Alexa Metrics

Corona Serang Pejabat

Corona Serang Pejabat Ilustrasi

Indopos.co.id – Menyusul munculnya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah memaksa beberapa pejabat tinggi bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). Kondisi demikian tentunya berpengaruh terhadap tingkat pelayanan dan program kerja.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah memastikan bila ada pejabat yang terjangkit COVID-19 pasti mempengaruhi pelayanan. “Akan berpengaruh, apalagi kalau kepala dinas kena COVID-19. Kepala dinas adalah pimpinan dalam pelayanan. Gubernur harus menunjuk plt (pelaksana tugas),” ujar dia kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Salah satu persoalan yang akan dihadapi Pemprov DKI, sambung Amir, plt yang ditunjuk oleh gubernur memiliki keterbatasan wewenang. “Kewenangannya (plt-red) terbatas, sebab bukan pengguna anggaran. Kuasa anggaran di eselon 3 akan stagnan karena Plt bisa tanggung jawab anggaran. Kondisi demikian tentunya akan berdampak terhadap kegiatan,” kata dia.

Persoalan lainnya, ungkap Amir, mulai Agustus 2020, DPRD dan Pemprov DKI sudah memasuki tahapan pembahasan anggaran KUAPPAS menjadi KUAPPA untuk APBD 2021. “Bila sampai Plt ditunjuk bukan dari internal dinas terkait, maka sulit menguasai atau merespon hambatan di tahun mendatang,” tandas dia.

Hanya saja, tambah Amir, penujukan plt kepala dinas jangan sampai salah langkah sehingga berdampak pada pelayanan publik. “Jangan sampai salah memilih orang (pelaksana tugas) atau memilih orang yang salah,” tutur dia.

Beredar kabar, sejumlah pejabat menjalani tugas secara WFH. Para pejabat yang melakukan WFH tersebut antara lain Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Artal Reswan W Soewardjo, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti. “Mereka kini  kerja dari rumah demi pencegahan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ada dugaan para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tersebut terpapar Virus Corona jenis baru. Namun, Chaidir membantah hal tersebut. “Tidak (terpapar), hanya melakukan WFH. Ini untuk mencegah, anda silahkan bekerja di rumah atau di kantor, daripada kena COVID-19,” ucap Chaidir.

Sementara itu, paparan COVID-19 telah masuk ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Terbaru, yakni Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Hal itu dibenarkan oleh Chaidir. Ia menyebutkan bahwa dirinya baru tahu kabar tersebut pada Senin (24/8/2020) pagi, dari yang bersangkutan setelah hasil swab-nya menyatakan terkonfirmasi positif.

Karena itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Suzi Marsitawati tengah menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah. Sementara, kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ditutup sementara selama tiga hari, guna pelaksanaan disinfeksi.

Chaidir menambahkan, pihaknya senantiasa mengingatkan agar protokol kesehatan COVID-19 diikuti dengan sungguh-sungguh, memberlakukan WFH dan Work From Office (WFO) dengan kapasitas perbandingan 50 persen:50 persen, pemberlakuan jam kerja sif.

“Namun pada saat sekarang ini untuk pencegahan, dilakukan screening atau pemeriksaan secara massal terhadap pegawai atau masyarakat melalui uji swab maka terindikasi muncul beberapa hal yang dinyatakan positif,” tutur dia.

Berdasarkan pantauan, Gedung Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta saat ini ditutup dari kegiatan perkantoran. Tidak tampak aktivitas di lobi kantor yang biasanya ramai untuk warga mengurus perizinan di gedung yang terletak di Jalan Aipda KS Tubun No. 1, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu.

“Kita hari ini tidak menerima tamu, instruksi dari pimpinan ini ditutup selama tiga hari,” ujar salah satu petugas keamanan yang masih berjaga di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Menurut petugas itu, untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruhnya diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau “work from home”.

Sedangkan untuk petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI tetap bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja. “PJLP tetap kerja tapi cuma setengah hari sampai jam 12.00 WIB,” ujar petugas yang enggan disebutkan namanya itu. Sementara itu, layanan Palang Hitam tetap berjalan seperti normal, meski berada pada satu kawasan yang sama.

Klaster Penularan Meluas

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat telah terjadi sembilan klaster penularan COVID-19 selama Agustus 2020, sehingga menyumbang bertambahnya jumlah kasus positif virus ini di ibu kota.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mencontohkan, klaster para pekerja migran atau anak buah kapal (ABK) yang dikarantina di Jakarta, kemudian klaster kegiatan keagamaan, hingga klaster rumah tahanan (Rutan).

“ABK atau pekerja migran Indonesia itu ada 962 orang dan 26 kasus juga ditemukan di rutan,” ucap Widyastuti dalam rekaman video yang diunggah di kanal Youtube Pemprov DKI, Senin (28/8/2020).

Meski klaster baru bermunculan, namun Widyastuti mengatakan, pasien COVID-19 terbanyak berasal dari klaster fasilitas kesehatan.

Dia menyebutkan bahwa banyak warga yang secara mandiri datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri dan kemudian divonis positif terinfeksi COVID-19. “Warga yang datang ke rumah sakit jumlahnya 56 persen atau 8.850 orang,” kata dia dalam video itu.

Selain itu, jumlah pasien dari hasil penelurusan atau active case finding (ACF) dari komunitas warga ada sebanyak 4.068 orang. “Pasien di komunitas ada 25 persen dengan jumlah 4.068 orang. Ini adalah warga hasil tracing atau ACF, kalau enggak dicari ya enggak akan ketemu,” kata dia.

Apresiasi Sanksi Progresif

Jakarta Public Service (JPS) mendukung penerapan denda progresif bagi warga, pelaku usaha, dan penanggung jawab fasilitas umum yang berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19 di ibu kota.

Kebijakan sanksi admintrasi ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79/2020, perihal penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19.

Direktur Eksekutif JPS Syaiful Jihad mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kebijakan sanksi sosial dan administrasi bukan untuk menyusahkan warga dan pelaku usaha.

Namun, mengajak semua pihak berperan aktif sehingga upaya penanganan wabah COVID 19 lebih optimal. “Sanksi sosial dan administrasi dalam Pergub Nomor 79 tahun 2020 diterapkan secara berjenjang. Bila kesalahan berulang kali dilakukan, maka sanksi administrasi maksimal dikenakan agar menimbulkan efek jera,” ujar Syaiful Jihad di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ia mengungkapkan, sanksi sosial bagi setiap warga yang berulang kali kedapatan tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan di masa penetapan PSBB transisi akan dikenakan sanksi maksimal. Serta bagi pelaku usaha yang kedapatan tidak mematuhi penerapan ptotokol kesehatan yang dikenakan sanksi penutupan tempat usaha selama 3 x 24 jam hingga sanksi denda mencapai ratusan juta.

Ia juga meminta personel Satpol PP DKI Jakarta dan instansi terkait dapat menunaikan tugas sesuai amanat pergub tersebut. “Aturan ini menjadi pegangan sehingga petugas penegakan peraturan daerah dapat menunaikan tugas secara tegas dan konsisten,” tandas Syaiful. (ibl/rul)



Apa Pendapatmu?