Alexa Metrics

Lagu Lama Kekeringan

Lagu Lama Kekeringan Seorang anak bermain di lahan sawah yang kering di Cibiru Hilir, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (6/8/2020). BMKG mengindikasi potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Indonesia hingga dua dasarian ke depan dengan status waspada hingga awas. (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi/NZ)

indopos.co.id – Kekeringan ibarat lagu lama yang terus diputar. Jika memasuki musim kemarau seperti saat ini, kekeringan selalu menjajah Indonesia. Kita masih belum benar-benar merdeka, meski usia kemerdekaan sudah 75 tahun.

Saat ini kekeringan melanda di sejumlah daerah. Masyarakat mengalami krisis air, meski sekarang Indonesia mengalami kemarau basah. Kemarau tapi sesekali masih diguyur hujan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan beberapa wilayah di Jawa Timur bahkan sudah mengalami kekeringan ekstrem. Lebih dari 60 hari berturut-turut tidak hujan. Kasi Data dan Informasi BMKG Juanda, Teguh Tri Susanto di Sidoarjo, mengatakan berdasarkan pantauan pos hujan yang diterima dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada empat Kabupaten di Jawa Timur yang mengalami kekeringan ekstrem.

’’Ada beberapa daerah yang sudah lebih dari 60 hari berturut-turut tidak mengalami hujan atau masuk dalam kriteria kekeringan ekstrem seperti di Kabupaten Bangkalan, Bondowoso, Pamekasan, dan Sampang,’’ katanya akhir pekan lalu.

Selain wilayah tersebut juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu diwaspadai akan mengalami kekeringan ekstrem karena sudah tidak mengalami hujan selama 31 sampai dengan 60 hari berturut-turut. ’’Perlu diwaspadai untuk sebagian kabupaten yang sudah 31-60 hari berturut-turut tidak mengalami hujan atau masuk dalam kriteria sangat panjang. Seperti di Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo dan Trenggalek,’’ katanya.

Namun demikian, kata dia, sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur secara umum mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kriteria pendek dan sangat pendek. Hal itu terjadi pada distribusi hujan dasarian II Agustus 2020. Sedangkan curah hujan dasarian III Agustus 2020 Provinsi Jawa Timur (deterministik) pada umumnya diprakirakan berkisar kurang dari 50 mm dengan peluang (probabilistik) lebih dari 90 persen.

Tidak hanya di Jawa Timur. Sulawesi Tenggara juga mengalami hari tanpa hujan mulai kategori menengah hingga sangat panjang. Forecaster on Duty BMKG UPT Stasiun Klimatologi Konawe Selatan Adlian Afa Annie menyebut beberapa wilayah mengalami hari tanpa hujan kategori menengah, panjang, dan sangat panjang, yakni di sebagian wilayah Bombana, Muna, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

’’Monitoring hari tanpa hujan Sulawesi Tenggara update 20 Agustus 2020 menunjukkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara mengalami hari tanpa Hlhujan kategori sangat pendek atau 1-5 hari kering,’’ kata Adlian.

Secara umum, kata Adlian, wilayah Sulawesi Tenggara pada pertengahan Agustus 2020 mengalami curah hujan kategori rendah (0-50 mm/dasarian.
Kecuali sebagian wilayah Konawe, Kolaka, dan Konawe Selatan mengalami curah hujan kategori menengah, yaitu 51-100 mm/dasarian

’’Seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan terus waspada terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan/lahan yang mungkin terjadi selama musim kemarau. Pastikan update informasi cuaca/iklim melalui sumber tepercaya di akun-akun resmi BMKG,’’ katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima laporan prakiraan puncak musim kemarau tahun ini di wilayah tersebut dari BMKG yang diprediksi pada September mendatang.

Namun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bogor Joko Pitoyo di Cibinong menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini tak separah tahun lalu. Tahun ini Kabupaten Bogor dihadapkan dengan kemarau basah atau kemarau yang masih diselingi hujan.

