Alexa Metrics

Quo Vadis Sisdiknas?

Quo Vadis Sisdiknas?

Oleh: Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia)

indopos.co.id – Bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya ke-75 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk ukuran suatu bangsa. Pada usia tersebut semestinya bangsa Indonesia telah menghasilkan prestasi puncak buah pembangunan sejak awal kemerdekaannya sampai saat ini.

Sayangnya kondisi sesungguhnya justru masih tersisa sisi-sisi yang perlu direfleksikan dan direnungkan seluruh elemen bangsa. Salah satu yang krusial untuk direnungi ialah sektor pendidikan yang menjadi tumpuan utama sekaligus fondasi bagi perkembangan, kemajuan, kejayaan, dan harapan bangsa di masa depan.

Pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana termaktub dalam konsitusi Negara Republik Indonesia. Pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit telah merumuskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu tujuan nasional kita.

Untuk mengejawantahkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Hal ini secara imperatif termaktub dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan konstitusi tersebut menjadi ruh bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional saat ini, sudah berlaku selama hampir 17 tahun mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi dalam realitanya, dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan baik secara institusionalisasi, implementasi, maupun regulasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini sudah mengatur berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan berbagai upaya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi dengan regulasi lainnya, serta membutuhkan penyempurnaan dan revisi agar sesuai dengan perkembangan kekinian. UU Sisdiknas dinilai perlu segera direvisi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman serta belum mengatur berbagai perkembangan regulasi lainnya.

Kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, serta peraturan lainnya membuat UU Sisdiknas tidak lagi merupakan suatu sistem pendidikan yang terpadu.

Alih-alih menjadi sistem, kondisi ini seakan-akan menunjukkan bahwa pengaturan sistem pendidikan nasional terfragmentasi pada berbagai regulasi bahkan tereduksi oleh peraturan perundang-undang lainnya yang semestinya diatur dalam UU Sisdiknas. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa UU Sisdiknas yang berlaku saat ini, tidak dapat mengatur hal ikhwal pendidikan secara komprehensif. Padahal dari segi namanya saja ialah sistem pendidikan nasional. Artinya, berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan sejatinya diatur secara sistemik dan sistematis yang mencakup keseluruhan pengaturan tentang pendidikan nasional.

Inkonsistensi peristilahan pun masih ditemukan dalam UU Sisdiknas maupun dalam praktik di lapangan. Misalnya istilah pendidikan khusus masih belum konsisten digunakan dalam implementasinya. Begitu pun dengan inkonsistensi istilah LPTK dalam beberapa regulasi masih dinilai rancu.

Misalnya Pasal 1 Angka 14 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa LPTK bertugas untuk menyelenggarakan program pengadaan guru. Sementara dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Penjelasan Pasal 69 Huruf b UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengertian tenaga kependikan tidak termasuk guru.

Artinya, guru bukan sebagai tenaga kependidikan. Untuk itu, ke depan harus ada istilah lain bagi perguruan tinggi penghasil guru. Dalam konteks otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat inkonsistensi regulasi antara UU Sisdiknas dan UU Pemda yang mengatur mengenai desentralisasi pendidikan.

Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah kewenangan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi. Padahal, dalam pasal 50 Ayat (5) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Kondisi ini tentunya menunjukkan semangat desentralisasi pendidikan yang masih lemah.

Di samping berbagai problematika sistem pendidikan nasional di atas, Negara Indonesia pun masih belum memiliki grand design, road map atau blue print pendidikan dalam jangka panjang semisal 100 tahun yang menjadi acuan utama penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk itu, dalam rangka refleksi kemerdekaan Negara Indonesia, kita perlu merenungkan kondisi quo vadis pendidikan nasional bangsa Indonesia akan diarahkan ke mana? Dengan demikian, harus ada pengaturan ulang sistem pendidikan Indonesia yang lebih komprehensif, progresif, visioner, dan menggunakan model omnibus law, sehingga dapat mengubah masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. (*)



Berita Terkait


Apa Pendapatmu?