Alexa Metrics

Awas Penyebaran Virus Via AC

Awas Penyebaran Virus Via AC Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, belum lama ini. Seluruh gedung DPRD DKI Jakarta dinyatakan ditutup sementara karena anggota DPRD dan karyawan yang terpapar COVID-19. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai pendingin udara (AC) berpotensi menjadi transmisi penularan COVID-19. Untuk itu, ia mengimbau seluruh pendingin ruangan di sarana publik, ruang perkantoran pemerintah atau pun swasta disterilisasi.

”Ini hati-hati, AC bisa menjadi sarana penyebaran. Karena itu saya ingin AC seluruh perkantoran termasuk kantor pemerintahan dan AC di ruang publik itu diservice, semprot disinfektan dan perhatikan sirkulasi udaranya,” ujar Pras, di Jakarta Senin (24/8/2020).

Untuk di perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Prasetyo juga meminta pimpinan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menindaklanjuti instruksi yang dimaksud. Termasuk pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhubungan langsung dengan transportasi publik.

”AC di bus Transjakarta dan MRT saya juga mengimbau untuk disterilisasi. Karena bukan apa-apa volume penumpang di dua moda tersebut semakin bertambah setelah kebijakan ganjil-genap diterapkan kembali,” ungkapnya.

Politikus PDIP itu juga menegaskan, upaya sekecil apapun untuk menekan penularan virus corona saat ini perlu dilakukan Pemprov DKI. Termasuk mewajibkan seluruh warga menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri sendiri.

“Saya sudah lihat razia-razia yang digelar jajaran Kelurahan. Tapi itu tetap harus dibarengi dengan edukasi, jangan main tindak-tindak saja. Kalau perlu kasih (masker) kalau kelihatan ada warga yang tidak menggunakan,” tutupnya.

Denda Progresif

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yaitu,  terkait penerapan sanksi denda Rp1 juta bagi warga yang kedapatan berulang kali tidak menggunakan masker.

”Bagus itu supaya ada displin masyarakat,” kata Taufik di Jakarta, Senin (24/8/2020). Menurut Taufik, Pemprov DKI harus melakukan segala cara agar masyarakat dapat disiplin di tengah pandemi COVID-19. Dengan begitu, diharapkan penularan tak masif di tengah masyarakat.

”Semua cara kan harus ditempuh supaya masyarakatnya disiplin,” katanya. Politikus Partai Gerindra itu optimistis jika kebijakan tersebut bakal berjalan dengan baik. “Iya optimis akan berjalan efektif,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19 pada 19 Agustus 2020.

Dalam Pasal 4, Anies menekankan setiap orang yang berada di DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi: menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika: berada di luar rumah; berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau menggunakan kendaraan bermotor.

Warga juga wajib mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas; melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan menerapkan PHBS pencegahan COVID-19; dan membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk dua orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.

”Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),” urai Anies dalam Pasal 5.

Tunggu Arahan

Pembukaan Gedung DPRD DKI Jakarta kembali menunggu arahan dari pimpinan lembaga itu, menyusul ditemukannya kasus positif Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di kantor itu beberapa waktu lalu.

”Jadi nanti pimpinan DPRD mau ke kantor, nanti nunggu arahan saja, apakah besok sudah mulai dibuka atau tidak,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang (Dame), di Jakarta, Senin (24/9/2020).

Dengan masih ditutupnya gedung, kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan termasuk rapat-rapat besar ditunda sementara, kemudian akses masuk dibatasi untuk anggota atau pegawai negeri sipil (PNS) yang melintas ke Gedung Balai Kota, serta belum diizinkan untuk menggunakan fasilitas parkir.

Dame melanjutkan, saat ini belum ada penjadwalan kembali bagi anggota dewan untuk dilakukan uji usap (Swab Test) COVID-19, sehingga pihaknya mempersilahkan, bagi anggota dewan yang akan melakukan uji usap secara mandiri. ”Ya terserah mereka, kalau misalnya mau uji usap dengan fasilitas kantor, kita fasilitasi. Sudah, dari Minggu kemarin, sudah banyak dari anggota dewan yang uji usap,” ucap Dame.

Gedung DPRD DKI sudah ditutup sejak Rabu 29 Juli, setelah ditemukannya dua kasus positif yaitu salah satu anggota dewan dan staf dewan. Pada Senin 3 Agustus, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi kembali menerbitkan surat perpanjangan penutupan hingga 9 Agustus, namun hingga saat ini gedung DPRD yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum kembali dibuka.

Selama ditutup seluruh area gedung DPRD DKI disemprot disinfektan. Penutupan tersebut merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya pada 14 Juli lalu, gedung DPRD DKI juga ditutup akibat salah satu staf dewan positif COVID-19. (dni/ant)



Apa Pendapatmu?