dan wisata budaya, yang tidak pernah menyumbang terhadap PAD Kabupaten Lebak.

”Destinasi wisata yang menyumbang untuk PAD hanya ada empat. Yakni, Pantai Sawarna di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah; Pemandian Tirta Lebak Buana berlokasi di Kecamatan Cipanas, Pantai Bagedur yang berlokasi di Kecamatan Malingping, dan Kebuh Teh Hergamanah yang ada di Kecamatan Cibeber,” ujarnya juga.

Sementara itu, Pemerhati Masyarakat Adat Badui Uday Suhada membenarkan kalau masyarakat suku yang ada di Desa Kenekes itu menolak keras setiap bantuan dari pemerintah. ”Benar. Warga Badui menolak berbagai bantuan. Baik itu berupa uang tunai, pembangunan jalan, jembatan, penerangan, sanitasi dan lain-lain. Itu terjadi sejak dulu,” katanya kepada INDOPOS.

Uday juga mengatakan, sesuai informasi yang diperolehnya, pemerintah daerah pernah menganggarkan pembangunan di wilayah Perkampungan Badui namun pembangunan itu ditolak oleh lembaga masyakat setempat.

”Pernah saya dengar ada penganggaran dari APBD Kabupaten Lebak untuk pembangunan jalan setapak berupa batuisasi di pemukiman Badui. Tapi Lembaga Adat Badui dengan tegas menolak. Alasannya sederhana, mereka tidak mau tradisi gotong royong yang sudah terbangun sejak nenek moyang mereka jadi terkikis karena uang. Penolakan bantuan itu waktu Badui dipimpin almarhum Jaro Dainah,” ungkapnya.

Uday juga menceritakan pada tahun 2000-an,  pernah juga ada pembangunan pemagaran batas wilayah Perkampungan Badui dengan desa luar yang merupakan proyek dari pemerintah pusat. ”Dulu proyek itu sempat berjalan. Tapi sekarang sudah rusak,” paparnya.

Kata Uday juga yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi Banten ini, pernah ada pembangunan untuk rumah singgah yang dibangun di luar kawasan Perkampungan Badui.

”Rumah singgah itu dibangun pemerintah di perbatasan luar Perkampungan Badui. Tapi tidak berfungsi. Masih ada satu rumah singgah itu, tepatnya di belakang SDN Ciboleger. Tapi hingga kini tidak berfungsi,” tukasnya juga. (lib)



Apa Pendapatmu?