Alexa Metrics

Komisi A Kritik Pemprov DKI soal Pelaksanaan Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan

Komisi A Kritik Pemprov DKI soal Pelaksanaan Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Kawasan Juanda, Jakarta, belum lama ini.

indopos.co.id -Komisi A DPRD DKI Jakarta mengkritik pelaksanaan Pergub 79 Tahun 2020 yang mengatur sanksi denda progresif bagi pelanggar PSBB masa transisi. Sedangkan pelaksanaan denda progresif menunggu peluncuran aplikasi JakAPD, padahal pergub telah disahkan.

”Pergub udah keluar tapi sistem penerapan yang belum ya. Lain kali, kalau memutuskan sesuatu, teknisnya dimatengin lah, kan ada TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan),” ucap Ketua Komisi A, Mujiyono, saat dihubungi, Sabtu (22/8/2020).

Menurut Mujiyono, seharusnya, sistem yang digunakan merupakan sistem yang sederhana. Tinggal membuat sistem berdasarkan data pelanggar. ”Dasarnya, kan ada form denda, isinya nomor KTP, dari NIK kan bisa terdeteksi yang bersangkutan pernah melanggar atau tidak. Memang perlu waktu ngecek, tapi kan bisa ketahuan berdasarkan NIK.

”Itu bukan sesuatu yang pelik. manual pun sebenarnya bisa dilakukan. Kalau data masih ratusan ribu nggak susah,” ucap politikus Partai Demokrat tersebut. Bagi Mujiyono, sistem berbasis data memang bisa mempermudah pendataan dan pengecekan. Selain itu, memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

”Sebenarnya bisa untuk akurat data sistem buat efektif dan akurasi data. Kalau pakai sistem kan lebih cepat, kalau tidak kan mengandalkan menggunakan manual,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 itu diatur mengenai denda progresif untuk perorangan dan perusahaan. Bagi pelanggar perorangan akan dikenai denda kelipatan Rp 250 ribu apabila melakukan pelanggaran berulang. Denda progresif tersebut bisa dijatuhkan kepada warga hingga Rp 1 juta apabila terus melanggar berulang tiga kali.

Untuk perusahaan, akan diberi denda kelipatan Rp 25 juta apabila melakukan pengulangan melanggar protokol kesehatan. Denda untuk perusahaan disebut bisa mencapai Rp 150 juta apabila melakukan pengulangan pelanggaran hingga tiga kali.

Patut Diterapkan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sepakat dengan pemprov terkait dengan rencana sanksi progresif ini. Menurut dia, sanksi yang lebih tegas patut diterapkan Pemerintah Provinsi DKI di tengah lonjakan kasus baru Covid-19 di Ibu Kota.

”Saya setuju ya karena memang ini harus ada punishment,” ujar Taufik. Politikus Gerindra itu mengatakan, jika payung hukum untuk sanksi progresif telah dibentuk dan diterbitkan, jajaran dinas terkait tidak boleh kendur dalam pengawasan protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Taufik optimistis, sanksi progresif sekaligus pengawasan yang terus ditingkatkan, akan menimbulkan jera bagi pelanggar protokol kesehatan PSBB transisi. Sebab, saat ini banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.

Dia pun sering melihat sendiri pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran yang sering ditemui adalah tidak memakai masker saat berada di kerumunan dan tidak menjaga jarak. Taufik menuturkan pelanggaran protokol kesehatan sering ditemui di pasar.

”Iya harus diberlakukan (sanksi berkali lipat) kemudian pengawasan harus lebih ketat lagi terutama di pasar-pasar atau di kantor,” tutur Taufik.

Tunggu Aplikasi

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pergub tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, yakni 19 Agustus 2020. Meski demikian, denda progresif saat ini belum bisa diterapkan karena Pemprov DKI masih membuat aplikasi sistem informasi untuk mencatat para pelanggar.

”Iya, perlu kita sosialisasikan dulu kepada masyarakat bahwa pergub ini kan sudah dikeluarkan. Sejak dikeluarkan, pergub ini sudah berlaku. Namun, untuk pengenaan sanksi denda progresif, kita siapkan dulu sistem aplikasi yang sedang dibuat,” ujar Arifin.

Arifin mengatakan skema sanksi tersebut masih dikaji. Namun, berkaca pada pelaksanaan selama ini, tidak menutup kemungkinan usulan ini diterapkan dalam aturan baru nanti. ”Iya itu semua kalau masalah (sanksi sosial) hukum seharian segala macam bisa diatur di putusan yang lain enggak perlu Pergub. Tapi kalau yang namanya nilai uang (sanksi denda) baru ada di Pergub,” ujar Arifin.

Dia menambahkan, penerapan sanksi progresif tidak serta merta diterapkan kepada seluruh pelanggar PSBB transisi. Sanksi progresif akan dikenakan bagi pelanggar yang berulang kali kedapatan melanggar aturan dan protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Untuk memastikan apakah pelanggar tersebut wajib dikenakan sanksi progresif, Arifin mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses sistem aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. ”Di dalam Pergub itu tidak menyebutkan jamnya (untuk sanksi sosial) selama ini kan dia bekerja satu sampai dua jam, kalau nanti sistem aplikasi sudah dibuat, orang yg kedapatan mengulangi lagi dari kesalahan dia, bisa dua kali lipat dari yang awal. Bisa jadi setengah hari dia suruh kerja,” jelas Arfin.

Dia berharap Diskominfotik segera menyelesaikan sistem mengenai sanksi pelanggar PSBB transisi untuk memudahkan penerapan sanksi progresif. ”Kalau bisa, lebih cepat bisa lebih baik,” tutur Arfin. (dni)



Apa Pendapatmu?