DPRD DKI Bela Mahasiswa Desak Mendikbud Gratiskan Uang Kegiatan Tunggal

Indopos.co.id -Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, kembali bersikap kritus terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kali ini dirinya mendesak ”Mas Menteri” untuk mengkaji ulang isi Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Ope rasional pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk mer ingankan uang kegiatan tunggal (UKT) mahasiswa.

Dalam aturan itu, ada empat bentuk keringanan seperti cicilan UKT, penundaan UKT, penurunan UKT, dan beasiswa. Untuk mendapatkannya, mahasiswa harus mengajukan diri terlebih dahulu dan keputusannya tergantung dari penilaian pihak kampus.

”Saya mencermati isi Permendikbud No.25 tahun 2020 tentang Bantuan Operasional pada PTN, katanya Permendikbud ini untuk meringankan UKT mahasiswa,” ungkap Zita di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Zita mengaku tinjau fakta di lapangan dapat dimpulkan bahwa regulasi UKT hanya gimik dari Kemdikbud. Padahal jelas, selama pandemi kampus tutup, penggunaan gedung, AC dan lain-lain tidak terpakai. Tapi UKT masih disuruh cicil, ditunda pembayarann ya, atau diringankan maksimal 50 persen dan otoritasnya balik ke kampus masing-masing.

”Jelas ini sama sekali tidak membantu,” cetusnya.

Menurutnya, kalau niat membantu, harusnya lang sung mengg ratiskan biaya UKT atau jelas misal diskon 50 persen. Tidak perlu ada pengajuan dari mahasiswa ke pihak kampus.

”Jangan disuruh mencicil atau bisa ditunda bayar UKT. Ini sama saja tetap bayar naman ya,” tegasnya.

Zita meminta ”Mas Menteri” memahami ada 4.239 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Jumlahnya jauh lebih banyak dari perguruan tinggi negeri.

”Kalau Permendikbud ini hanya di peruntukkan bagi perguruan tinggi negeri, lantas 4,4 juta jiwa yang duduk di bangku perguruan tinggi swasta bagaimana,” paparnya.

Zita mengaku mendapat info kalau ada mahasiswa yang melaporkan Nadiem ke Komnas HAM. Hal tersebut artinya, mahasiswa sudah sangat kecewa terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

”Saya berharap UKT bisa betul-betul digratiskan ada kalau ada potongan jelas berapanya, dan berlaku untuk semua perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri ataupun swasta. Mendikbud punya hak untuk mengintervensi hal tersebut,” sebutnya.

Di lain sisi Zita mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menekan angka Covid-19 di ibu kota. Menurutnya, pemprof untuk tidak ragu mengambil kebijakan rem darurat atau emergency brake. Menurut Zita, langkah tersebut bisa dilakukan melihat kondisi perkembangan angka kasus positif corona atau Covid-19 yang terus meningkat.

”Kalau angkanya terus meningkat, saya rasa perlu emergency break, memang konsekuensinya sudah seperti itu. Hidup dengan Covid-19 harus terbiasa dengan buka tutup,” kata Zita.

Dirinya menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona sudah baik. Mulai dari membangun kesadaran warga untuk patuh protokol kesehatan hingga memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masih ada kekurangan dalam segi pemantauan di lapangan dan pemberian sanksi, sehingga banyak masyarakat yang abai dan tidak patuh.

”Yang saya cermati, terkadang disiplin pengaplikasiannya di lapangan yang kurang. Contoh sudah mulai banyak sekarang pengendara tanpa masker, baik itu roda dua ataupun roda empat bebas, karena tidak tindak atau di pantau,? kata Zita. Padahal, kalau di lihat teori legal system lawrence, harus ada keselarasan antara kebijakan dan implementasinya.

”Kalau sudah berjalan tegas, nanti akan jadi habit di masyarakat. Itu yang perlu pemprov perhatikan mulai sekarang,” cetusnya.

Zita menyadari emergency break atau kembali kepada masa PSBB awal bisa berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Namun, hal itu harus dilakukan demi menjamin kesehatan masyarakat.

”Emergency break dampaknya pasti ke mana-mana, mungkin yang paling terdampak ekonomi. Tapi kalau angkanya terus meningkat begini, sebaiknya di rem sedikit, sembari benahi kesehatan warga. Jangan sampai kita paksakan, tapi yang rugi kedua-duanya, angka korban meningkat dan ekonomi tak kunjung pulih,” jelasnya. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.