Alexa Metrics

Bosowa Gugat OJK ke PN Jakarta Pusat

Bosowa Gugat OJK ke PN Jakarta Pusat Ilustrasi logo OJK.foto: antara

indopos.co.id – Bosowa Corporation melayangkan gugatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait akuisisi Kookmin Bank terhadap saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2020.

“Kami sudah menunjuk pengacara dan melayangkan gugatan ke pengadilan negeri di Jakarta Pusat. Kita gugat perbuatan melawan hukum. Hak keperdataan yang kami rasa telah dilanggar oleh OJK,” kata Rudyantho, Direktur Utama, PT Bosowa Corporindo, di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Rudyantho menjelaskan alasan awalnya hingga Bosowa melakukan gugatan ketika Bosowa Corporindo saat masuk di Bukopin mulai membeli saham, yang pada saat itu Rp1.000 per lembar saham, kemudian mengalami penurunan hingga terakhir ditawar investor hanya Rp180 perak per lembar saham.

“Siapa yang disalahkan dalam kondisi seperti ini. Kenapa saat ini justru pemegang saham yang menanggung masalah tanpa pernah mengurai sebenarnya apa persoalan pokok dalam masalah ini,” katanya.

Rudyantho menyebut bahwa persoalan itu tentu ada di menagemen. Dan, managemen ini siapa mitranya atau siapa diatasnya, tentunya OJK.

“Fungsi pengawasan itu dimana pada saat managemen melakukan kesalahan. Kan pemegang saham tidak mempunyai kapasitas selain menerima laporan,” katanya.

Ironisnya, lanjut Rudyantho, bukannya OJK sebagai pengawas memberikan solusi yang baik, namun justru dalam kondisi seperti ini, OJK justru tampil memberikan pressure yang sangat mengecewakan. Yang, pada gilirannya yakni pelanggaran terhadap aturan yang ada.

“Makanya kami keberatan. Kita diberikan surat perintah melakukan tindakan. Kami tanyakan surat perintah mana? Namun yang ada justru adalah surat perintah yang kami harus melanggar UU. Itu kesalahan fatal,” katanya.

Nah, dengan alasan itulah kata Rudyantho, Bosowa melayangkan gugatan karena beradasarkan surat perintah yang dikeluarkan OJK, merugikan pemegang saham.

“Makanya kita gugat surat perintah itu yang merugikan kita. Contohnya, kita diminta OJK untuk memberikan kuasa kepada tim asistensi untuk melakukan, untuk mewakili kita di RUPS. Sementara RUPS itu sudah kita tahu bahwa itu akan mengangkaki hak-hak kita di Bukopin,” katanya.

Selain lanjut Rudiyantho, sebagai managemen, Bosowa harus bertanggungjawab kepada pemegang saham, karena otomatis dengan pemberian kuasa ini, hak pemegang saham akan terdelusi. Kalau hak pemegang saham terdelusi, maka managemen menanggung resikonya dan hak pememgang saham diatur dalam UU perseroan yang harus memberikan persetujuan terhadap managemen, untuk melakukan tindakan.

“Dan itu tidak bisa dilakukan karena hak pemegang saham Bosowa Corporindo itu melekat dan diatur dalam UU perseroan bahwa jangankan melepaskan sahamnya, menjaminkan saja itu sesuatu yang harus minta persetujuan pemegang saham,” katanya.
Untuk itu kata Rudyantho, pemegang saham sadar bahwa jika memberikan persetujuan ini, maka resiko yang akan ditanggung adalah hilangnya hak-hak kebendaan terhadap saham.

“Kemudian surat perintah meminta agar Bosowa segera menandatangani Letter of Undertaking (LoU) atau surat pengikatan dengan KB Kookmin dengan syaratnya ditentukan oleh kookmin. Syarat itu sudah ada didalam. Nah, mana mungkin OJK selaku pegawas memberikan persetujuan. Ini pelanggaran juga sebagai netralitas pengawas dan syarat lain yang melekat sebagai otoritas yang tidak boleh mencampuri hal-hal bersifat komersil,” katanya.

Rudyantho mengungkapkan, ada sejumlah alasan-alasan sehingga melayangkan gugatan tersebut, setelah mempertimbangkan keputusan-keputusan OJK melalui surat-menyurat yang selama ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

“Jadi intinya gugatan kita adalah keberatan terhadap tindakan OJK yang memaksakan kita untuk melakukan suatu tindakan yang di mana hak kita dilindungi dalam UU. Itu garis besar dari gugatan yang kami layangkan. Kita ini terzlolimi dengan kondisi yang kita tidak tahu. Apalah jadinya jika perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia diperlakukan seperti ini. Kita tidak tahu siapa dibalik semua ini,” katanya.

Rudyantho menyebut sejumlah potensi penyalahgunaan wewenang itu dengan dibuktikan melalui surat surat OJK bernomor SR-28/D.03/2020 tertanggal 9 Juli 2020 dengan ketiga surat sebelumnya, yaitu surat SR-17/D.03/2020 tertanggal 10 Juni, surat nomor SR-9/PB.3/2020 tertanggal 11 Juni, dan surat bernomor SR-19/D.03/2020 tertanggal 16 Juni 2020. (yay)



Apa Pendapatmu?