’’Kemarau tahun lalu data kami menunjukkan musim kemarau relatif panjang sehingga dari 40 kecamatan, 28 kecamatan dan 200 lebih desa mengalami kekeringan. Alhamdulillah sampai bulan Agustus ini kemarau yang kita prediksi lebih panjang ternyata masuk ke bulan basah,’’ tuturnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Yani Hassan mencatat bahwa Kecamatan Jasinga sebagai wilayah paling terdampak kemarau tahun ini. Dia menyebutkan hingga 12 Agustus 2020 sedikitnya sudah ada enam kecamatan yang mengajukan permohonan bantuan air bersih karena kekeringan, yaitu Jasinga, Cariu, Citereup, Ciampea, Tenjo, dan Cigudeg.

’’Upaya-upaya yang dilakukan tidak melulu hanya merespons ketika ada bencana kita kirim air, kita juga mengupayakan membuat embung atau sumber-sumber air di daerah yang langganan kekeringan,’’ tuturnya

Bijak Gunakan Air

Sementara itu, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengajak warga bijak menggunakan air selama musim kemarau mengingat pasokan air bersih bisa menurun drastis kalau kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. BMKG menyebut wilayah Banjarnegara memasuki puncak musim kemarau pada awal Agustus.

’’Puncak musim kemarau telah tiba, maka kami kembali mengajak masyarakat bijak menggunakan air sebagai salah satu upaya mengantisipasi kekeringan,’’ katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis lalu (20/8).

Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara Setyoajie Prayoedhie meminta warga mewaspadai potensi krisis air bersih dan kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. ’’Waspadai dampak kekeringan terutama di wilayah rawan terjadi krisis air bersih,’’ katanya.

’’Sebagian wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau. Untuk itu waspadai kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta ketersediaan air bersih,’’ dia menambahkan.

Sumber Air Menurun

Di tempat terpisah, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur menyebutkan debit sumber air di Camplong dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Camplong Kabupaten Kupang semakin menurun sebagai dampak musim kemarau.

’’Bencana kekeringan yang selalu menimpa daerah ini berdampak pada menurunnya debit air di mata air Camplong,’’ kata Kepala BBKSDA NTT Timbul Batubara ketika dihubungi di Kupang, Senin (24/8) terkait berkurangnya air pada sumber mata air Oenaek Camplong.

Penurunan volume sumber mata air Oenaek di Camplong sudah berlangsung selama lima tahun terakhir saat daerah itu dilanda kekeringan. Mata air Oenaek di kawasan wisata alam Camplong memiliki kapasitas 5 lt/dtk dengan kapasitas produksi sebesar 4 lt/dtk.
Pada musim kemarau kapasitas produksi pada sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Camplong itu menurun menjadi 3 lt/dtk.

Menurut Timbul Batubara, BKSDA NTT terus berupaya menjaga ekosistem di kawasan wisata alam Camplong dengan melakukan penghijauan berupa penanaman pohon, sehingga debit air terus terjaga.

’’Kami berharap masyarakat Camplong juga ikut membantu pemerintah dengan menjaga ekosistem di sekitar kawasan itu sehingga menjadi kawasan yang indah bersih dan tidak membakar lahan di sekitar itu demi menjaga kelestarian alam,’’ tegas Timbul Batubara.

Belum Merdeka Bencana

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana mengatakan, sampai saat ini masyarakat di Tanah Air belum merasakan kemerdekaan dari bencana, termasuk kekeringan.

’’Tentu ini yang sangat memprihatinkan. Kita semua belum merdeka atau terbebas dari musibah ini. Bencana ini terjadi karena ulah manusia sendiri dan tidak dapat diselesaikan pemerintah,’’ katanya kepada INDOPOS, Senin (03/08).

Wahyu menjelaskan, penyebab musibah ini karena adanya kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan iklim yang dilakukan manusia. Tidak hanya kekeringan. Namun juga banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, El Nino, El Nina, angin puting beliung, angin fohn, gelombang dingin, dan gelombang panas. Bahkan bencana itu terus terjadi setiap tahun.

’’Sampai 2020 ini persoalan itu masih melanda di setiap daerah. Makanya akan sulit sekali ditangani karena seperti tamu yang kapan saja bisa datang. Makanya masyarakat masih tetap harus waspada dengan masalah itu,’’ paparnya.

Diungkapkan Wahyu, ada beberapa faktor penyebab bencana itu terjadi setiap tahun. Yakni, masih adanya pengerusakan alam seperti hutan dan sungai yang dilakukan masyarakat serta perusahaan perkebunan.

