Alexa Metrics

Selenggarakan Evaluasi Pelayanan PRB MTM, BPJS Kesehatan Gandeng Stakeholder Pelayanan Kesehatan

Selenggarakan Evaluasi Pelayanan PRB MTM, BPJS Kesehatan Gandeng Stakeholder Pelayanan Kesehatan OPTIMASI- Pertemuan Evaluasi Pelayanan PRB MTM di Apotek dan Instalasi Farmasi Puskesmas, di Jakarta.FOTO:IST

indopos.co.id – Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh BPJS Kesehatan tidak dapat terlepas dari terlaksananya Program Rujuk Balik (PRB) berbasis Medication Therapy Management (MTM). Pengetahuan secara komprehensif untuk dapat memberikan pelayanan optimal dan tepat sasaran bagi peserta PRB merupakan kunci pelaksanaan PRB yang baik, sehingga dibutuhkan evaluasi serta sosialisasi komprehensif bagi garda terdepan program tersebut, yaitu Apotek PRB dan Instalasi Farmasi Puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

”Pada kegiatan evaluasi kali ini kami mengundang Kementerian Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Jakarta Barat untuk melakukan sosialisasi bagi Apotek PRB dan Instalasi Farmasi Puskesmas yang bekerja sama dengan kami,” tutur Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat, Purwati pada saat ditemui pada Selasa (18/8/2020) di Jakarta pada Kegiatan Pertemuan Evaluasi Pelayanan PRB MTM di Apotek dan Instalasi Farmasi Puskesmas.

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang menjadi salah satu narasumber kegiatan tersebut adalah Kasubdit Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes, Sri Endah Suhartatik.

”Hari ini saya memberikan penjelasan mengenai tiga hal utama dalam pelayanan obat, antara lain konsep pelayanan obat dalam Program JKN, Kinerja e-katalog dan e-purchasing obat, serta mekanisme memperoleh akun e-purchasing fasilitas kesehatan swasta,” jelas Endah.

Endah menjelaskan sebagaimana amanat Peraturan Presiden no 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Berbicara tentang ketersediaan obat tidak bisa terlepas dari aspek pengadaan yang selalu menjadi trending issue di dunia kefarmasian. Proses pengadaan obat bagi peserta Program JKN selain diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.

Berdasarkan pantauan, pelaksanaan e-catalogue 2018-2020 masih mengalami beberapa kendala, baik dari sisi supply seperti penolakan pesanan oleh penyedia, ketidaksanggupan penyedia memenuhi pesanan sesuai kebutuhan baik waktu maupun jumlahnya, dan dari sisi demand seperti kurang akuratnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan kendala pembayaran.

“Jadi setiap institusi pemerintah dan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib menyambaikan RKO kepada Menteri paling lambat bulan April tahun sebelumnya menggunakan e-monev obat. Kemudian pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan swasta untuk Program JKN dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik, semuanya sudah diatur dalam peraturan menteri tersebut,” jelas Endah.

Purwati menjelaskan penyelenggaraan PRB yang baik tidak terlepas dari peran apotek dan instalasi farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat telah bekerjasama dengan 16 apotek dan intalasi farmasi puskesmas.

”Sebagian besar apotek dan instalasi farmasi puskesmas yang bekerjasama dengan kami telah menjalankan kegiatan PRB MTM, antara lain Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, peserta kegiatan yang menjadi wakil dari apotek maupun intalasi farmasi dapat memahami konsep dengan baik, menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, serta dapat sharing kepada lingkungan kerja mereka masing-masing,” jelas Purwati. (dni/adl)



Apa Pendapatmu?