Alexa Metrics

Kashmir 1 Tahun Usia Krisis, Identitas Kami Dirampok

Kashmir 1 Tahun Usia Krisis, Identitas Kami Dirampok (Foto: AFP)

indopos.co.id – Setahun yang lalu, tepatnya pada 5 Agustus 2019, pemerintah India yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi, mencabut pasal 370 konstitusi India. Selama hampir 70 tahun, ketentuan itu telah memberikan status semi-otonomi pada wilayah Mayoritas Muslim di Jammu dan Kashmir dengan kekuasaan khusus terhadap masalah seperti pekerjaan dan tempat tinggal.

Status khusus itu diberikan pada Kashmir sebagai imbalan karena telah bergabung dengan persatuan India setelah kemerdekaan pada 1947. Namun dalam satu gerakan, semuanya berubah. Dengan perintah presiden, wilayah Himalaya itu berada di bawah kendali penuh pemerintah partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).

Wilayah tersebut kemudian dipecah menjadi dua wilayah persatuan India, sehingga tidak berbeda dengan negara bagian India lainnya. Para politisi dipenjara, layanan telepon ditangguhkan, pemadaman internet diberlakukan dan ribuan pasukan militer India pindah ke wilayah itu untuk menegakkan tindakan keras, yang masih belum sepenuhnya mereda.

Wartawan yang melaporkan situasi di Kashmir masih terus diinterogasi dan ditangkap berdasarkan undang-undang anti-terorisme.

“Kami telah kehilangan kemerdekaan kami. Mereka telah mengambilnya dari kami,” ujar Fayaz Tilgami, seorang penyair di Kashmir, seperti dikutip Guardian. “Bukan hanya tanah kami tetapi juga identitas kami yang telah dirampok,” seru penyair berusia 70 tahun itu.

Dia menggambarkan pencabutan pasal 370 sebagai bencana ekstrem yang telah membuat seluruh wilayah lumpuh. “Lidah kami, pulpen kami telah disegel,” lanjutnya parau. Pencabutan pasal 370 telah dibenarkan oleh pemerintah Modi dengan alasan untuk membawa kemakmuran ekonomi ke wilayah tersebut dan membukanya untuk investasi luar, serta menghilangkan militan yang didukung Pakistan.

“Mencabut pasal 370 menutup pintu gerbang terorisme,” kata menteri dalam negeri India, Amit Shah. Alih-alih kemakmuran, penduduk Kashmir justru hidup di daerah yang jauh lebih tidak stabil dan rapuh secara ekonomi dibandingkan sebelumnya.

Dampak dari penutupan, khususnya pemadaman internet selama enam bulan, telah menyababkan kerugian ekonomi yang besar di Kashmir. Jumlah pengangguran meningkat dan biaya ekonomi Kashmir diperkirakan mencapai USD5,3 miliar, sebuah situasi yang diperparah dengan adanya penguncian akibat virus corona yang mematikan.

Tidak banyak yang dilakukan pemerintah India selain mengubah aturan domisili yang ketat. Sebelumnya, warga non-Kashmir dilarang membeli tanah, properti, dan investasi di wilayah tersebut. Tetapi sekarang, warga non-Kashmir telah diberikan izin tinggal di negara bagian itu sejak Agustus tahun lalu.

Bagi warga Kashmir, status kependudukan untuk orang non-Kashmir adalah bukti nyata bahwa tujuan Modi adalah untuk mendorong agenda nasionalis Hindu dari pemerintahan BJP-nya. Ia tampaknya ingin menjadikan India sebagai negara Hindu, dan bukan negara sekuler, dengan menggeser demografi wilayah yang mayoritas penduduknya muslim tersebut.

Berubah Menjadi Koloni Kashmir saat ini tengah diubah menjadi koloni. Menteri Dalam Negeri India berbicara tentang pembangunan permukiman dan kuil. Telah ada penangguhan otonomi dan hukum lokal telah dibekukan. 99 persen permohonan habeas corpus, permohonan hukum di mana seseorang dapat melaporkan penahanan yang tidak sah ke pengadilan, telah ditangguhkan sejak Agustus lalu.

Presiden Asosiasi Pengacara Kashmir, Mian Qayoom, telah menghabiskan satu tahun di penjara. Menurut ketentuan Mahkamah Agung India, dia akan dibebaskan dengan syarat tidak bisa pulang sampai tanggal tertentu dan tidak diizinkan berbicara.

India telah memulai proyek untuk membungkam warga Kasmir. Negara itu bahkan berusaha mengontrol kehidupan mereka. Seperti pada 5 Agustus 2019, ketika India mengerahkan ribuan pasukan tambahan dan memisahkan Kashmir dari dunia.

Dalam salah satu tindakan pemaksaan paling kejam, pemerintah India bahkan telah melarang keluarga di Kashmir untuk mengubur putra-putra militan mereka yang terbunuh di pekuburan sekitar. Untuk mencegah orang-orang menghadiri pemakaman, pejabat India telah membawa mayat-mayat militan itu ke tempattempat terpencil untuk dimakamkan.

Duduk di rumahnya di Tilgam, Kashmir utara, sebuah desa yang terkenal karena menghasilkan generasi penyair, Tilgami mengatakan dia akan terus menulis puisi yang mendokumentasikan keputusasaan yang masih begitu kuat di Kashmir, meskipun dia telah berulang kali diancam akan ditangkap oleh badan-badan keamanan.

“Puisi itu bukan lagi tentang cinta,” kata Tilgami. “Ini tentang apa yang dirasakan seseorang di sekitarnya. Ketidakberdayaan dan kekacauan. Ada yang mati di manamana,” serunya. Setahun setelah aneksasi, di sinilah Kashmir berada. Momen mengerikan yang diperparah oleh penguncian yang diwajibkan akibat pandemi. Pengepungan demi pengepungan, seperti yang telah disaksikan dunia. Pendudukan Kashmir skala penuh. (fay)



Apa Pendapatmu?