Alexa Metrics

Jumlah Kasus COVID-19 Meningkat, Denda Dianggap Angin Lalu

Jumlah Kasus COVID-19 Meningkat, Denda Dianggap Angin Lalu

indopos.co.id – Masyarakat setengah hati menerapkan protokol kesehatan Coronavirus Disease (Covid-19). Sejak Pandemi Covid-19 merebak, tingkat kepatuhan warga sangat rendah. Parahnya, tidak sedikit kalangan percaya kasus itu konspirasi elite global. 

Berbekal info tidak sepenuhnya bisa dibuktikan itu, sekelompok warga memilih tidak peduli. Mengabaikan anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Abai untuk menjaga jarak sosial (social distancing), mencuci tangan dengan air mengalir, memakai hand sanitizer, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak pisik (physical distancing). 

Tidak hanya itu, sejumlah daerah mengawal protokol kesehatan Covid-19 melalui peraturan daerah (perda) lengkap dengan sanksi. Pelanggar aturan itu, diganjar kerja sosial, push up, hingga denda Rp250 ribu. Untuk menegakkan disiplin itu, sejumlah aparat diturunkan ke tempat-tempat keramaian. 

Pada era normal baru, penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 longgar. Masyarakat disarankan untuk berdamai dengan virus asal Wuhan, Hubei, Tiongkok tersebut. Namun, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Praktiknya, tidak sedikit masyarakat mengabaikan dengan beragam dalih. Hasilnya, bisa ditebak, jumlah kasus positif menanjak signifikan.   

Di Aceh, dalam tempo tiga hari kasus Covid-19 meningkat drastis. Setelah bertambah 45 kasus sehari, disusul tambahan 75 kasus, lalu Jumat (31/7) bertambah 103 kasus.

”Pemerintah Aceh masih lalai menanggulangi Covid-19. Begitu juga dengan warga masih abai terhadap penerapan protokol kesehatan,” tutur Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman.

Nasrul meminta pemerintah dan masyarakat tidak bersikap lalai dan abai. Sudah dua bulan, warga dan pemerintah merasa jumawa dan pongah terhadap Covid-19. Saat ini, harus bergandengan tangan membangun sikap awas terhadap wabah Covid-19.

Lonjakan kasus Covid-19 itu menjadi cerminan strategi edukasi Virus Corona begitu lemah.

Pemerintah Aceh tidak perlu malu dan ragu melibatkan sebanyak mungkin para pihak upaya edukasi warga tentang Covid-19. ”Aceh berkarakter Islami, kerja edukasi Covid-19 akan sangat membantu kalau melibatkan ulama dan dai. Bergerak bersama sejumlah kampus negeri dan swasta seluruh Aceh,” sarannya.

Masalahan utama edukasi protokol kesehatan Covid-19 minim dan belum efektif. Infrastruktur penanganan pencegahan Covid-19 belum maksimal. Wilayah perbatasan, dan isolasi mandiri belum mampu dijaga dengan teliti.

Tindakan tegas diambil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie. Irianto menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) menyusul Inpres Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. ”Sesuai Inpres pelanggar, dikenai denda Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Kalau tingkat pelanggaran berat, dapat dipidana,” ucap Irianto.

Masyarakat diharap tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Selain Pergub, peraturdan daerah (Perda) segera menyusul. Itu penting supaya penerapan sanksi memiliki kekuatan hukum. (ant)



Apa Pendapatmu?