Alexa Metrics

Konten LGBT, Pornografi dan Judi Online Marak, Pemerintah Diminta Bertindak

Konten LGBT, Pornografi dan Judi Online Marak, Pemerintah Diminta Bertindak konten judi

indopos.co.id – Pemerintah perlu segera mengatur regulasi layanan over the top (OTT). Pasalnya, tanpa filter, generasi penerus akan terpapar konten-konten tanpa disaring. Mulai dari kekerasan, pornografi, LGBT, bahkan judi daring (online).

“Kita menerapkan pajak, tapi konten tidak diatur (bagi OTT). Dampaknya, generasi muda terpapar konten-konten lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT, banyak sekali itu. Judi online, game sex online,” ujar Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Yuliandre Darwis belum lama ini.

Di layanan media konvensional yang diawasi KPI, iklan pun diatur. Termasuk jam penayangannya. Contohnya, iklan rokok yang baru boleh ditayangkan pada malam hari. “Itu semua untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ini mengungkapkan teknologi menjadikan konten borderless. “Apa yang di-upload bisa dinikmati tanpa filter,” tuturnya.

Kerap kali, konten-konten yang ada bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seharusnya, lanjut Yuliandre, ketika masuk Indonesia, konten-kontennya harus diatur sesuai dengan nilai yang dianut.

Presiden Komisi Penyiaran Sedunia periode 2017-2018 ini memaparkan, konten-konten OTT juga diatur di luar negeri. Selain untuk melindungi masyarakat, konten lokal pun bisa lebih berkembang.

Di sisi lain, kata Yuliandre, perlu ada perlakuan yang sama. Media mainstream diatur dan diawasi, maka sudah seharusnya OTT juga diatur dan diawasi.

KPI sendiri, saat ini mengawasi stasiun televisi lokal, nasional maupun televisi berlangganan serta radio. “Semua rapi dan tertib ketika kita bicara tentang NKRI,” ujarnya.

Menurutnya, di UU Penyiaran sejatinya sudah diatur tentang media lain. Media digital pun bisa dimasukan ke dalam media lain tersebut, sebagai media baru.

“Pemerintah harus segera melakukan regulasi terhadap OTT. Bisa melalui Undang-Undang baru atau UU Penyiaran yang diperluas definisinya dengan Peraturan Pemerintah,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?