’’Ini yang terus terjadi sampai sekarang. Ada banyak pertambangan liar, perambahan hutan untuk perkebunan. Gerusan ini pula yang membuat alam berontak,’’ tegasnya.

Wahyu mengungkapkan, grafik perbandingan antara kejadian bencana sejak 2014 hingga 2020 jauh didominasi dengan bencana hidrometerologi dibandingkan bencana geologi. Tren kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi terjadi akibat interaksi dan pengaruh parameter-parameter meteorologi (cuaca, kelembapan, suhu, awan, angin, penguapan, hujan, dan penyinaran) sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim.

Merujuk data riset Walhi sejak 2007, potensi bencana ekologis di Indonesia sebesar 83 persen, sedangkan bencana hidrometeorologi mencapai 79 persen. Akan tetapi angka dua bencana tersebut melonjak drastis menjadi 90 persen.

’’Seiring dengan berkembangnya bisnis dan investasi penjualan lingkungan di Indonesia terjadi. Kami menemukan semakin bertambah pula potensi bencana di Indonesia. Bagaimana mau dihentikan karena koordinasi pemerintah pusat dan daerah tidak sama,’’ jelasnya.

Untuk mengatasi masalah bencana itu, Wahyu berharap, pemerintah serius mengatasi kerusakan alam yang dilakukan masyarakat dan perusahaan. Baik itu melakukan penghijauan dan pengembalian fungsi alam seperti semula. Dirinya yakin dengan kampanye perbaikan kerusakan ekologis dan hidrometeorologi akan membuat Indonesia merdeka dari bencana.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Tarsoen Waryono menuturkan, tak selesainya penanganan bencana karena pemerintah pusat dan daerah tak tegas menegakkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Para perusak alam itu tidak diproses sesuai aturan. Sehingga kasus perusakaan lingkungan hidup terus berjalan setiap tahun.

’’Ini yang tidak diperhatikan jadi wajar bencana ini terus melanda. Jika pemerintah tegas menerapkan aturan itu pasti tidak akan ada bencana. Jadi akan sangat percuma itu disuarakan kalau pemerintah tidak mau berperan aktif,’’ tuturnya.

Ditambahkan Tarsoen, penyamaan konsep pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus diselaraskan. Karena selama ini, dia menilai hal itu selalu bertabrakan alias tak selaras. Akibatnya, penggerusan lingkungan hidup berjalan dan hampir 98 persen telah beralih fungsi.

Penegakan Hukum

Sementara itu, perambah dan perusak hutan kini semakin tidak leluasa. Pemerintah tidak pernah menoleransi dan akan menghukum seberat-beratnya. Bahkan, pada 27 Juni 2020 lalu, pertama kalinya penyidik KLHK menerapkan penegakan hukum pidana multidoor atau pidana berlapis. Tindakan ini diberlakukan terhadap AZ (44).

Perambah dan perusak lingkungan di kawasan Hutan Lindung (HL) Lubuk Besar Bangka Tengah dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) serta Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

AZ akan disidangkan atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Supartono Kepala Penyidik Tindak Pidana Perambahan Hutan Gakkum KLHK mengatakan btersangka AZ disidik Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. Barang bukti dan tersangka AZ terkait pertambangan ilegal kawasan hutan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejari Bangka Tengah pada 4 Juni 2020.

Supartono menegaskan bahwa AZ di jerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atas pelanggaran ini AZ diancam pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu, pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Harianto Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera di Palembang mengatakan, tersangka AZ juga disidik Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sumatera AZ terkait perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal di kawasan HL Lubuk Besar. Atas perbuatan ini AZ dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait perusakan lingkungan hidup.

Atas pelanggaran ini, Harianto mengatakan AZ diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000. Harianto menambahkan bahwa tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan pada 25 Juni 2020.

Penindakan pidana berlapis ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada penjahat perusak lingkungan, perusakan hutan, dan/atau pertambangan ilegal. Di samping dijerat kedua undang-undang tersebut, pertambangan ilegal yang dilakukan AZ dapat dipidana juga berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukum paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. (cok/nas)



Apa Pendapatmu?