Firli Bahuri Diminta Transparan, Dewas KPK Didesak Jatuhkan Sanksi Berat

Indopos.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang digelar pada Selasa (25/8) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

”Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dewas menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK diikuti dengan perintah agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya,” ucap perwakilan koalisi Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun sidang oleh Dewas KPK tersebut didasarkan atas tindakan Firli saat menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter dengan jenis helimousine saat perjalanan di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

”Tindakan ini amat mencoreng kredibilitas kelembagaan dan makin menciptakan situasi skeptisisme publik terhadap kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” kata Kurnia yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Baca Juga :

Ia pun mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran kode etik itu bukan kali pertama dilakukan oleh Firli. Pada saat menjabat sebagai Deputi Penindakan, lanjut Kurnia, yang bersangkutan diduga sempat bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

“Bahkan, dalam sebuah kesempatan, dia juga diketahui sempat memberikan akses khusus terhadap salah seorang saksi yang akan diperiksa penyidik. Tak berhenti di situ, ratusan pegawai KPK diketahui pernah membuat petisi menyoal tindakan Deputi Penindakan yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar,” tuturnya.

Baca Juga :

Dewas Periksa Pimpinan dan Jubir KPK

Pada saat itu, kata dia, Firli luput dari sanksi karena langsung ditarik oleh instansi asalnya, yaitu Polri. “Secara konsisten sebagai Ketua KPK, Firli mempertahankan pola kerja seperti saat ia menjadi Deputi Penindakan. Mulai dari minimnya penindakan, menghasilkan banyak buronan juga tidak menuntaskan perkara-perkara besar. Menjadi hal wajar saat empat lembaga survei mengatakan bahwa terdapat penurunan tingkat kepercayaan publik pada KPK,” ujar Kurnia.

Sementara Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan Ketua KPK Firli Bahuri siap memenuhi panggilan sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK pada Selasa (25/8).

“Tentu siapa pun yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran kode etik baik pimpinan maupun pegawai KPK berkomitmen akan siap memenuhi panggilan proses-proses klarifikasi maupun pemeriksaan oleh Dewas KPK,” kata Ali.

Hal itu, kata Ali, mengingat salah satu tugas Dewas KPK sesuai Pasal 37B UU KPK adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK. KPK, lanjut dia, memahami bahwa tujuan penegakan etik tersebut adalah rangka menjaga KPK dan nilai-nilai etik yang berlaku di KPK saat ini yang tentu harus dipatuhi baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai KPK.

Sebelumnya, Dewas KPK juga sudah memintai keterangan Firli dan juga Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Diketahui, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli tersebut diadukan oleh MAKI ke Dewas KPK pada Rabu (24/6).

Aduan MAKI tersebut adalah yang kedua di mana dalam aduan pertama diduga Firli melanggar protokol COVID-19 karena tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak ketika bertemu puluhan anak-anak di Baturaja. Adapun inti surat yang dikirim ke Dewas KPK tersebut bahwa pada Sabtu (20/6), Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tuanya.

Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine) karena pernah digunakan Motivator dan Pakar Marketing Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air. MAKI menganggap hal tersebut bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah.

Sidang etik itu akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada 24-26 Agustus 2016 dan merupakan sidang etik perdana sejak Dewan Pengawas KPK dilantik pada 20 Desember 2019.

Sidang pertama dilakukan pada 24 Agustus 2020 dengan terperiksa YPH atas dugaan penyebaran informasi tidak benar. Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Selanjutnya, sidang etik digelar pada 25 Agustus 2020 dengan terperiksa FB atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Terakhir, sidang etik digelar pada 26 Agustus 2020 dengan terperiksa APZ atas dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi. Terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Sinergi” pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Terperiksa kedua, yaitu FB atau Firli Bahuri yang menjabat sebagai Ketua KPK sebelumnya diadukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dengan penggunaan helikopter mewah saat perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada 20 Juni 2020. (gin/ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.