Alexa Metrics

Energi pun Belum Merdeka

Energi pun Belum Merdeka ilustrasi

indopos.co.id – Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia juga belum merasakan kemerdekaan terhadap energi yang dimiliki. Hal ini dibuktikan impor terhadap energi itu masih terus dilakukan. Akibatnya, kenaikan harga energi setiap tahun dinaikkan dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Pengamat Energi, Dirgo Purbo, mengatakan, belum merdekanya Indonesia dari energi telah cukul lama dirasakan masyarakat. Hal itu dibuktikan, masih banyaknya warga yang tinggal di pelosok belum menikmati listrik dari pemerintah. Alhasil mereka pun hidup dalam kegelapan dengan penerangan ala manusia purba.

’’Ini bisa dilihat di daerah terpencil, belum ada listrik. Mereka masih menggunakan obor atau kayu bakar sebagai penerangan. Nah ini jadi bukti bahwa negara ini belum merdeka dari sumber energi,’’ katanya kepada INDOPOS, Rabu (12/8).

Lebih jauh Dirgo menjelaskan, belum merdekanya Indonesia dari energi yang dimiliki muncul atas usaha pemerintah yang terus menerus mengimpor energi dari luar negeri. Seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Padahal bahan baku energi tersebut merupakan hasil bumi dari dalam negeri.

’’Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk mengimpor sumber energi itu. Harusnya itu tidak perlu dilakukan jika memang dapat diolah sendiri. Tetapi sampai sekarang pengolahan sendiri ini tidak dilakukan sama pemerintah. Jadi di mana titik dari kemerdekaan terhadap energi yang dimiliki negara ini,’’ paparnya.

Diungkapkan Diro, dari sekitar 125 negara, Indonesia berada di peringkat 75 pengimpor energi dari negara di Asia Tenggara. Artinya Indonesia kalah dengan Thailand atau Filipina yang telah mengurangi impor BBM serta gas dari negara lain. Bahkan dua negara itu mulai mengolah sendiri energi dari alamnya.

’’Karena mereka secara suplai terjamin, ramah lingkungan dan lain-lain. Sedangkan Indonesia masih tergantung pada impor BBM, minyak mentah, faktor lingkungannya juga tidak diperhatikan. Peringkat ini bisa menjadi gambaran soal kondisi ketahanan energi Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain,’’ tegasnya.

Menurut Dirgo, ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia belum merdeka energi. Yakni, pemerintah masih membiarkan mafia migas berkeliaran bermain impor. Dan juga penataan terhadap lembaga-lembaga pengelola sumber energi tidak dilakukan.
’’Harusnya ini dibongkar dan diberantas sama pemerintah. Jangan dipelihara karena akan membuat kesusahan sendiri bagi instansi itu bergerak,’’ ujar Dirgo.

Selain itu, lanjut Dirgo, pemerintah tak serius menggarap sumber energi terbarukan yang dimikili Indonesia. Seperti energi surya tercatat tertinggi dengan potensi 207,8 Giga Watt (GW), disusul energi air 75 GW, energi bayu sebesar 60,6 GW, bioenergi 32,6 GW, energi panas bumi 28,5 GW dan arus laut 17,9 GW. Bahkan sampai saat ini pemanfaatan energi terbarukan itu hanya sebesar dua persen.

’’Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 442,4 GW. Tetapi yang masih dipergunakan adalah energi fosil saja. Harusnya sumber energi terbarukan ini dikembangkan cepat,’’ imbuhnya.

Sementara itu, pengamat energi Fabby Tumiwa menuturkan, pemerintah harus kembali menata dan memperbaiki manajemen di kementerian terkait. ’’Justru kebijakan ini pemerintah tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Harusnya kalau mau merdeka energi, ini dilaksanakan. Sekarang yang terjadi malah kita harus impor terus,’’ tuturnya.

Ditambahkan Fabby, agar Indonesia merdeka energi, maka pemerintah harus serius dan tegas terhadap kebijakan menggarap sumber energi terbarukan itu. Kemudian menutup keran impor BBM dan gas. Selanjutnya membangun pabrik pengolahan minyak mentah dan gas alam.

 

Tekan Impor Migas

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah berusaha menekan impor migas. Upaya menekan impor migas ini tidak hanya dilakukan dengan langkah jangka pendek, tetapi juga menengah dan panjang.

’’Harus dilakukan bertahap dengan refinery dan bagaimana lifting dan sumur minyak yang ada di Pertamina harus segera dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Enggak bisa dikontrol sendiri dengan Pertamina supaya agar ada sumber baru untuk minyak,’’ ujar Erick, kemarin.

Erick mengungkap, jurus hemat impor migas, salah satunya dengan membeli BBM (bahan bakar minyak) langsung ke pemasok, tanpa perantara pasar. ’’Kita sudah tender, bukan melalui trader tapi langsung kepada perusahaan yang menghasilkan minyak,’’ kata Erick.

Pembelian langsung ini bisa memangkas margin yang tidak perlu. Dia bilang, harga pembelian bisa lebih murah dengan selisih mencapai USD 5-6 per barel dibandingkan harga minyak yang biasa dibeli Pertamina.

’’Selama ini belum dilakukan. Ini langsung ke perusahaan, Total, tidak ada perantara,’’ jelasnya.

Erick Thohir tak bermaksud mengusir perantara. Dia mengapresiasi perantara di pasar yang tetap bersaing dengan harga kompetitif, dan tidak disertai praktik sogok-menyogok.

’’Tapi mohon maaf jika sengaja merusak pipa, tangki, itu yang juga harus dilawan dan tentu terus akan kita tekan dengan hal-hal lain,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap ‘menggigit’ pihak-pihak yang ketahuan doyan mengimpor minyak dan gas (migas). Dia mengaku sudah mengetahui siapa saja yang senang melakukan impor minyak dan LPG itu sehingga membuat defisit neraca perdagangan.

’’Saya tahu yang impor siapa sekarang dan akan saya ganggu, pasti akan saya gigit orang itu. Tidak akan selesai kalau masalah ini tidak kita selesaikan,’’ ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Ciputra Artpreneur, Jakarta, beberapa waktu silam.

Sayangnya, Jokowi enggan menyebut pihak-pihak mana saja yang disebutnya doyan melakukan impor migas. Begitu pula dengan cara-cara nyata yang akan dilakukannya untuk mengganggu para importir itu. (cok/wok) 



Apa Pendapatmu?