Alexa Metrics

Protokol Kesehatan di Jakarta Mulai Terabaikan

Protokol Kesehatan di Jakarta Mulai Terabaikan

indopos.co.id – Buntut status positif COVID-19 Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzy Marsitawati, Pemprov DKI Jakarta mengklaim tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat rapat pimpinan (rapim) secara tatap muka atau kehadiran fisik.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah berpendapat, upaya tertib protokol kesehatan seharusnya tidak hanya berlaku bagi masyarakat. Para pejabat pemerintahan, termasuk di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga harus tertib protokol kesehatan.

“Jangan hanya masyarakat yang disuruh tertib sampai harus dikenakan denda dan menyapu jalanan. Terbukti, ada kepala dinas yang kena COVID-19 menunjukkan indikasi tidak tertib. Apa sanksi bagi pejabat yang tidak tertib, belum pernah terekspos pejabat dikasih sanksi hingga denda bila tidak jalankan protokol kesehatan,” ujar dia kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Oleh karena itu, Agus menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta bersungguh-sungguh dalam menjalankan pengawasan protokol kesehatan di ibu kota. “Kita harus bersama-sama menekan penyebaran COVID-19. Masyarakat terlihat kendor dalam mematuhi protokol kesehatan, aparat pemerintahan jangan ikutan kendor,” tandas dia.

Ia menegaskan, pemeriksaan kesehatan para pejabat dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga harus dilaksanakan secara intensif. “Terlebih lagi mereka (ASN-red) yang bersentuhan langsung dalam melayani masyarakat. Wajib mematuhi protokol kesehatan,” tambah Agus.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengaku bahwa protokol kesehatan kerap dijalankan dalam rapat pimpinan (rapim) tatap muka. “Peserta diwajibkan menggunakan masker, pengaturan tempat duduk berjarak minimal satu meter dan disiapkan hand sanitizer di luar ruang rapim,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, sambung Chaidir, para pejabat telah melakukan tes COVID-19 secara mandiri. Sehingga yang hadir ketika rapim dipastikan dalam kondisi sehat. Meski demikian, banyak rapat dilakukan secara virtual melalui konferensi video. Sedangkan terkait isu penting masih dilakukan dengan rapim secara tatap muka.

Protokol tersebut, kata Chaidir, telah dilakukan sebelum dan saat Kadis Pertamanan dan Hutan Kota DKI Suzy Marsitawati mengikuti rapim tanggal 19 Agustus lalu atau beberapa hari sebelum dinyatakan positif COVID-19 pada Senin (24/8). “Yang bersangkutan (Suzy Marsitawati) menjalani tes swab mandiri pada saat libur nasional dan cuti bersama, hasilnya keluar pada Senin kemarin dan positif,” ungkap dia.

Namun, tegas Chaidir, pada saat rapim tanggal 19 Agustus lalu, peserta rapim telah mengikuti prosedur tes COVID-19 terlebih dahulu dan dinyatakan sehat. “Penularan, diduga kuat tidak terjadi di ruangan rapim karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” tutur Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir mengungkapkan, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan di lingkungan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Rapim fisik masih diadakan untuk pembahasan hal-hal yang penting dengan penerapan prosedur protokol kesehatan yang ketat tersebut. “Peserta rapat harus duduk berjarak, harus memakai masker, sehingga harapannya bisa mencegah penularan virus. Untuk pegawai yang terkonfirmasi COVID-19, dapat melapor pada BKD dan melakukan isolasi mandiri,” ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu dibenarkan oleh Chaidir yang menyebutkan bahwa dirinya baru tahu kabar tersebut pada Senin (24/8) pagi dari yang bersangkutan setelah hasil uji usapnya dinyatakan terkonfirmasi positif.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI saat ini menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah. Sementara, Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ditutup sementara selama tiga hari akibat kejadian tersebut guna dilakukan disinfeksi.

Chaidir menambahkan bahwa pihaknya senantiasa mengingatkan agar protokol kesehatan COVID-19 diikuti dengan sungguh-sungguh, memberlakukan kerja dari rumah dan kantor dengan kapasitas perbandingan 50 persen:50 persen dan pemberlakuan jam kerja sif.

