Alexa Metrics

Tangguk Rezeki selama Penerapan PSBB

Tangguk Rezeki selama Penerapan PSBB Sejumlah ladies yang bekerja di Karaoke eksekutif Ven esia BSD saat menunggu diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (20/8) lalu. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah (pemda) menjadi senjata ampuh pengelola tempat hiburan malam (THM) meraup untung di tengah Pandemi COVID-19. Itulah yang terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru-baru ini.

Di mana salah satu tempat karaoke di kota itu digerebek Mabes Polri lantaran beroperasi menyediakan jasa esek-esek bagi pelanggannya saat wabah virus corona tengah merebak.

Anggota DPRD Tangsel, Ahmad Syawqi mengatakan, berani beroperasi Karoke Executive Venesia BSD karena lemah pengawasan dan pencegahan tempat hiburan oleh Pemkot Tangsel. Padahal, tugas dan fungsi instansi daerah ini untuk melalukan kegiatan itu harus dilakukan.

”Jika sampai polisi melakukan penggerebekan, ini menunjukkan ada yang salah dengan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Kok bisa pemkot kecolongan dengan tempat hiburan yang beroperasi dan menyediakan jasa PSK di wilayah mereka,” katanya, Minggu (23/8).

Menurut dia juga, Pemkot Tangsel seharusnya melakukan pengawasan yang ketat di tempat hiburan malam karena berpotensi terjadi pelanggaran penularan COVID-19. Apalagi, Kota Tangsel merupakan zona merah penularan virus asal Tiongkok tersebut.

Dijelaskan Syawqi, ada dua indikator dugaan lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan dari Satpol PP Tangsel. Yakni, tidak melakukan operasi tempat hiburan, dan dugaan adanya main mata antara petugas penegak perda dengan pengelola tempat hiburan.

Sehingga hal itu pula yang membuat larangan untuk beroperasi tidak diindahkan. ”Sebab tempat hiburan malam menjadi tempat yang berpotensi dan rentan terjadi tindakan pidana. Bisa saja ada perdagangan orang, narkotika dan yang lain. Kalau tidak ada oknum bermain, mana mungkin pengelola berani beroperasi,” papar juga Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel ini.

Tak sampai di sana, lanjut Syawqi, DPRD kerap kali mengingatkan instansi Pemkot Tangsel untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan mengenai pelanggaran aturan daerah.

Namun, kata dia, hal tersebut tidak pernah dievaluasi oleh seluruh pejabat dinas di sana.

Dengan adanya kasus tersebut, dirinya berharap Pemkot Tangsel sadar akan kesalahan pengawasannya. Seperti diketahui Bareskrim Mabes Polri menggerebek Karaoke Eksekutif Venesia BSD yang berlokasi di Kecamatan Serpong, Rabu (19/8) malam, lalu. Di lokasi itu polisi menemukan 47 wanita berpakaian seksi sedang menunggu para pelangannya.

Selain itu polisi pun menyita sejumlah barang bukti dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diantaranya kuitansi 2 bundel, voucher ladies 1 bundel, dan uang bookingan Rp730 juta sejak 1 Agustus 2020, 3 unit mesin EDC, 12 kotak alat kontrasepsi merk Durex, 1 bundel formulir penerimaan ladies.

Turut disita satu bundel absensi ladies, komputer 3 unit, mesin penghitung uang, printer hingga 14 Baju Kimono Jepang sebagai kostum pekerja. Dalam operasinya, bisnis karaoke itu mematok tarif Rp1,1 juta sampai Rp1,3 juta/voucher untuk pelanggan yang ingin berhubungan badan kepada perempuan yang disediakan.

Polisi pun menangkap 13 orang di lokasi itu, yakni 7 muncikari, 3 petugas kasir, 1 supervisor, 1 orang manager operasional, dan 1 orang general manager. Para pengelola dan ladies karaoke itu kini tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri.
Sementara itu, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Satpol PP Tangsel Muksin Al Fachry mengklaim jika pihaknya telah melakukan razia serta pengawasan seluruh rempat hiburan di wilayah Serpong sebelum Bareskrim Polri melakukan penggerebekan.

Akan tetapi upaya razia Karaoke Eksekutif Venesia BSD tidak membuahkan hasil. Alasannya, karena jajarannya kesulitan akses masuk ruangan.

”Sudah dua kali dirazia, tapi kami mau masuk susah. Aksesnya kan pake kartu. Hanya memantau dari depan dan karena tidak ada tanu kami pindah mengawasi tempat lain. Inilah kendala yang kami hadapi saat melakukan pengawasan ini,” terangnya.
Disinggung soal lemahnya pengawasan dan dugaan adanya oknum Satpol PP bermain mata dengan pengelola tempat hiburan agar tidak dirazia, Muksin membantahnya.

Kata dia, justru Satpol PP Tangsel terus melakukan giat pengawasan tempat hiburan di tengah masa penerapan sosial berskala besar (PSBB). Bahkan, beberapa tempat hiburan yang tidak mengikuti aturan disegel oleh jajarannya.

Sekretaris MUI: Belum Pernah Ada THM Melanggar Ditutup

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangsel Abdul Rojak mengatakan jika pihaknya telah berulangkali meminta Pemkot Tangsel menindak tempat hiburan malam (THM) yang melanggar aturan. Apalagi, di tengah Pandemi COVID-19.

Apalagi terbukti pengelola tempat hiburan itu menyediakan pemuas syahwat untuk pelanggannya di kota bermoto Cerdas, Modern dan Religius tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini permintaan itu belum dilaksanakan.

”Belum ada karaoke yang melanggar aturan ditutup permanen selama ini. Sampai akhirnya yang melakukan penggerebekan polisi dari Mabes Polri. Sudah sering kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar ditindak, karena ini akan mencoreng moto kota. Tegakkan aturan dan jangan kompromi, mau itu pengelola atau juga keterlibatan petugas, segera ditindak,” tuturnya. (cok)



Apa Pendapatmu?