Alexa Metrics

Minta Dijadikan ASN, Pegawai KPPU Gugat ke MK

Minta Dijadikan ASN, Pegawai KPPU Gugat ke MK

Indopos.co.id -Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan gugatan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Mereka meminta ada perubahan status kepegawaian mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat kinerja pegawai dan lembaga.

Kuasa hukum pegawai KPPU Misbahudin Gasma mengatakan gugatan itu semata-mata ingin memperkuat lembaga KPPU dengan merubah status karyawan men jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam Pasal 34 ayat 1 Komisioner diangkat melalui Keputusan Presiden (Kepres), sementara Pasal 34 ayat 4 karyawan diangkat melalui Komisioner sehingga antara pasal ini bertentangan, lalu berdampak pada tidak terintegrasinya dengan sistem kelembagaan ASN,” kata Misbahudin saat dihubungi.

Selain itu, pegawai KPPU saat ini juga tidak berwenang dalam mengurusi anggaran. Sementara, PNS yang diperbantukan di KPPU dalam waktu dekat akan dipanggil kembali ke instansi pemerintah sebelumnya.

“PNS yang diperbantukan juga akan dipanggil ini akan terjadi kekosongan di sini (KPPU). Tak hanya itu adanya tuntutan status pegawai juga sebagai langkah untuk adanya kepastian hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas menilai KPPU telah memiliki kedudukan yang bahkan lebih kuat dari lembaga lain. Menurutnya, KPPU memiliki derajat konstitusional atau constitutional important meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.

“Tahun 2008 di mana KPPU memiliki independensi anggaran dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Maka penguatan ini dapat dilakukan beberapa alternatif yaitu selain melakukan revisi undang-unmelalui Mahkamah Konstitusi, maka langkah lainnya dapat ditempuh dengan mengajukan Judicial Review,” kata Sigit.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan perubahan status kepegawaian KPPU harus diselesaikan dulu dalam regulasi atau Undang-undang.

“Prinsipnya kita mendukung perubahan status kepegawaian KPPU tapi harus diclearkan terlebih dahulu tingkatan regulasinya (UU) seperti apa,” ujar Arwani.

Politisi PPP itu mengingatkan perubahan status menjadi ASN juga harus dilihat dari kebutuhan. Sebab, saat ini PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) yang sudah ada regulasinya hingga saat ini belum direalisasikan menjadi ASN.

“Pemerintah belum merealisasikan yang sudah diatur UU sampai sekarang belum direalisasikan misalnya itu P3K sudah dilakukan selekesi ratusan ribu lulus tapi hingga sekarang belum diurus. Regulasinya harus diselesaikan dulu dengan melihat kebutuhannya seperti apa,” tandasnya. (ant)



Apa Pendapatmu?