Tes Massal

Puskesmas Kemayoran melakukan tes usap massal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tindakan lanjutan dari pelacakan kasus (tracing) kontak erat dari seorang hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. “Swab test hari ini kami adakan di Pengadilan Jakarta Pusat karena ada permintaan dari pihak pengadilan. Jadi mereka mengajukan nama dan ada 33 orang (yang dites),” ujar Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran Buana saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2020).

Buana mengatakan, pihaknya juga turut melakukan pengetesan dengan metode swab (usap) kepada pedagang UMKM yang ada di dekat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kebetulan di samping itu ada UMKM, kami sekalian saja tes mereka. Karena faktor lingkungannya yang cukup dekat,” ujar Buana.

Diperkirakan ada sebanyak 86 pedagang UMKM yang ikut serta dalam pengetesan COVID-19 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Hasil tes usap itu diperkirakan keluar dalam waktu lima hari mengingat padatnya kegiatan pemeriksaan sampel di laboratorium yang dirujuk oleh Puskesmas Kemayoran. “Hasilnya kami usahakan kurang dari lima hari sudah keluar. Nah selama menunggu hasil itu kami harapkan ada isolasi mandiri dari orang yang ikut tes di sini,” ujar Buana.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono membenarkan adanya pemeriksaan usap massal di lingkungan kerjanya. “Iya memang ada (swab test), itu tindak lanjut dari penemuan satu orang hakim kami yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kami pun jadinya menutup kegiatan di PN Jakpus dan kami semua work from home,”ujar Bambang.

Sebelumnya, pada Rabu (19/8), satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian tidak dilakukan penghentian kegiatan ataupun penutupan akses di Gedung yang terletak di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat itu. “(Kegiatan) masih tetap berjalan namun dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono, beberapa waktu lalu.

Bambang mengatakan, hasil dari hakim yang positif COVID-19 itu baru diketahui pada Selasa (18/7) kemarin seusai hakim yang bersangkutan melakukan pemeriksaan tes usap. Usai mengetahui hal itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun dengan segera meminta penyemprotan disinfektan segera dilakukan di Gedung Pengadilan itu.

Ujicoba Aplikasi

Aplikasi untuk menindak pelanggar protokol kesehatan berulang (progresif) pada individu, kantor/tempat usaha di Jakarta bernama Jak APD (Awasi Peraturan Daerah), kini memasuki tahap percobaan dan sosialisasi.

“Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus pengenalan/sosialisasi kepada masyarakat,” kata Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Yudhistira menyatakan, lewat aplikasi ini, Pemprov akan menerapkan denda progresif yang lebih berat bagi pelanggaran protokol kesehatan berulang kepada individu maupun kantor/tempat usaha.

Ia mengatakan, penindakan tersebut telah tertuang pada Pergub No. 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Dalam pelaksanaan denda progresif lewat Jak APD (Jakarta Awasi Peraturan Daerah), Dinas Komuninasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta berperan sebagai data integrator yang mengumpulkan catatan-catatan pelanggaran oleh dinas terkait.

“Setelah sosialisasi aplikasi Jak APD selesai dilakukan oleh unit-unit terkait termasuk proses evaluasi ‘trial and error’ dan juga proses integrasi data telah selesai dilakukan, maka aplikasi yang menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar PSBB ini akan dapat segera digunakan,” tutur Yudhistira.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan, pengguna Jak APD saat ini merupakan internal Pemprov DKI, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

“Semua data nanti akan terkait. Ini dilakukan agar semuanya disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak dilakukan pelanggaran yang berulang,” tutur Andri Yansyah.

Penerapan denda progresif ini sebelumnya diumumkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat mengumumkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase I untuk yang keempat kali hingga 27 Agustus 2020.

Dalam masa perpanjangan PSBB keempat tersebut, Gubernur Anies menyatakan akan berfokus pada penegakan aturan karena ditemukan data pelanggaran, mulai dari pemakaian masker, pelanggaran tempat/fasilitas umum, serta kegiatan sosial/budaya sempat mengalami peningkatan.(ibl/rul)



Apa Pendapatmu?