Alexa Metrics

Waktunya Merdeka Corona

Waktunya Merdeka Corona Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

Indopos.co.id – Hingga saat ini vaksin COVID-19 masih belum ditemukan. Semua negara berlomba-lomba melakukan riset. Semua negara memang panik setelah wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global. Masyarakat Indonesia pun merasakan ketakutan luar biasa.

’’Kita sampai panic buying di awal-awal itu adalah rush dan sekarang malah permisif yang kita seolah-olah kita sudah merdeka. Padahal sekarang hampir 100 ribu kasus lebih dari 90.000 kasus positif,’’ kata Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra kepada INDOPOS.

Beberapa negara di Eropa seperti Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol babak belur dihajar COVID-19. Namun kini mereka telah melewati puncak pandemi. Demikian pula negara-negara di Asean seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Tapi di Indonesia masih belum melewati puncak pandemi. Indonesia masih berselancar di fase pertama. Melewati fase puncak pandemi ada komitmen pemerintah melakukan refresh, rebound (pemulihan) ekonomi, dan menemukan vaksin secara fungsi sekunder dan tersier.

’’Ini proses yang natural karena berkaitan dengan proses ilmiah hingga clinical trials,’’ beber Hermawan.

Dia menyebut, beberapa tahapan riset dilakukan untuk menemukan vaksin. Tahap penyelidikan secara subtant virus, reaksi terhadap antigen, antibody, dan uji klinis di laboratorium. Tahapan selanjutnya uji pada komoditas, tetapi pada sebaran terbatas pada daerah asalnya. Dan kemudian dilakukan secara global.

’’Sekarang sedang diperbincangkan yakni clinical trials (uji klinis) oleh si Novak. Ada tahapan yang tidak bisa ditinggalkan yakni ethical kridern,’’ katanya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, sebuah proses penelitian vaksin semestinya dilakukan secara tersembunyi. Di tahap sosialisasi, proses penelitian sudah menemukan hasil. Jangan kemudian sosialisasi dilakukan pemerintah, tetapi hanya mengurangi kepercayaan publik. ’’Jangan saat penelitian diumumkan. Sering sekali ini menjadi bumerang bagi pemerintah,’’ katanya.

Butuh usaha serius dari pemerintah memang untuk menemukan vaksin. Tentu harus melibatkan lembaga-lembaga penelitian dari perguruan tinggi. Selama ini belum ada ketegasan pemerintah dalam memutuskan kebijakan. Seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat ini hanya tiga provinsi yang menerapkan.

Dan ada upaya untuk menghilang dari kebijakan tersebut dengan istilah transisi atau proporsional. ’’PSBB dari awal itu bentuk intervensi longgar,  tetapi karena harus dilonggarkan lagi itu sama halnya tidak ada PSBB,’’ katanya.

Hermawan menilai tanpa pengawasan ketat, pemberlakuan penerapan protokol kesehatan hanya sia-sia. Apalagi hanya sebatas informasi dari gugus tugas. Seharusnya pemerintah ada arah kebijakan tegas penanganan COVID-19. ’’Harus ada instrumen tepat untuk penanganan COVID-19. Protokol kesehatan hanya sia-sia tanpa ada pengawasan perilaku kesehatan tersebut,’’ tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menuturkan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait telah memutuskan untuk melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Tentu dengan anggaran yang ada harus terserap baik untuk kepentingan rakyat. Untuk vaksin, Kemenkes untuk tahun anggaran 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp21 triliun.

’’Dari hasil uji klinis itu harus betul-betul efisiensinya adalah sesuai standar WHO yaitu 70 sampai 80 persen. Nah itu yang memang harus betul-betul terlaksana,’’ ujarnya.

Menurut Intan, dampak pandemi  sangat besar pada sektor ekonomi. Menyebabkan resesi ekonomi global. Dan sedikitnya pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695 triliun. Untuk bidang kesehatan sebesar Rp87,5 triliun. Tentu anggaran tersebut tidak cukup.

’’Semua harus bekerja secara sinergis. Jangan kementerian dan lembaga jalan sendiri-sendiri. Contoh dari Rp695 triliun itu baru terserap 1 Juli 2020 sebesar sekitar Rp127,4 triliun. Artinya setara dengan sekitar 18,3 persen. Penanganan COVID-19 harus cepat. Jangan jalan sendiri-sendiri,’’ ungkapnya.

Hal sama diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarawati. Dia menuturkan, kehadiran vaksin  sangat penting. Kendati sudah melakukan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan. ’’PSBB, memakai masker, cuci tangan belum ampuh mengendalikan Virus Corona. Jadi vaksin COVID-19 sangat dinantikan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Indonesia melalui perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd, akan memproduksi vaksin COVID-19. Saat ini masuk uji klinis tahap 3 sebelum vaksin COVID

19 diproduksi besar-besaran. Pada Selasa lalu (11/8/2020) telah dilakukan penyuntikan perdana uji klinis vaksin COVID-19 kepada 20 perwakilan relawan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Namun begitu, sejumlah pihak mempertanyakan kenapa Indonesia seperti menunggu negara lain membuat vaksin. Padahal banyak yang optimistis Indonesia bisa menemukan vaksin COVID-19 dan memproduksinya sendiri.

