Alexa Metrics

DPRD Warning Pemprov DKI tentang Sejumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur

DPRD Warning Pemprov DKI tentang Sejumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Ilustrasi Kampung Akuarium di Jakarta Utara. (Foto: ist)

indopos.co.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai pembangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, melanggar peraturan daerah (Perda). Kawasan tersebut seharusnya tidak boleh dijadikan pemukiman.

”Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Nomor 1 Tahun 2014, karena di lahan itu masuk dalam zona merah,” ujar Gembong. Dia menjelaskan zona merah berarti area itu hanya untuk pembangunan gedung pemerintahan. MisalMenurut Gembong, pembangunan kampung buntut dari janji kampanye Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Padahal, janji tersebut bertabrakan dengan aturan yang sudah ada.

”Jangan karena menuaikan janji kampanye kemudian melanggar aturan, itu kan enggak baik. Itu preseden buruk dalam menegakkan aturan daerah,” kata dia.nya kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Gembong menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menolak pembangunan tersebut. Terutama jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia akan mencari tahu lebih dulu skema pembangunannya. ”Kalau kami dari PDI Perjuangan pasti menolak, sudah pasti itu. Karena membangun bukan untuk peruntukannya,” kata dia. PDI Perjuangan juga akan mencari tahu asas hukum peletakan batu pertama di Kampung Akuarium. Jika didasarkan pada peraturan gubernur, pembangunan bermasalah karena Perda RDTR memiliki kekuatan lebih tinggi. ”Kalau Pergub, lebih rendah dari Perda. Dan namanya urutan pertataundangan tak boleh (melangkahi) di atasnya,” kata dia.

Sementara itu Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan pembebasan lahan proyek normalisasi sungai di Jakarta. Apalagi, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengungkapkan, normalisasi sungai mandek sejak 2018 karena masalah pembebasan lahan. Ia berharap anggaran Rp552 miliar dari PT SMI segera digunakan untuk membebaskan lahan seluas 89.345 meter persegi di Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, Angke, dan Jatikramat.

”Dengan adanya pinjaman dari Kementerian Keuangan ini, saya berharap Pemprov DKI bisa bekerja lebih cepat dan taktis,” kata dia. Justin menduga proyek normalisasi sungai mandek disebabkan karena tak ada koordinasi antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, pengadaan lahan dikerjakan Pemprov DKI sementara itu, pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Kementerian PUPR.

”Pemprov DKI harus memperbaiki koordinasi dengan Kementerian PUPR, sehingga nanti dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada 2021,” ungkapnya.  Dia khawatir normalisasi sungai baru dikerjakan 2022 jika Pemprov DKI lambat. Artinya, rakyat dirugikan karena penanggulangan banjir molor empat tahun.

Pemprov DKI mendapat pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dari Kementerian Keuangan. Sebanyak Rp1,7 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir. Rinciannya, pembangunan polder Rp183,3 miliar dan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk Rp229,2 miliar.

Kemudian, anggaran pengadaan lahan untuk normalisasi sungai disiapkan Rp552 miliar. Pinjaman tersebut juga dianggarkan untuk pembangunan drainase vertikal Rp750 miliar, perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai Rp5 miliar, dan sistem informasi banjir Rp1,6 miliar. (dni)



Apa Pendapatmu?