Kawin Tangkap, Budaya dan Pemaksaan

Praktik Zaman Now Jauh Melenceng dari Tradisi Awal

indopos.co.id – Praktik kawin tangkap masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), lazim khususnya daerah pedalaman. Sebetulnya, praktik tersebut sudah berjalan turun temurun. Namun, saat ini, jauh melenceng dan berbeda sama sekali dari praktik awal.

Pada masa lalu, perempuan menjalani tradisi kawin tangkap atau Palaingidi Mawini sangat dihargai. Aktor kawin tangkap harus dari kaum berada (the have). Maklum, belis atau mahar harus dibayarkan ke pihak perempuan tidak ecek-ecek.

Baca Juga :

Tompi Belajar Lebih Dalam Soal Hidup

Perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan. Sudah rias bak penganten. Didandani dengan pakaian adat lengkap, gelang gading, dan aneka perhiasan. Sang pria juga mengenakan pakaian adat lengkap dan menunggang kuda berhias kain adat.

Setelah perempuan ditangkap, pihak laki-laki akan mengirim utusan ke keluarga perempuan untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian kawin tangkap tersebut. ”Saat ini, sudah sangat jauh dari praktik awal,” tutur Rambu Prailiang, salah satu perempuan Sumba Tengah.

Baca Juga :

Kabupaten Rote Ndao di NTT Krisis Air Bersih

Rambu mengaku sangat menentang praktik kawin tangkap model kekinian tersebut. Pasalnya, praktik kawin tangkap lebih mengarah pada penculikan. Itu membuat kaum perempuan Sumba, khususnya Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, hidup dalam ketakutan.

Berdasar riset Janet Alison Hoskin di Kodi Sumba Barat Daya dan Joel C Kuipers di Wawewa Sumba Barat, mengungkap kawin tangkap bukan tradisi, melainkan praktik terus berulang di Pulau Sumba. ”Praktik itu, hanya tindakan pragmatis karena kondisi dan iklim kehidupan sesaat. Jadi, sesepuh Sumba harus menanggapi dengan serius,” tegas Antropolog Universitas Widya Mandira Kupang Pater Gregorius Neonbasu, SvD.

Pada umumnya, masyarakat Sumba berjuang menghindari praktik kawin tangkap. Praktik kawin tangkap itu, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. ”Jadi, budaya tidak boleh jadi kedok untuk melecehkan perempuan dan anak,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengaku praktik kawin tangkap bagian tindak kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan. Seluruh elemen harus terlibat aktif menghentikan praktik tersebut. Mulai aparat pemerintah, kepolisian, sesepuh adat, tokoh agama, dan level masyarakat. ”Perlu bergandengan tangan menjaga kaum perempuan Sumba tidak menjadi korban praktik tersebut,” bebernya.

Sudah saatnya praktik kawin tangkap dihentikan. Kaum perempuan dan anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik yang merampas hak dan menimbulkan ketakutan seperti kawin tangkap. ”Dulu mungkin ada hubungan sehingga proses praktik bisa dilegalkan. Nah, seiring perkembangan zaman tidak boleh dilakukan,” tegasnya. (raf/ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.