Alexa Metrics

Dewan Kritik Pemprov yang Batalkan Pemasangan Masker ke Patung Jenderal Sudirman

Dewan Kritik Pemprov yang Batalkan Pemasangan Masker ke Patung Jenderal Sudirman

indopos.co.id – Sejumlah anggota dewan di Kobon Sirih mengkritik rencana Pemprov DKI memasang masker pada patung Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Rencana yang sempat bocor ke media tersebut sebagai kampanye atas tingginya pandemi COVID-19. Derasnya kritikan membuat rencana tersebut batal.

Rencananya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memasangkan masker di patung yang terletak di Jalan Sudirman itu secara langsung pada Rabu (19/8/2020). Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurut Gembong, rencana pemasangan masker di patung Jenderal Sudirman ini merupakan pertanda Pemprov DKI kebingungan. ”

”Itu pertanda pemprov kebingungan, panik. Luculah kalau patung dimaskerin,” ujar Gembong, di Jakarta, Kamis (20/8/2020).  Gembong menilai bahwa perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi ini seharusnya bisa jadi momentum Pemprov DKI untuk menyadarkan bahaya COVID-19. Mengingat angka kasus positif COVID-19 di ibu kota kini masih tinggi.

“PSBB Transisi keempat ini harusnya dijadikan momentum bagi pemprov untuk mendorong kesadaran kolektif warga Jakarta, untuk dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tutur Gembong. “Mengingat kondisi Jakarta sampai hari ini penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan dikendalikan.”

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut tidak efektif dijadikan kampanye melawan COVID-19. Hal itu karena jumlah masyarakat yang melintas di kawasan tersebut hanya didominasi oleh karyawan perkantoran. Sementara masyarakat di perkampungan tetap tidak mendapatkan informasi apa pun. ”Tentu itu sekadar simbol. Hanya yang lewat Jalan Sudirman berapa banyak? Pesannya itu terbatas kepada pengguna jalan protokol,” kata Gilbert.

Menurutnya, langkah yang pas menurut Gilbert untuk melawan COVID-19 yang mengepung Jakarta saat ini adalah pengawasan jangka panjang. Sasaran pengawasan ketat adalah perkampungan padat dan pasar tradisional karena kerap kali masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Lagi pula, kata dia, apapun bentuk kampanye yang dilakukan Pemprov DKI tidak bakal efektif. Pasalnya, COVID-19 yang melanda Jakarta saat ini bukan baru berlangsung satu atau dua hari, melainkan telah lima bulan. “Masyarakat sudah tidak perlu kampanye, tapi pengawasan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih kebingungan untuk meredam penyebaran virus Corona (COVID-19) di ibu kota. Masifnya tes swab dan rapid test di Jakarta dianggap masih belum menyelesaikan permasalahan wabah Corona di ibu kota.

”Belum menemukan cara yang pas intinya. Pak Anies belum menemukan cara yang pas (menangani pandemi Corona),” kata Ilyas. menanggapi pernyataan Anies yang mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serba tidak tahu mengenai virus Corona yang tak kasat mata. Anies mengibaratkan kondisi saat ini seperti memasuki sebuah daerah tanpa peta.

Ilyas mengatakan, saat ini penyebaran virus Corona di Jakarta belum sepenuhnya terdeteksi. Hal ini, kata dia, karena tes swab dan PCR masih dianggap kurang masif. Padahal, menurut klaim Pemprov DKI Jakarta, pihaknya telah melakukan tes swab ke warga dengan cukup masif. Bahkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 514.598 orang dites PCR.

Dalam sejumlah kesempatan, Pemprov DKI juga menyebut jumlah kapasitas tes tersebut telah empat kali lipat melampaui standar tes yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Namun realitas di lapangan menunjukkan kebingungan Anies. Sebab masifnya tes yang dilakukan tak berdampak pada penurunan angka kasus positif di Jakarta. ”Cara penyelesaiannya Pak Anies mungkin bingung, penanganan Corona ini. Penyelesaiannya bagaimana, ini Corona dihantam gini, udah empat kali lipat (tes) dari WHO, tapi kenyataannya di DKI enggak kurang-kurang kan (kasus positif),” tutur Ilyas.

Lebih lanjut, menurut Ilyas, saat ini yang dapat dilakukan Pemprov DKI adalah dengan memperketat pengawasan. Ia melihat, saat ini pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih belum maksimal.

”Ini bagaimana caranya jajaran Pak Anies ini melakukan pengawasan yang lebih ketat, PSBB kan diterapkan, coba ada enggak perubahan PSBB diterapkan sama enggak diterapkan? Sama aja. Itu penyebabnya pengawasannya kurang maksimal,” ujarnya.

Kendati demikian, Anggota Komisi A itu menyadari bahwa persoalan ini tidak hanya dihadapi di Jakarta atau bahkan daerah lain di Indonesia. Di belahan dunia lain juga mengalami hal serupa.

Tidak hanya itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi juga kesulitan memantau pergerakan orang dari luar daerah. Apalagi, selama PSBB transisi, warga dari daerah lain masih bisa keluar masuk Jakarta untuk bekerja.

“Karena kan di Jakarta ini, mohon maaf banyak orang-orang daerah yang masuk ke Jakarta tiap hari, itu yang tidak terdeteksi. Coba bayangkan, berapa banyak orang Bekasi tiap hari masuk Jakarta, dan di Bekasi pun berjalan enggak itu (penerapan protokol kesehatan),” ungkap Ilyas. (dni)



Apa Pendapatmu?