Alexa Metrics

Produk UMKM Wajib Bersertifikasi

Produk UMKM Wajib Bersertifikasi Kuliner bisa digarap menjadi salah satu bagian dari wisata halal di Indonesia. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menegaskan, interaksi perekonomian dunia memang sedang memaksa sektor ekonomi untuk siap dalam kompetisi global, termasuk UMKM.

‘’UMKM adalah sektor industri yang paling terdampak pandemi ini, padahal jumlahnya menurut data sekitar 63 jutaan. Dengan kontribusi ekonomi dan serapan tenaga kerja yang sangat besar,’’ ucapnya.

Dia juga menambahkan, industri halal saat ini telah menjadi standar yang dibutuhkan masyarakat internasional. Di WTO (World Trade Organization), halal diangap sebagai bukan barrier dalam kerja sama internasional.

”Tapi justru merupakan bentuk perlindungan konsumen sesuai landasan konstitusi kita, Undangundang Dasar 1945,’’ tegasnya.

Salah satu UMKM yang sadar pentingnya produk halal yakni CV Malika Khatulistiwa Dayana Abadi (MKDA). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan penghargaan sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada ) pada pelaku usaha asal Kota Bogor itu karena telah menerapkan SJH dengan baik dalam proses bisnisnya.

Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan mengatakan, apapun lembaganya dan perusahaannya semua pasti mendapat penghargaan BPOM dan itu yang disebut sertifikat halal. Namun, untuk memperolehnya dibutuhkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

‘’Karena menerapkan standar SOP sesuai kategori LPOM MUI, kami berikan nilai itu A, B dan C. Ini nilai A apresiasi tinggi, kalau B keluar sertifikat dan C belum bisa keluar sertifikat halal. Kalau bisa dipertahankan berturut-turut selama tiga kali, nanti ada sertifikat SJH ini. Artinya perusahaan ini betul-betul tidak ada yang bisa dicurigai. Produk ini menerapkan halal baik manajemen, sistem maupun keseluruhannya juga tidak mungkin terkontaminasi barang yang tidak halal,” bebernya.

Dia menjelaskan, pihak manapun yang ingin mendapatkan SJH harus siap diaudit dengan mendaftarkan diri. Untuk mendaftarkan itu bisa secara online. Sementara itu, Direktur Operasional CV MKDA Sushane Sarita mengatakan, pencapaian perusahaan yang didirikan 2016 ini tak lantas membuatnya puas. Justru, dengan SJH yang dimiliki ini pihaknya harus konsisten dalam menjalankan bidang usaha tersebut.

”Senang pasti lah, tetapi kalau dikatakan puas tidak juga, sebaliknya justru ini adalah tantangan bahwa kami harus lebih konsisten lagi. Mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi sampai dengan pengantaran produk ke konsumen harus terjaminan kehalalannya. Bagi kami, penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Kami berharap dapat menjadi inspirasi bagi UMKMUMKM lainnya untuk mengajukan sertifikasi Halal serta bersama-sama memperkuat pasar halal di Indonesia,’’ tuntasnya.

Staf Ahli Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso berpandangan, sertifikasi dan standardisasi produk menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar produk mampu berkompetisi era globalisasi.

‘’Sertifikasi dan standardisasi produk sangat diperlukan agar kita mampu berkompetisi secara global. Sertifikasi halal adalah salah satunya,’’ ulasnya.

Dia menambahkan, selain sebagai wujud pelaksanaan amanat UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), ada sejumlah keuntungan strategis ketika suatu produk telah bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal itu juga memberikan sebuah nilai tambah bagi produk tersebut.

”Dengan jaminan produk halal, tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk juga dapat terwujud,’’ tuturnya.

Dia mengaku pikahnya sedang bersinergi untuk mengupayakan penguatan halal value chain. Di dalamnya ada sertifikasi halal produk untuk meningkatkan daya saing produk kita. Sugeng mengatakan Kemenko Marvest mengkoordinasikan tujuh kementerian, di antaranya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan subsektornya seperti kuliner, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu agenda penting.

Selain sebagai nilai tambah, lanjut Sugeng, sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan, akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. (dew)



Apa Pendapatmu?