Alexa Metrics

Jadi Lokomotif Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pusat Harus Genjot Daerah

Jadi Lokomotif Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pusat Harus Genjot Daerah Menkeu Sri Mulyani saat melaporkan nota keuangan APBN di gedung DPR RI. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami masalah. Yakni penyerapan yang masih rendah yaitu sekitar 25,1 persen. Rendahnya penyerapan tersebut menyebabkan Menteri Keuangan (Menkeu) diminta untuk menyiapkan perubahan strategi dalam mempercepat PEN.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta, Menkeu Sri Mulyani untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN. Kemudian pemerintah daerah harus digenjot menjadi lokomotif dalam program PEN. “Jadikan pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN mengingat selama dipegang kementerian, lembaga dan BUMN kurang penyerapannya,” ujar Kamrussamad di Jakarta, Selasa (25/8).

Meski Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, menurutnya itu akan jadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Oleh karena itu, Pemda harus bisa menjangkau UMKM dan melakukan penetrasi perlindungan sosial dan menahan laju penurunan daya beli.

“Kalau Pemda bisa menjangkau UMKM. Maka Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut,” ungkapnya.

Terkait penyaluran dana PEN melalui perbankan, ia meminta OJK agar menyajikan dana penerima modal kerja baru. Hal ini untuk mengetahui berapa banyak penerima dana PEN bagi nasabah lama dan nasabah baru. Apalagi, semua sektor bisnis terdampak, dan jika dibiarkan menggunakan data nasabah lama, maka harus ada evaluasi.

Lebih jauh ia menuturkan, pemerintah harus melakukan perubahan skema pada sektor kesehatan. Salah satunya, dengan memberikan insentif warga yang mengikuti test swab PCR. Pasalnya, hingga saat ini anggaran baru terserap sebesar 13,98 persen. “Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bisa ditentukan demarkasi, mana warga yang bisa beraktifitas ekonomi di luar rumah maupun yang harus Isolasi,” katanya.

Ia menegaskan, perubahan strategi dalam pemulihan ekonomi nasional ini perlu dipertimbangkan, mengingat hingga kuartal II tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,3 persen. “Ini harus disikapi secara serius agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi ekonomi seperti yang terjadi di sebagian besar negara akibat dampak pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini kemungkinan minus 2 persen. Bila itu terjadi, maka Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi. “Outlook (kuartal ketiga) adalah antara 0 persen hingga negatif 2 persen,” katanya.

Ia melihat sulitnya perbaikan data ekonomi, meskipun ada beberapa indikator ekonomi yang kini sudah positif. Apalagi, aktivitas ekonomi di bulan Juli masih terpuruk. Tentu hal ini akan menimbulkan risiko nyata.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 akan berada di antara minus 1,1 persen hingga 0,2 persen,” ungkapnya.

Ia berharap, ada peningkatan konsumsi dan investasi. Karena hal tersebut merupakan kunci utama perekonomian. Apabila keduanya masih dalam zona negatif, maka percuma saja pemerintah terus menggenjot belanja.

“Kita akan lihat apakah ada peningkatan konsumsi terutama di kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Caranya kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat agar bisa melakukan konsumsi dan investasi,” bebernya. (nas)



Apa Pendapatmu?