Tak Atasi Penyebaran COVID-19, Dewan Kritik Pemberlakuan Ganjil-Genap di Jakarta

indopos.co.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak, menilai pemberlakuan ganjil genap tidak relevan untuk memberantas penyebaran Covid-19. Menurutnya, ganjil genap lebih tepat untuk menanggulangi kemacetan. Sedangkan ia sanksi upaya serupa bisa digunakan untuk membatasi pergerakan masya rakat.

”Nanti orang akan menggunakan kendara an umum. Di kendar aan umum bisa menimbulkan penumpukan. Menurut saya kaitannya bukan ke situ, enggak relevan lah,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Menurutnya, sebaiknya Pemprov DKI memastikan pe negasan pene rapan protokol kesehatan di masyarakat, ketimbang memakai ganjil genap sebagai upaya penanggulangan pandemi. Ia menilai pengawasan di masyarakat merupakan unsur yang kurang diperhatikan jajaran Gubernur DKI Anies Baswedan. Khususnya di pemukiman dan perkampungan kecil.

Hal tersebut bisa dilihat dari minimnya sanksi yang benar-benar diterapkan aparat ketika masyarakat melanggar protokol kesehatan. Menurutnya kebijakan yang dibuat Pemprov DKI menjadi percuma jika tidak dibarengi ketegasan sanksi.

”Makanya saya pikir regulasi itu hanya pemanis. Buat gagah-gagahan saja. Tanpa kita berani melakukan penegakan aturan yang baik,” cetusnya.

Tutup SPBU Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan aturan soal ganjil genap untuk motor di masa PSBB transisi. Nasdem pun melempar satire soal perlunya SPBU ditutup untuk membatasi pergerakan warga Jakarta.

”Soal ganjil genap itu kurang ekstrem dari Pak Gubernur. Pertama yang harus dilakukan kalau tidak mau orang Jakarta bergerak hilir mudik tutup kantornya. SPBU ditutup, sekalian, nanggung-nanggung aja,” kata Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Wibi menyentil Anies untuk tak membuat kebijakan yang setengah hati. Jika ingin membatasi warga, kata Wibi, pembatasan harus dilakukan secara menyeluruh.

”Nasdem lebih mendorong kalau misalnya memang ingin Gubernur membatasi gerak dari masyarakat SPBU aja ditutup. Sekalian aja jadi orang nggak bisa gerak, nggak ada bensin,” tutur Wibi melanjutkan satire soal aturan ganjil genap untuk motor.

”Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mau bikin Jakarta tidak begerak ataupun pergerakan manusia berhenti ya bensinnya dihapuskan, dipending aja,” sambungnya.

Wibi menilai keputusan Anies itu telah menimbulkan polemik. Menurut Wibi, Pemprov DKI telah membuat keputusan yang sia-sia. ”Kalau ekstrem, ekstrem sekalian, jangan setengah-setengah, jadin ya timbul polemik. Keputusan yang setengah hati itu akan menghasilkan pekerjaan yang sia-sia,” ungkapnya.

Wibi juga mengomentari potensi lonjakan penumpang di angkutan umum jika ganjil genap motor diberlakukan. Dia kemudian menyarankan untuk menutup perkantoran.

”Kurang ekstrem, nanggung. Kalau tidak mau menumpuk (penumpang angk utan umum) kantor-kantor suruh tutup aja,” katanya.

Tak Efektif Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono turut menilai penerapan ganjil genap tak akan efektif untuk memangkas angka corona. Ia bahkan mengaku tak setuju sejak awal dengan ke  bijakan ganjil genap di tengah pandemi.

Ia mengatakan PSBB transisi seyogyanya dit erapkan untuk meningkatkan pergerakan ekonomi. Dan hal ini didukung dengan adanya pergerakan masyarakat. Jika hal tersebut dibatasi, ia khawatir akan berdampak pada roda perekonomian.

”Efek dari pandemi itu berimbas pada perekonomian. Pergerakan manusia itu kan tujuannya untuk meningkatkan pergerakan perekonomian salah satunya,” katanya.

Ia menduga pengetatan ganjil genap terhadap pengendara sepeda motor akan membuat masyarakat yang tetap harus bekerja mencari solusi lain. Menurutnya masyarakat akan tetap melakukan aktivitas di luar rumah dengan mencari jalan alternatif atau menggunakan transportasi umum.

Lebih lanjut, Mujiyono berpendapat sebenarnya pergerakan masyarakat tak perlu dibatasi untuk mengendalikan angka corona. Menurut pertimbangannya, kasus positif bisa dikendalikan asal masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini, ia menilai Pemprov DKI belum maksimal dalam mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Ia mengatakan sosialisasi tak bisa sekedar dilakukan di media sosial dan digital. Pemerintah, katanya, harus menggandeng organisasi masyarakat.

“Pernah nggak Pemprov kolaborasi dengan FBR (Forum Betawi Rempug)? Dengan Pemuda Pancasila? Mereka ada di Jakarta, jelas-jelas punya kekuatan, punya tenaga,” pungkasnya.

Sebelumnya penerapan ganjil genap untuk sepeda motor diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Penerapan ini berlaku selama masa PSBB transisi di 25 ruas jalan. Namun dikecualikan untuk taksi dan ojek online.

Berlaku untuk Motor Meskipun sudah tertuang dalam Pergub Nomor 80 tahun 2020, aturan ganjil-genap untuk motor belum diberlakukan saat ini. Hal itu ditegaskan oleh Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Motor belum,” ujar Syafrin, Jumat (21/8/2020).

Syafrin mengatakan aturan ganjil-genap saat ini masih berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih di 25 ruas jalan. Aturan ganjil-genap berlaku pada pagi hari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hari pukul 16.00-21.00 WIB.

”Sampai saat ini yang berlaku itu masih pola yang kemarin, jadi berlaku pada 25 ruas jalan, kemudian berlaku bagi roda empat atau lebih dengan 14 pengecualian, kemudian berlaku pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore,” katanya. (dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.