Menteri BUMN Erick Thohir yang dihubungi melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp, mengenai hal itu, masih belum dapat dikonfirmasi. Namun melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditanya kenapa bukan perusahaan atau lembaga kita sendiri yang memproduksi, Arya melalui pesan WhatsApp nya menjawab singkat.

’’Lho kan sedang dalam proses pembuatan oleh Eijkman. Mereka lagi proses pembuatan vaksin,’’ jelasnya kepada INDOPOS Kamis (13/8/2020).

Saat ditanya apakah ini beda lagi atau masih terkait kerjasama Bio Farma dengan Sinovac?

’’Ya beda dengan yang Sinovac,’’ pungkasnya.

Hal sama dikemukakan Analis Kebijakan Ahli Utama (AKAU), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untung Suseno. Menurut dia, saat ini penelitian vaksin tengah dilakukan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Saat ini proses penelitian baru tahap ujicoba ketiga.

’’Kita harus tunggu hasil penelitian vaksin COVID-19 ini. Berapa kemampuannya untuk mencegah penyakit,’’ ujar Untung Suseno kepada INDOPOS, Kamis (13/8).

Dia optimistis, dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia bisa menemukan vaksin yang sudah dinanti-nantikan semua negara. Apalagi ilmu dan teknologi pada riset tersebut tidak asing.

“Kita mampu dan itu bukan teknologi yang aneh. Eijkman itu bisa, hanya perlu waktu untuk mencari kuman yang bisa benar-benar dilemahkan dan menjadi antibodi yang baik,’’ terangnya.

Untung mengungkapkan, lembaga Eijkman memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan. Seperti membelah virus hingga mencari virus-virus yang baik untuk dijadikan vaksin. “Makanya sekarang Eijkman ditugaskan untuk menemukan vaksin,’’ katanya.

Penelitian vaksin COVID-19 ditargetkan hingga akhir 2021. Vaksin ini tidak kalah dengan vaksin COVID-19 yang ditemukan Tiongkok. Sebab, sampel vaksin merah putih ini berdasarkan temuan Virus Corona di Indonesia, bukan virus yang ditemukan di Tiongkok.

’’Vaksin merah putih nanti kita harapkan bisa mencegah Virus Corona di Indonesia, apalagi sampel vaksin ini dari virus temuan di Indonesia bukan dari Tiongkok,’’ ujarnya.

Impor Vaksin

Ketua Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Pratiwi Sudarmono mengatakan, menemukan vaksin bagi satu penyakit sangat sulit dilakukan peneliti. Butuh waktu bertahun-tahun. Sebab, proses pembuatan vaksin punya perjalanan panjang dengan berbagai tahapan. Di antaranya, rancangan DNA harus dibuat para ilmuwan dengan matang untuk nanti menampung virus, sehingga terbuatlah antivirus. Selanjutnya, vaksin itu diujicoba pada hewan untuk melihat terbentuk tidaknya antibodi.

’’Ketika terbentuk bisa masuk ke tahap selanjutnya, tapi jika tidak terbentuk efeknya buruk. Paling tidak penelitian harus diulang ke tahap sebelumnya. Vaksin ini bisa berbasis virus, jamur, dan sebagainya yang dimodifikasi. Jadi penelitiannya paling cepat 1 sampai 2 tahun,’’ paparnya.

Pratiwi mengaku jika pemerintah menggandeng FKUI untuk meneliti vaksin COVID-19. Dari 100 penelitian terhadap SARS CoV 2, hanya 11 dan 12 penelitian yang telah melakukan uji klinis fase 1 dan fase 2. Kata dia, uji klinis hanya sebagai aspek keamanan dan mencari dosis dalam melihat ada atau tidaknya antibodi yang terbentuk.

’’Sama dengan uji klinis, walaupun sudah teruji pasti akan ada kegagalan. Dan ini pun belum dapat dijadikan acuan. Mungkin vaksin dari luar sudah melewati fase itu semua dan mendapatkan antibodi yang pas sehingga dapat diproduksi massal. Jadi sangat wajar jika pemerintah mengimpor itu,’’ tegasnya.

Dicontohkan Pratiwi, untuk mengembangkan vaksin malaria dan demam berdarah saja membutuhkan waktu 67 tahun. Karena hingga kini vaksin yang ditemukan itu masih dimutakhirkan agar bekerja lebih efektif menangani dua penyakit tersebut. Artinya uji klinis yang dilakukan terhadap temuan itu tidak cepat berhasil didapatkan.
’’Vaksin ini saja masih belum mendapatkan antibodi yang klop sesuai penelitian. Apalagi ini virus RNA itu melakukan perubahan sangat cepat. Jadi ini yang menjadi juga pertimbangan dalam membuat vaksin yang efektif,’’ imbuhnya.

