Alexa Metrics

Pemprov DKI Belum Temukan Formula yang Tepat untuk Menangani COVID-19

Pemprov DKI Belum Temukan Formula yang Tepat untuk Menangani COVID-19

Indopos.co.id – Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, mengatakan Pemprov DKI memang belum mendapatkan formula yang tepat dalam menangani virus Corona. Mujiyono menyatakan masih banyak pihak yang menilai langkah-langkah yang diambil Anies dalam menangani virus Corona masih belum manjur.

”Yang dimaksud mungkin begini, bahwa betapa bahayanya ini COVID sampai semua formula dilakukan, semua skema dilakukan tapi tingkat keberhasilan atas skema tersebut sampai sejauh ini dianggap kurang manjur atau kurang pas,” tutur Mujiyono.

Kendati demikian, Mujiyono tidak menyatakan hal tersebut merupakan kesalahan Pemprov DKI semata. Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat itu, penanganan COVID-19 perlu kerja sama antara Pemprov dan masyarakat.

”Yang perlu dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin segala langkah dilakukan dan kerjasamanya enggak cuma pemprov aja tapi masyarakat pada umumnya, dari seluruh komponen masyarakat diperlukan kerja sama yang baik dalam penyelesaian yang baik,” jelasnya.

Mujiyono mengatakan, dibanding memasang masker di patung pahlawan, sebaiknya Anies Baswedan membentuk relawan mandiri bersama seluruh komponen di ibu kota. Sepengetahuannya, Anies Baswedan belum pernah merangkul organisasi kemasyarakatan dalam mengedukasi masyarakat dari bahaya COVID-19 secara aktif.

”Saya minta Pak Anies melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan seterusnya.Saya melihat, Anies kurang melibatkan ormas-ormas dalam mengkampanyekan pencegahan COVID-19. Coba cek ada enggak, Pemuda Pancasila bergerak sama Pemprov, FBR, FORKABI atau ormas lainnya?” lanjut politikus Partai Demokrat ini.

Menurutnya, ormas-ormas serta tokoh agama dan tokoh masyarakat itu bisa tergabung dalam gerakan relawan mandiri penanggulangan COVID-19 di Jakarta. Relawan mandiri ini diharapkan bisa terlibat secara aktif untuk menyosialisasikan secara masif gerakan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai air mengalir.

Sosialisasi ini juga didukung oleh pemangku kepentingan terkait, baik Pemprov, Polda Metro Jaya, maupun Kodam Jaya.”Mereka bergerak bersama secara periodik, gerakan tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan,” cetusnya. Dia menambahkan, bila perlu Anies Baswedan menginstruksikan anak buahnya berkeliling ke permukiman warga memakai alat pengeras suara, untuk mengedukasi pentingnya prinsip 3M.

”Sosialisasi dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu, jadi daripada sekadar memasang masker di patung Sudirman, lebih baik sosialisasi menyusuri permukiman warga,” paparnya. Dia memandang, sosialisasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran atau aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak bisa masif, karena keerbatasan personel dan petugas juga memiliki pekerjaan lain.

Namun, dengan adanya gerakan relawan mandiri, setiap komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memerangi COVID-19 di ibu kota.”Jangan mengandalkan orang-orang yang digaji sama negara.Ini harus menggerakkan masyarakat, supaya timbul tanggung jawab semua.Karena orang belum tentu sungkan sama ASN, tapi lebih sungkan pada ormas,” ungkapnya.

”Apalagi, kalau PP, FBR, FORKABI atau ormas lainnya bersatu, ini semacam menguatkan psikis masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini bisa dilalui bersama,” tuturnya.

Terapi Kejut

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif, mengatakan perlu terapi kejut atau shock therapy untuk masyarakat selama masa PSBB transisi karena mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Syarif mencontohkan abainya masyarakat tampak dari ramainya pengunjung di salah satu mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan.

”Saya juga tidak menyalahkan pemerintah. Masyarakat juga memang abai, maka perlu ada shock therapy,” kata dia, Kamis (20/8/2020). Jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta tak kunjung berkurang. Angkanya terus bergerak naik di kisaran 500 orang per hari di masa PSBB transisi fase satu. Meski begitu, warga masih melanggar protokol kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mencatat sebanyak 101.401 orang dikenai hukuman karena tidak menggunakan masker sejak PSBB transisi diterapkan 5 Juni 2020. Syarif menengarai beberapa perusahaan juga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya tidak membatasi jumlah orang yang maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan. ”Kapasitas 50 persen itu jalan seharusnya,” tuturnya.

Menurut dia, hampir 40 persen karyawan di satu kantor berdomisili di luar Jakarta. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke Ibu Kota untuk bekerja saat PSBB transisi. Banyaknya jumlah karyawan ini berpotensi menularkan virus COVID-19 di kantor. ”Itu koordinasi dengan pemerintah daerah setempatnya kan juga mulai kendor, berbeda dengan di awal-awal,” tegasnya. (dni)



Apa Pendapatmu?