Alexa Metrics

Ganjil Genap untuk Motor, Tega Betul

Ganjil Genap untuk Motor, Tega Betul ilustrasi

indopos.co.id -Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendesak Pemprov DKI tidak memberlakukan aturan ganjil-genap bagi sepeda motor. Menurutnya, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan sepeda motor dalam beraktivitas sehari-hari.

”Kasihanlah masyarakat, karena kan yang pakai motor kelas menengah ke bawah,” ujar Lukman di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Lukman mengatakan aturan ganjil-genap untuk sepeda motor di Pergub Nomor 80 Tahun 2020 masih dalam tahap wacana. Menurutnya, apabila akan memberlakukan aturan ganjil-genap untuk roda dua, Pemprov DKI harus berdiskusi terlebih dahulu dengan DPRD DKI.

”Itu kan masih wacana ya. Ya tentu nanti kalau kami sih melihatnya kalau Pergub 80, tentu kita harus saling diskusi dulu antara legislatif dan eksekutif kalau soal motor. Karena itu kan kepentingan umat banyak juga,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan ketentuan baru pengendalian moda transportasi saat PSBB transisi di Ibu Kota. Mobil dan sepeda motor pribadi dikenai sistem ganjil-genap.

Hal tersebut diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 80/2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Dalam pasal 7 disebutkan pengendalian moda transportasi ini dilaksanakan sesuai dengan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Kendaraan yang masuk dalam pengendalian ini antara lain:

Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) dan di ruang milik jalan (on street).

Dalam pasal 8 disebutkan bahwa dengan adanya ketentuan ini maka kendaraan baik motor maupun mobil yang memiliki nomor genap tak bisa melewati jalan saat tanggal ganjil dan sebaliknya. Pasal 8 (1) Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan roda dua dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap.

Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan roda dua dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan c. Nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan roda dua.

Tidak Efektif

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz, menilai kebijakan gage sepeda motor belum efektif. ”Menurut saya risiko penularan lebih besar di kendaraan umum. Lalu, untuk warga yang kelas menengah ke bawah memprotes sebab pastinya memilih berkendara dengan moda motor. Apalagi jaraknya dekat karena waktunya lebih cepat. Namun, kalau menggunakan moda transportasi umum pasti biaya ongkosnya lebih mahal jadi tidak efektif serta efisien,” kata Aziz, Sabtu (22/8/2020).

Abdul Aziz mengatakan, kebijakan yang bisa menerapkan sistem pekerja dan menekan angka Covid-19 seharusnya menjadi tugas Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) dan Dinas Kesehatan. Aziz mengaku khawatir jika peraturan gage untuk sepeda motor tidak disinergikan.

”Kalau membuat kebijakan tanpa menggandeng instansi lain pasti kurang efektif. Karena hanya berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum seperti kebijakan sebelumnya,” kata Aziz.

Bisa Bermasalah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menolak penerapan ganjil genap diberlakukan di seluruh ruas jalan Jakarta. Penolakan ini menyusul adanya rencana Dinas Perhubungan DKI memberlakukan kebijakan ganjil genap di seluruh ruas jalan.

Politikus Gerindra itu menilai penerapan ganjil genap cukup diberlakukan di ruas-ruas protokol saja. Dia juga mengingatkan agar Dishub terlebih dahulu melakukan sosialisasi jika menerapkan kebijakan baru.

”Saya kira mesti ada sosialisasi dulu jalan apa saja. Masa jalan kelas III mau diganjil genapkan enggak mungkin. Bisa masalah nanti,” ujar Taufik. Lagi pula, menurut Taufik jika tujuan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat di Jakarta, kebijakan itu sudah lebih dulu diberlakukan. Sehingga, penilaiannya, alasan tersebut tidak cukup tepat untuk menekan pergerakan di ibu kota.

Taufik menambahkan jika ganjil genap berlaku di seluruh ruas Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI wajib menyediakan armada tambahan angkutan umum sebagai antisipasi jika masyarakat memiliki kebutuhan mendesak yang mngharuskan beraktivitas di luar rumah.

”Saya kira begini bahwa ganjil genap untuk menekan pergerakan warga bisa jadi. Kemudian apa yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap orang yang enggak naik mobil tapi punya kepentingan kan mesti naik angkutan umum,” tuturnya.

Tutup SPBU

Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan aturan soal ganjil genap untuk motor di masa PSBB transisi. Nasdem pun melempar satire soal perlunya SPBU ditutup untuk membatasi pergerakan warga Jakarta.

”Soal ganjil genap itu kurang ekstrem dari Pak Gubernur. Pertama yang harus dilakukan kalau tidak mau orang Jakarta bergerak hilir mudik tutup kantornya. SPBU ditutup, sekalian, nanggung-nanggung aja,” kata ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino.

Wibi menyentil Anies untuk tak membuat kebijakan yang setengah hati. Jika ingin membatasi warga, kata Wibi, pembatasan harus dilakukan secara menyeluruh. ”Nasdem lebih mendorong kalau misalnya memang ingin Gubernur membatasi gerak dari masyarakat SPBU aja tutup. Sekalian aja jadi orang nggak bisa gerak, nggak ada bensin,” tutur Wibi yang mengkritik aturan ganjil genap untuk motor.

”Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mau bikin Jakarta tidak begerak ataupun pergerakan manusia berhenti ya bensinnya dihapuskan, dipending aja,” ujarnya. Wibi menilai keputusan Anies itu telah menimbulkan polemik. Menurut Wibi, Pemprov DKI telah membuat keputusan yang sia-sia.

”Kalau ekstrem, ekstrem sekalian, jangan setengah-setengah, jadinya timbul polemik. Keputusan yang setengah hati itu akan menghasilkan pekerjaan yang sia-sia,” ungkapnya. Wibi juga mengomentari potensi lonjakan penumpang di angkutan umum jika ganjil genap motor diberlakukan. Dia kemudian menyarankan untuk menutup perkantoran.

”Kurang ekstrem, nanggung. Kalau tidak mau menumpuk (penumpang angkutan umum) kantor-kantor suruh tutup aja,” katanya. (dni)



Apa Pendapatmu?