Sedangkan Pengamat Kesehatan yang juga Pakar Mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Prof Tri Wibawa mengungkapkan, belum dipergunakannya vaksin dari peneliti lokal adalah uji klinis untuk mendapatkan antibodi itu belum didapatkan. Dan yang menjadi pusat perhatian adalah saat permintaan vaksin tinggi namun kapasitas produksi tak memenuhi kebutuhan domestik. Akibatnya impor vaksin dari Tiongkok pun dilakukan pemerintah.

’’Bisa pakai produk dalam negeri, tapi siapa yang bisa jamin penelitian ini bisa cepat diselesaikan. Di sini yang menjadi sentra persoalan yang dihadapi pemerintah. Di sisi lain ingin pakai vaksin buatan negeri sendiri, di sisi lain masyarakat ini cepat dapat vaksin agar tidak tertular Corona,’’ ungkapnya.

Tri pun menyebutkan, jika pemerintah memutuskan menggunakan vaksin impor, selama produsen di luar negeri dapat bekerja sama menjamin ketersediaan, hal itu tidak perlu dipersoalkan. Sebab, keterlibatan Indonesia dalam uji klinis vaksin Corona dari luar negeri sangat penting, mengingat kebutuhan vaksin yang sudah sangat tinggi.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun menilai, penggunaan vaksin impor yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 karena Indonesia akan menjadi kelinci percobaan Tiongkok dalam memasarkan vaksin tersebut. Alasan itu karena uji klinis vaksin tahap III ini dilakukan di Tanah Aair. Dan ketika uji klinis tahap III berhasil maka ini akan menjadi bisnis besar bagi pemerintahan Tiongkok.

’’Indonesia akan menjadi pasar utama bagi China untuk memasarkan vaksin COVID-19. Sudah tentu vaksin ini akan diuji coba kepada warga kita, bisa dikatakan Jokowi mau Indonesia sebagai kelinci percobaan untuk uji obat ini,” tuturnya.

Ditambahkan Ubaidillah, penggunaan vaksin impor ini patut disayangkan. Karena itu menunjukkan jika ilmuwan kesehatan Indonesia dan perusahaan Eijkman tidak mampu menemukan vaksin. Artinya secara tidak langsung pemerintah Indonesia menunjukkan kelemahannya dalam bidang farmasi dalam menangkal sebuah virus.

’’Ya memang seperti itu yang akan terjadi nanti. Kenapa ini terjadi soalnya pemerintah terlambat dan tidak serius merespon upaya ilmuwan Indonesia dalam menemukan vaksin COVID-19,’’ pungkasnya.

Kasus COVID-19

Sementara itu, Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan jumlah kasus aktif COVID-19 pada 20 Agustus 2020 tercatat berjumlah 40.119 kasus.

’’Perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 20 Agustus 2020 jumlah kasus aktif pada hari ini tercatat 40.119 atau 27,2 persen. Sangkan kasus aktif dunia rata-rata 28,7 persen,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (20/8).

Wiku mengatakan kasus aktif adalah jumlah kasus positif yang sedang dalam perawatan atau isolasi mandiri dibagi dengan jumlah kasus kumulatif di wilayah masing-masing.

Wiku mengatakan pada Kamis hari ini (20/8) penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 2.266, sementara jumlah kasus sembuh sebanyak 100.674, dan kasus meninggal dunia 6.418.

Wiku menyampaikan kasus aktif dan kasus sembuh Indonesia persentasenya lebih baik dari rata-rata dunia, yakni 68,3 dan kasus sembuh dunia rata-rata 67,76 persen. Sedangkan kasus meninggal masih di atas rata-rata dunia, yakni 4,35 persen, sedangkan dunia rata-rata 3,5 persen.

Jumlah penderita COVID-19 yang sembuh, Kamis, bertambah 2.017 orang sehingga total nasional menjadi 100.674 sedangkan angka positif bertambah 2.266 orang atau total 147.211 secara nasional.

Berdasarkan pembaruan informasi oleh Kementerian Kesehatan, Kamis, data juga menunjukkan total meninggal karena COVID-19 bertambah 72 sehingga total menjadi 6.418 orang. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah sembuh COVID-19 tertinggi nasional sebanyak 774 orang diikuti Jawa Timur 409 orang dan Jawa Tengah 136 pasien.

Di sisi lain, Jakarta juga menjadi wilayah dengan penyumbang positif corona yaitu sebanyak 594 penambahan pada Kamis diikuti Jatim (371) dan Jawa Barat (199). Merujuk data tersebut, terdapat 13 provinsi dengan penambahan jumlah kasus COVID-19 di bawah 10 orang.

Selanjutnya, ada lima provinsi yang mencatatkan nol kasus positif COVID-19 pada Kamis.

Lima provinsi nol kasus itu di antaranya Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo.

Kini, Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Jika dahulu Indonesia merdeka dari kolonialisme. Sekarang, sudah saatnya, Indonesia merdeka dari pandemi, merdeka secara ekonomi, dan seluruh masyarakatnya mendapatkan hak atas lapangan kerja dan biaya hidup yang terjangkau. Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka! (nas/dai/cok)



Apa Pendapatmu?