Alexa Metrics

Wajib Masker Dimulai, Melanggar Warga Didenda Rp100 Ribu

Wajib Masker Dimulai, Melanggar Warga Didenda Rp100 Ribu Wagub Banten Andika Hazrumy bersama Danrem 064/MY Kolonel (Inf) Gumuruh Winardjatmiko usai rapat wajib masker, Senin (24/8). (Foto: Yasril Chaniago/INDOPOS)

indopos.co.id – Guna menekan penyebaran virus corona, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menerapkan wajib masker di wilayahnya. Penerapan wajib masker itu akan disertai sanksi yakni bagi masyarakat maupun bagi ASN (aparatur sipil negara) dan aparatur pemerintah di daerah tersebut.

Wajib masker dengan sanksi itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (24/8).

Andika berpesan agar ASN dan aparatur pemerintah di Provinsi Banten bisa menjadi contoh yang dalam pelaksanaan keputusan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tersebut. ”Jadi jangan sampai nanti masyarakat justru melihat kita (ASN dan aparat) yang tidak konsisten,” terangnya.

Rapat itu dihadiri oleh Sekda Al Muktabar, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kominfo Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tri Nurtopo, Kepala BPBD Nana Suryana, dan Kepala Biro Hukum Agus Mintono.

Tampak pula hadir dalam rapat Danrem 064 Maulana Yusuf Kolonel (Inf) Gumuruh Winardjatmiko, Direktur Binmas Polda Banten Kombespol Ricky Yanuarvi, Direktur Samapta Polda Banten Kombespol Noerwianto, Ketua MUI Banten AM Romli dan Wakil Ketua FKUB Banten Zakaria Syafei. Juga tampak hadir Kabidkum Polda Metro Jaya Kombespol Hengky.

Dalam rapat itu, Andika memerintahkan Sekda Banten umengkordinasikan pembuatan SOP atau standar operasi prosedur dan timeline dari pelaksanaan pergub wajib masker tersebut. ”Rapat ini juga sepakat, satu minggu pertama ini penekanannya lebih kepada sosialisasi dan edukasinya. Minggu kedua baru kita penerapan sanksi dan evaluasi,” katanya juga.

Lebih jauh, Andika juga meminta agar pelaksanaan Pergub 38/2020 sebagai turunan  Inpres No 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 itu mengedepankan sisi humanis daripada represif.

Utamanya mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis masyarakat Banten. ”Jadi penerapan wajib masker hanya akan berlaku di tempat-tempat umum, seperti perkantoran, instansi atau lembaga, tempat pariwisata, tempat ibadah, lembaga pendidikan, terminal, stasiun dan lainnya,” paparnya juga.

Untuk diketahui, pergub tersbut mengatur sanksi berupa teguran, sanksi sosial dan denda maksimal Rp100 ribu bagi perorangan yang melanggar. Adapun bagi pengelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi maksimal Rp300 ribu jika kedapatan warga melanggar pergub tersebut.

Adapun sanksi bagi ASN lebih berat dan tanda denda. Bila melanggar akan dikenakan sanksi administrasi. Mulai dari surat teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari ASN. Nantinya, semua uang denda itu akan masuk ke kas daerah Pemprov Banten.

Sebagaimana diketahui Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2020 selain karena Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 6 Tahun 2020 juga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2020 terkait pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19.

”Karena itu, perlunya pergub tentang  penerapan disiplin dan penegakan hukum untuk pencegahan dan pengendalian COVID- 2019,” terangnya, Senin (24/8). Dalam pergub itu juga disebutkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, setiap masyarakat di Banten wajib mematuhi protokol kesehatan.

Seperti mengenakan masker jika keluar rumah, cuci tangan teratur, physical distancing dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS (penerapan hidup bersih dan sehat). ”Mengupayakan pengaturan jaga jarak, menegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko penularan COVID-19,” terangnya.

Bagaimana bagi siswa dan guru yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah akan dikenakan sanksi berupa teguran sesuai tata tertib sekolah.

”Bagi ASN sanksinya berat. Bila melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a sampai huruf c, akan diproses dan ditindaklanjuti Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Kalau berulang-ulang dipecat,” cetusnya. (yas)



Apa Pendapatmu?